Kasus Tanah di Kawasan Pariwiasta Butuh Perhatian Serius

by -

*Mencuat dalam FGD UBB, Pemda Harus Tegas dan Tidak “Masuk Angin”

TANJUNGPANDAN-Persoalan lahan dan statusnya di kawasan pariwisata menjadi salah satu topik yang dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Univeristas Bangka Beliutung (UBB) di Green Tropical Village Hotel & Resort, Selasa (22/9), kemarin. Kasus status, persengketaan tanah dan pengelolaan pulau-pulau oleh pribadi menjadi keprihatinan stake holder pariwisata di Belitung.

FGD yang mengambil tema Brandingisasi Wisata (Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Momentum Laskar Pelagi di Pulau Belitung) ini berlangsung sangat dinamis. Semua peserta yang hadir secara aktif memberikan masukan dan tanggapan mengenai pariwista di Pulau Belitong dan probematikanya. Tampil sebagai pemateri utama Nizwan Zukri dari UBB dan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Belitung Ir Hermanto.

Nizwan Zukri banyak menyoroti pentingnya sinergi kedua kabupaten di Pulau Belitong untuk membangun pariwisata. Tapi, yang tak kalah penting, sinergi antar lembaga seperti SKPD di Pemerintah Belitung maupun Beltim. “Ada model pengembangan pariwisata yang bisa digunakan yakni dengan membentuk badan otroitas khusus untuk mengelola pariwisata Pulau Belitong. Dan kedua, membentuk forum kerjasama pariwisata Belitong,’’ ujarnya.

Sementara Hermanto banyak mengupas tentang potensi, tantangan dan kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Belitung. Mantan Kepala Bappeda Belitung ini dengan detil dan konstruktif memaparkan gagasan dan analisa SWOT pariwisata Belitong dilihat dari berbagai sudut pandang dan sektor dengan topik utama Peluang dan Tantangan Stargei Pengembangan Pariwisata Belitung.

“Gerakan aksi bersama yang saya coba kembangkan untuk mengajak semua SKPD terkait pariwiasta seperti Perhubungan dan Pekerjaan umum serta Disperindagkop, hasilnya positif. Semua bisa merasakan, ketika kerja bareng-bareng dan berisnergi, hasilnya lebih baik dan maksimal serta mudah bekerja,’’ papar Hermanto yang menyampaikan data-data detil dan fakta mengenai kondisi pariwisata Belitung terkini dan beberapa tahun sebelumnya.

Mengenai soal lahan dan kasus tanah, Hermanto menyatakan, pihaknya terus mendorong pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan pihak berwenang untuk segera melegalkan aset-aset tanah sebagai penunjang pariwisata. “Agar pemerintah diharapkan menjadi garda terdepan oleh masyarakat mampu menyiapkan lahan yang clear untuk menunjang pariwisata di lokasi-lokasi strategis kawasan pariwisata,’’ papar Hermanto.

Disebutkan Hermanto, semisal untuk mendukung dermaga kapal yacht, pemerintah perlu memiliki lahan yang memadai untuk membangun fasilitas tersebut. “Semoga semua lini dari potensi yang dimiliki pemda bisa berjalan maksimal dan mendapat dukungan stake holder pariwisata, khusunya masyarakat di kawsan strategis pariwisata. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur bisa berjalan sesuai rencana dan harapan bersama,’’ ungkap Hermanto.

Sementara itu, Budi Setiawan dari Kelompk Peduli Lingkungan Belitung (KPLB) mengatakan, persoalan lahan dan status lahan di kawasan strategis pariwisata harus segera diselesaikan oleh pemerintah. “Pemerintah jangan sampai “masuk angin” dalam hal penyelesaihan lahan-lahan bermasalah di kawasan pariwisata. Pemerintah harus bisa tegas untuk bersama-sama stake holder pariwisata, konsisten mengembangkan kawasan bersama masyarakat. Jangan sampai justru masyarakat terpinggirkan karena pihak-pihak yang menguasai lahan. Jangan sampai masyarakat justru tak memiliki peran sebagai subyek aktif dalam membangun pariwisata di kampungnya sendiri,’’ papar Budi.

Budi juag menyorot sejumlah pulau termasuk di kawasan Tanjung Kelayang maupun Tanjungtinggi yang dikuasai oleh pribadi-pribadi. “Sekarang pulau-pulau sudah didirikan resort-resort, dan mungkin tanpa diketahui oleh masyarakat sekitar. Nah, seperti ini status lahan gimana dan aturan yang ada bagaimana?,’’ kritis Budi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Belitung Isyak Meirobie juga memaparkan sejumlah hal penting dan mendasar yang perlu dilakukan stake holder pariwisata. Di antaranya, apa yang bisa dijual oleh Belitung ini sehingga bisa membuat investor dan pengunjung datang. Selain itu, Isyak memandang penting segera dibuat perda tentang kepariwisataan dan perda rencana induk pengembangan kepariwisataan. Lantas yang tak kalah penting adanya perda kemudahan dan insentif investasi.

Pelaku wisata tour travel Belitong Kusumah Kosasih dalam salah satu topik yang diangkat menanggapi mengenai pentingnya penyelesaian masalah lahan di kawasan pariwisata. “Sentra-sentra pariwisata harus terus dikembangkan dengan dukungan status tanah dan lahan yang memang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik,’’ papar Kusumah dari Belitungisland.com.

Sejumlah problematika juga diangkat para pemateri di antaranya masalah energi listrik, kawasan ekonomi khusus pariwisata, tata ruang dan wilayah kawasan pariwisata serta kebijakan pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan pariwisata. Nampak hadir sejumlah kepala SKPD seperti Kepala Bappeda Belitung Bakri, Kabid Pemberdayaan Koeprasi dan UKM Disperindagkop Mula Samosir, Kepala Galeri KUKM Sulaeman, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Budayawan Fitrorozi, perwakilan DPD KNPI, Bujang Dayang Belitong serta unsur Media Massa Lokal Belitong. Dari hasil FGD ini diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif kepada pengambil kebijakan.(agu)