Kejari Belitung Selamatkan Aset IPC Tanjungpandan Senilai Rp 1 Miliar

by -
Kejari Belitung Selamatkan Aset IPC Tanjungpandan Senilai Rp 1 Miliar
Foto Bersama usai penyerahan sertifikat tanah milik IPC Tanjungpandan.

belitongekspres.co.id, TANJUNGPANDAN – Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II (Persero) atau IPC Cabang Tanjungpandan menerima sertifikat tanah dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Belitung untuk lahan seluas 1.777 M2 di Jalan Kerjan, Desa Air Merbau.

Sertifikat yang keluarkan Kepala Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Belitung dengan nomor 00690 atas nama PT Pelabuhan Indonesia II ini merupakan penyelamatan aset yang terletak di atas lahan 1.777 M2, yang hampir senilai Rp 1 miliar di Jalan Kerjan tersebut.

Penyerahan sertifkat tanah ini disampaikan langsung oleh Kepala Kejari Belitung, Ali Nurudin, kepada General Manager IPC Tanjungpandan, Hambar Wiyadi, yang disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Belitung, Agustinus W. Sahetapi, A.Ptnh, bertempat di Restoran Pandan House Air Merbau, Rabu (16/12).

Kajari Belitung Ali Nurudin mengatakan, hal ini merupakan wujud konkrit dari kerjasama (MoU) antara Kejaksaan dengan BUMN dalam hal ini PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjungpandan.

MoU tertuang dalam perjanjian kerjasama Nomor: KS.02/23/7/1/GM/C.TGDN-20 dan Nomor: 05/l.9.12/Gs.1/2020 tanggal 23 Juli 2020 tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negeri, salah satunya penyelamatan aset milik negara atau BUMN.

“Ini kerja sama antara PT Pelindo Cabang Tanjungpandan dengan Jaksa Pengacara negara kejaksaan negeri Belitung, dalam rangka menyelamatkan aset-aset milik PT Pelindo, yang statusnya belum secara hukum dikongkritkan dalam bentuk sertifikat-sertifikat,” kata Ali Nurudin.

Dikatakan Ali, bukan hanya untuk penyelematan aset milik Negera atau BUMN. Kejaksaan sesuai dengan fungsinya juga dapat diminta untuk kegiatan pemberian bantuan hukum, permohonan pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya.

Termasuk dalam penyelesaiaan permasalahan hukum, pengembalian atau pemulihan aset Negera atau BUMN, pemberian jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negera di luar penegakan hukum, pelaporan hukum dan pertimbangan hukum dalam rangka penyelamatan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara.

Selain itu, juga menegakan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai negosiator atau mediator atau fasilitator dalam terjadi sengketa atau perselisihan antara lembaga negara dan instansi pemerintah.

“Pada saat pemetaan kita bersama-sama, penelusuran, karena tidak semerta-merta itu lokasi Pelindo langsung dibuatkan Sertifikat, tapi kita bersama warga desa untuk berdialog dan menemukan kejelasan atas tanah itu,” sebutnya.

Ali melanjutkan Kejari Belitung menyadari bahwa upaya penyelamatan aset milik negeri dan aset-aset lain yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak seperti Milik BUMN. Di mana Kejaksaan sebagai pemegang kuasa pemerintah harus bekerja keras untuk membela kepentingan negara dan menyelamatkan aset-aset negara.

“Nilai yang diselamatkan aset milik negeri atau BUMN PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjungpandan sebesar Rp 977.350.000,” terangnya.

General Manager IPC Tanjungpandan, Hambar Wiyadi sangat mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih untuk seluruh jajaran Kejari Belitung dalam upaya penyelematan aset BUMN di lingkungan PT Pelindo II. Serta ucapan terimakasih untuk jajaran Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Belitung yang telah turut membantu proses legalitas administrasi atas lahan tanah milik BUMN dengan waktu singkat sesuai prosedur yang berlaku.

“Ini merupakan wujud konkrit luar biasa hasil kerjasama dari jajaran Kejari Belitung dan Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Belitung dengan diserahkannya aset milik BUMN berupa sertifikat tanah lahan seluas 1.777 M2 atau senilai dengan hampir Rp miliar ini. Tentunya ini nantinya akan dicatatkan menjadi aset Perindo II,” terang Hambar.

Menurut dia, hal ini merupakan hasil kerjasama dengan Kejari Belitung yang telah disepakati pada pertengahan tahun 2020. Dan tentunya akan terus berupaya untuk berkoordinasi tidak hanya pada penyelematan aset-aset perusahaan, tetapi juga terkait dengan penanganan permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara lainnya.

“Mengingat Kejaksaan merupakan sebagai penegak hukum mutlak dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan upaya penyelamatan aset negara,” tukasnya. (dod)