Kejari Beltim Sudah Periksa 50 Saksi Terkait Dugaan Mark BBM di Pemda

by -
Kejari Beltim Sudah Periksa 50 Saksi Terkait Dugaan Mark BBM di Pemda
Foto Ilustrasi.

Wabup Juga Diperiksa Selama 4 Jam

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Kejaksaan Negeri Belitung Timur (Kejari Beltim) telah memanggil 50 saksi kasus dugaan penggelembungan pembayaran (mark up) Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pemerintah Daerah Kabupaten Beltim kepada penyedia BBM yakni PT MPP.

Jumlah saksi yang dipanggil bertambah dua orang sejak Kejaksaan memeriksa Wakil Bupati Beltim, awal Mei lalu. “Sampai saat ini sudah 50 saksi kita mintai keterangan,” ujar Kajari Beltim, Abdur Kadir SH melalui Kasi Intel Aditya Utomo SH, Rabu (27/5) kemarin.

Dijelaskan Adit, pemeriksaan saksi yang cukup banyak dikarenakan Kejaksaan masih melakukan pendalaman kasus dan pengumpulan bukti-bukti. Saksi yang dipanggil bukan hanya Kepala OPD tetapi termasuk bendahara dinas dan PPK masing-masing.

“Covid-19 juga menyebabkan pemeriksaan yang kita lakukan agak lambat,” kata Adit.

Sejauh ini, Kejaksaan jelas Adit, belum mengarah atau menetapkan tersangka dugaan penggelembungan pembayaran BBM.

“Belum, belum ada (penetapan) tersangka. Sejauh ini masih sebatas pemeriksaan saksi-saksi,” jelasnya.

Mengutip berita sebelumnya, Wakil Bupati Belitung Timur Burhanudin telah diperiksa Kejaksaan Negeri Belitung Timur, Rabu (6/5) lalu selama empat jam. Pemeriksaan ini terkait proses penyidikan perkara dugaan mark up pengadaan BBM di lingkungan Pemkab Beltim.

Kepala Kejari (Kajari) Beltim Abdur Kadir mengatakan Wabup Burhanudin diperiksa sebagai saksi. “Saudara Burhanudin diperiksa selama empat jam dan diberikan 22 pertanyaan untuk mendalami materi oleh tim penyidik,” kata Abdur, Rabu (7/5).

“Sekda Beltim sekarang dan Sekda yang menjabat tahun 2012 juga sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. Nanti masih ada beberapa lagi yang dipanggil karena mereka dianggap paham mengenai perkara ini,” imbuhnya.

Kejari Beltim menaikkan status ke tahap penyidikan terhadap kasus dugaan penggelembungan pada pembayaran bahan bakar minyak (BBM) oleh Pemkab Belitung Timur kepada PT. MPP pada Februari silam. Nominal penggelembungan sebesar Rp 300 per liter dari harga eceran tertinggi (HET) bagi masing-masing jenis BBM.

Seluruh OPD di Beltim bekerjasama dengan pihak ketiga tersebut setiap awal tahun dengan periode perjanjian bervariasi. Kerjasama ini telah dilakukan sejak tahun 2012. Pengusutan kasus ini berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan Pangkalpinang nomor 83.C/LHP/XVIII.PPG/06/2019 tanggal 18 Juni 2019. (msi)

Editor: Yudiansyah