Kejari Bidik Pungli SMK Pelayaran

by -

//Diduga Ada Pungli yang Dilakukan Pihak Sekolah

SUNGAILIAT – Tim Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungailiat saat ini tengah membidik dugaan penyalahgunaan biaya pendaftaran ulang siswa baru yang dipungut oleh SMKN 2 Pelayaran Sungailiat tahun ajaran 2014-2015. Kasus pungutan liar yang dilakukan pihak sekolah ini sebelumnya telah dilakukan penyelidikan. Lantaran adanya perbuatan melawan hukum, Tim Pidsus Kejari Sungailiat pun menaikkan kasus tersebut ketahap penyidikan.
Kepala Kejaksaan Negeri Sungailiat, Supardi., SH melalui Kasi Pidsus Kejari Sungailiat, Hendriyanto.,SH kepada sejumlah wartawan Kamis pagi kemarin (23/4) menjelaskan, terkuaknya pungutan liar yang dilakukan oleh pihak SMKN 2 Pelayaran Sungailiat ini bermula dari laporan yang diterima pihaknya dari sejumlah wali murid. “Pungutan ini pertama kali dilaporkan oleh wali murid kepada kita yang mana para wali murid ini mengeluhkan besarnya biaya pendaftaran ulang yang dibayar tidak sesuai dengan apa yang didapatkan oleh anaknya, seperti baju seragam sekolah yang dinilai tidak sesuai dengan harapan,” ungkap Hendri.
Atas laporan yang didapat, pihaknya pun langsung melakukan pengumpulan data dan pengumpulan keterangan di lapangan. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata yang dilaporkan itu banyak terdapat indikasi penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak sekolah. “Jadi pada tahun ajaran 2014-2015, SMKN 2 Pelayaran Sungailiat melakukan pungutan terhadap biaya pendaftaran ulang siswa baru dengan rincian untuk program keahlian administrasi perkantoran atau multimedia, per siswanya di pungut sebesar Rp 2.350.000 dan untuk program keahlian TKPI/NKPI/Tekhnik Pengelasan, persiswanya dipungut sebesar Rp 1.460.000,” jelasnya.
Lanjutnya, dari pungutan yang dilakukan dari dua jurusan dengan jumlah siswa baru sebanyak 288 siswa, pihak sekolah berhasil mengumpulkan uang sebesar 400 jutaan lebih. “Alasan pihak sekolah, dana yang dipungut ini sebagian digunakan untuk beli baju seragam siswa. Tapi baju yang dibeli pihak sekolah ini dikeluhkan oleh para wali murid karena kualitas baju tidak sesuai dengan harapan,” tambahnya.
Selain digunakan untuk membeli seragam siswa, kata Hendri pihak sekolah juga membeli pakaian batik, peralatan sekolah serta membuat lapangan voli. “Sebagian uang itu digunakan untuk membeli pakaian batik guru honor dan guru PNS serta membeli meubeliur sekolah dan membangun lapangan voli. Jadi, selain melakukan pungli, pihak sekolah juga telah menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan sekolah. Itu jelas tidak boleh,” tegas Hendri.
Sejauh ini, Kejaksaan Negeri Sungailiat telah memanggil mantan Kepala Dinas Pendidikan, Teddy Sudarsono dan Kabid Sekolah Menengah Disdik Bangka untuk dimintai keterangan sebagai saksi. “Pihak Diknas dan pihak sekolah telah kita panggil pada saat proses penyelidikan berlangsung. Namun untuk penyidikan, dalam waktu dekat kita akan panggil kembali pihak sekolah guna dilakukan pemeriksaan kembali,” katanya seraya menambahkan pada kasus ini pihaknya belum menetapkan nama nama tersangkanya.
Dengan terkuaknya pungli ini, Hendri berharap wali murid sekolah lainnya untuk melaporkan jika ditemukan indikasi pungutan yang dilakukan pihak sekolah. “Kita berharap jika ada indikasi serupa, laporkan ke kami dan akan kami tindaklanjuti,” harapnya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka, Padli mengingatkan kepada seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Bangka untuk tidak melakukan pungutan kepada para siswanya. “Sudah kemarin kita rapat dan sepakati, itu dari SD sampai dengan SMA tidak pungutan. Saya himbau itu karena di dana BOS itu sudah ada. Saya minta jangan ada lagi dan jangan memperkeruh suasana dengan memanfaatkan lesunya ekonomi kita yang ada saat ini,” tegasnya.
Atas himbauan dan warning yang diberikan oleh Diknas Bangka kepada seluruh sekolah yang ada di Bangka, Padli juga mengatakan pihaknya akan turun ke lapangan guna melakukan kroscek ke setiap sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bangka untuk melihat apakah masih ada sekolah yang melakukan pungutan kepada siswanya. “Pokoknya jangan ada lagi pungutan seperti itu. Nanti akan saya cek itu,” tegasnya kembali.
Selain itu juga, langkah selanjutnya, Padli juga mengatakan pihaknya akan memanggil seluruh Kepala Sekolah mulai dari SD hingga SMA terkait tidak di perbolehkan pihak sekolah melakukan pungutan kepada anak didiknya. “Saya juga akan panggil kepala sekolah SD, SMP dan SMA secara bertahap. Disana akan kita sampaikan hal ini supaya pungutan ini tidak terjadi lagi,” tambahnya.
Dikatakan Padli, kenapa pungutan tersebut tidak diperbolehkan. Karena untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti buku mata pelajar, seragam sekolah hingga kebutuhan lainnya itu sudah ada anggarannya melalui dana BOS. “Jadi dana BOS itulah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari sekolah tersebut. Bukan dengan membebani para siswa harus membeli sesuatu yang di sajikan oleh pihak sekolah. Karena semuanya itu ada didana BOS itu lah,” jelasnya.
Padli menambahkan, peringatan yang diberikan oleh Diknas Bangka ini hanya berlaku kepada sekolah SD, SMP dan SMA yang berstatus negeri saja. Sementara itu, untuk sekolah yang berstatus swasta, pihaknya tidak memperlakukan hal serupa. Karena untuk sekolah swasta sendiri, sekolah itu hidup dari siswa yang bersekolah disana. “Kalau swasta tidak bisa. Karena ini berlaku kepada sekolah yang berstatus negeri saja. Karena negeri itu yang pertama gurunya kan mayoritas sudah dibiaya oleh pemerintah. Beda dengan swasta yang hidupnya dari banyaknya siswa yang sekolah disana,” pungkasnya.(rif)