Kemenparekraf Akan Kucurkan Dana Hibah untuk Hotel-Hotel di Belitung

by -
Kemenparekraf Akan Kucurkan Dana Hibah untuk Hotel-Hotel di Belitung
Suasana audiensi dengan Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA Bangka Belitung, bertempat diruang rapat Bupati Belitung, Senin (16/11).

belitongekspres.co.id, TANJUNGPANDAN – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI akan mengucurkan dana hibah pariwisata bagi hotel dan restoran untuk pemulihan ekonomi nasional 2020. Namun, sayangnya ada sejumlah kendala untuk mendapatkan bantuan dana hibah tersebut.

Hal itu diungkapkan saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung menggelar audiensi dengan Indonesian Hotel General Manager Association- IHGMA Bangka Belitung, bertempat diruang rapat Bupati Belitung, Senin (16/11). Audiensi tersebut dihadiri oleh beberapa perwakilan pihak hotel yang ada di Belitung.

Bupati Belitung H. Sahani Saleh mengatakan, bahwa ada sedikit masalah untuk mendapatkan bantuan tersebut. Sebab, saat ini jumlah hotel yang baru tervalidasi di Belitung berdasarkan data sistem Online Single Submission (OSS), hanya sebanyak 15 dari jumlah keseluruhan sebanyak 71 hotel.

“Dari 71 hotel ini mereka sebenarnya sudah memiliki TDUP, namun hanya 15 yang saat ini aktif masuk dengan sistem OSS yang baru. Artinya kemungkinan hotel-hotel yang akan mendapatkan bantuan itu hanya 15 hotel tersebut,” kata Bupati Sahani Saleh.

Selanjutnya dijelaskan Sanem sapaan karib Bupati, untuk mendapatkan dana hibah atau bantuan itu, jumlah pajak hotel yang dihasilkan harus minimal 15 persen dari jumlah keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk Belitung, pajak yang dihasilkan dari hotel ini, kata Sanem sudah melebihi dari target yang ditentukan.

“Sumbangan mereka dari 71 itu sudah melebihi dari 15 persen. Mereka yang belum terdaftar dengan sistem terbaru (update), kita berharap ada toleransi. Tadi kawan-kawan di satu pintu akan segera memasukan dengan sistem yang terbaru ini,” terangnya.

Kemudian, dia juga akan menyampaikan beberapa argumen kepada Kemenparekraf agar memberikan kebijakan terkait validasi tersebut. Sebab, Kabupaten Belitung memiliki nilai tawar pasca ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 10 destinasi prioritas serta penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. “Nah mohon lah, ada kebijakansanaan dari Peraturan kementerian itu,” katanya.

Sementara untuk besaran jumlah bantuan dana hibah yang akan digelontorkan, hingga saat ini pemkab Belitung belum mengetahui jumlah nominalnya. “Nah, belum tau itu. Kite juga belum tau berapa,” terang Sanem.

Menanggapi hal itu, General Manager Lor-in Hotel and Resort Belitung Nawawi mengatakan, walaupun sudah ada petunjuk teknis, tapi di lapangan masih ada ketidaksamaan persepsi. “Seperti tadi eksekutif menyampaikan harus ada validasi sementara info yang kami dapat seperti DKI, Bandung, Bali dan Bekasi syaratnya hanya TDUP tidak ada validasi,” katanya.

Dirinya pun sangat menyayangkan jika informasi tersebut tidak disampaikan. Sehingga hotel dan restoran yang selama ini patuh membayar pajak tidak mendapatkan dana hibah yang disalurkan November 2020.

Menurutnya jika informasi terkait validasi disampaikan dari awal secara otomatis akan diupayakan. Dirinya mengungkapkan di tengah pandemi Covid-19, industri pariwisata khususnya perhotelan sangat terpukul.

Dikatakannya, tingkat okupansi hotel di Belitung saat ini rata-rata di angka 11 persen. Kondisi tersebut justru akan berdampak pada pengurangan karyawan, suplier dan lainnya. “Tadi juga sudah disampaikan kalau tingkat okupansi hotel itu di bawah 34 persen, maka biaya operasional sudah tidak tertutup. Sementara sekarang hanya 11 persen,” ungkapnya.

Sementara itu, GM Santika Premiere Beach and Resort Belitung Agus Suyatna menambahkan, hasil kesepakatan audensi tersebut Pemda tetap akan mengupayakan agar seluruh hotel dan restoran di Belitung mendapatkan dana hibah dari Kemenparekraf.

Namun berkaca dari kejadian itu, dia mengakui minimnya komunikasi antara kedua belah pihak. Hal ini dibuktikan dalam pembahasan audensi yang menyampaikan hanya 15 hotel tervalidasi izin TDUP.

“Hari ini lah baru kami dapat (informasi) bahwa hotel-hotel yang terpenuhi, tersyarat (tervalidasi) adalah a, b, c, d, e. Kalau 2 minggu yang lalu itu diumumkan, saya rasa teman-teman pun akan berupaya. Kami juga berharap bukan hanya 15, tetapi semua,” tukasnya.

Dia menambahkan, jika informasi tersebut disampaikan dari awal, secara otomatis akan diupayakan oleh pelaku hotel dan restoran. “Kami dari pelaku pariwisata berharap mendapat informasi yang bisa kami andalkan dari sumber yang terpercaya pula, dari orang-orang yang terpercaya menyampaikan informasi itu. Karena sampai kemarin kami tidak menyampaikan jelas dan pasti, makanya kami bersurat untuk audensi dan meminta jawaban sejelas-jelasnya,” ungkapnya.

Selain itu, GM Santika Premiere Beach and Resort Belitung, hanya berharap rekan-rekan hotel dan restoran di Belitung mendapat porsi sama sesuai kewajiban yang telah dilakukan mereka.

GM BW Suite Belitung Hotel Denny Walangitan juga ikut memberikan tanggapan terkait danah hibah tersebut. Dia berharap bahwa dana hibah yang akan dikucurkan oleh Kemenparekraf juga diporsikan untuk pemda.

Sesuai formulasi pembagian, 70 persen disalurkan kepada hotel dan restoran sedangkan 30 persennya untuk pemda. “Pemda juga dapat, jadi kalau memang bisa di-conter lagi oleh Pak Bupati kenapa tidak. Teman-teman pelaku usaha juga akan mendukung langkah itu,” kata dia. (dod)