KEK Belitung Diminta Bayar Tegakan Hutan

by -
utama-edisi-24-maret-2017-Nazalyus
Nazalyus

KEPALA Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Nazalyus, mendukung penuh upaya pemerintah membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Belitong.  Namun, daerah yang perkembangan pariwisatanya cukup pesat itu sampai saat ini diyakini belum memenuhi satu kewajiban dalam sektor kehutanan.

Menurut Nazalyus, Kawasan KEK yang dikelola oleh konsorsium dewan kawasan itu belum menyelesaikan step inventarisasi dan pembayaran tegakan hutan.  “Belitung daerah yang sudah berkembang pariwisata salah satu yang besar dan dikemas adalah KEK.  Kawasan ini dikelola oleh konsorsium dewan kawasan.  Sampai saat ini belum memenuhi kewajiban di sektor kehutanan.  Salah satunya inventarisasi dan pembayaran tegakan hutan itu.  Ada kewajiban setoran ke negara sesuai Undang-undang,” jelas Nazalyus kepada wartawan, Selasa (21/3) malam.

Padahal lanjut mantan Kepala Bappeda Babel ini, pihaknya sudah beberapa kali menyurati pihak terkait.  Agar pengelolaan itu tidak terbentur aturan yang masih belum diselesaikan hingga saat ini.  Kewajiban itu harus diselesaikan tidak hanya keinginan membangun namun tidak mematuhi aturan yang ada.

“Kita minta segera kelola agar tidak terbentur aturan berlaku.  Air Anyer yang areal lebih luas harus melalui step itu. Kita mendukung tapi kewajiban harus di selesaikan tidak boleh hanya keinginan membangun tapi tidak mematuhi aturan. Kita sudah dua kali turun kesana, selaku pembina sudah mengingatkan mereka tindaklanjut belum dilaksanakan, masih menunggu,” urainya.

Sementara, program wisata hutan mangrove melalui dana CSR salah satu perusahaan milik pemerintah juga menjadi sorotan Nazalyus.   Dengan program yang bagus dan destinasi baru ini, diharapkan juga dapat melalui prosedur dan tata cara yang ada.  “Jangan lupa hutan ini kawasan lindung dimanfaatkan ada prosedur dan tata cara.  Harus ada izin jasa lingkungan pariwisata.  Ada step yang terlupakan, ajukan saja jangan sampai tidak mematuhi aturan,” tambahnya.

“Surat kami mohon ditanggapi.  Atau kalau tidak mau mengurus itu kerjasama dengan kelompok hutan Desa Petaling. MoU kerjasama di dalam rencana kerja usaha kelompok itu.  Aturannya kelompok itu belum bisa bergerak sebelum ada rencana kerja. Segeralah, kami siap membantu agar proses itu berjalan lancar,” tutup Nazalyus.(tob)