Kejari Belum Dalami Dugaan Penjualan Aset Pemda

by -

TANJUNGPANDAN-Kejaksaan Negeri Belitung masih belum mendalami kasus dugaan penjualan aset Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Belitung, di Tanjung Kelayang oleh PT Aero Wisata (PT BIP).

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belitung Nova Elida Saragih, pihaknya sudah menerima laporan adanya indikasi itu. Namun, hingga saat ini kejaksaan masih belum menentukan sikap.

“Kita kaji dulu kasus ini sebelum dilakukan penyelidikan,” ujar Nova Elida Saragih, kepada Belitong Ekspres, Selasa (10/1) kemarin. Menurutnya, kejaksaan masih melihat perkembangan kasus ini, khususnya di media.

Kajari membenarkan, sebelumnya pihak Edy Sofyan melalui penasehat hukumnya melaporkan adanya dugaan penjualan aset itu ke Kejaksaan Negeri Belitung. Bahkan, wanita ini langsung yang menerima adanya laporan itu.

Sementara itu, Fredy Simanungkalit mengaku sudah menyerahkan dokumen dugaan penjualan aset Pemda ini ke Kejaksaan Negeri Belitung. Menurut Freddy kasus penjualan tanah milik Pemda Belitung kepada PT BIP secara syah.

“Bahkan disinyalir telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan melanggar aturan. sehingga tidak tertutup kemungkinan telah terjadi tindak pidana korupsi, maka dari itu kita laporkan ke kejaksaan,” katanya.

Laporan yang diajukan pihak Edy Sofyan ke Kejaksaan Negeri Belitung, membuat kaget Pengacara PT BIP Aldila Warganda. Kata wanita Cantik asal Jakarta ini, dia baru mengetahui adanya laporan tersebut.

Bahkan, wanita yang akrab disapa Dila ini mempersilahkan pihak Edi Sofyan untuk melaporkan hal tersebut. “Itu hak dia untuk melapor, kita siap menghadapai itu,” kata Dila, kepada Belitong Ekspres, kemarin.

Tidak hanya itu, Dila juga mengaku siap jika PT BIP dilidik oleh kejaksaan. Menurutnya PT BIP tidak bersalah. Apalagi saat penjualan aset itu sesuai dokemen asli negara. “Jadi jual beli aset ini sudah sah,” tegas Dila.

“Kami siap menunjukan bukti-bukti tersebut. Khususnya dokumen-dokumen pembelian aset itu. Kita beli aset ini bukan perorang maupun individu, melainkan milik negara yang tercatan dalam pembukuan negara,”imbuhnya.

(kin)