Kendala Bidang Pelayanan

by -

leh: Zikril Sukardi*

Pada tanggal 18 hingga 20 Maret 2015 lalu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melibatkan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pejabat bidang teknis  administrasi kependudukan kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melakukan kunjungan kerja ke Kota Malang Jawa Timur.
Salah satu kesimpulan awal yang diperoleh dari keterangan pejabat yang ikut dalam kunjungan tersebut  disampaikan pada apel pagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur Senin (23/3). Menurut pembina apel, salah satu kendala terhambatnya bidang pelayanan di Indonesia adalah persoalan “Mind Set” (pola pikir)  para petugas dan aparatur di bidang pelayanan.
Melalui tulisan ini penulis mengajak pembaca ruang publik untuk dapat memahami dan mengerti keadaan kurang baiknya pelayan dari sudut pandang praktisi internal birokrasi yang sedapat mungkin disajikan secara objektif dan faktual dengan analisis dangkal-sederhana  secara teoritsi akademik.
Hal-hal umum mendasar apa saja  yang mejadi kendala pada penyelenggaraan urusan pelayanan masyarakat. Meskipun mungkin tidak memadai dari predikat sempurna, namun dari sudut pandang dan pengalaman penulis  bisa memberikan wawasan sekaligus topik demi kemajuan bersama dan pembangunan daerah.  Setidkanya, Penulis memiliki sudut pandang beda setelah 15 tahun mengabdikan diri pada bidangan birokrasi pelayanan publik, abdi pemerintah dan abdi negara di Negeri Sastra Pulau Belitung, Kepulauan Bangka-Belitung.
Sedikitnya ada empat faktor/hal mendasar terkait kendala  dan lancarnya penyelenggaraan bidang pelayanan. Satu faktor dengan faktor lain memiliki hubungan yang saling memberikan pengaruh perkuatan atau perlemahan dalam satu kesatuan tujuan sistem organisasi.
Pertama, Mind Set  (Pola Pikir). Hal pertama dan utama yang mempengaruhi aktifitas produktifitas seseorang dalam hidupnya adalah setting pola pikirnya. Pola pikir seseorang berpengaruh pada pola kata, pola sikap dan pola tindakan yang dilakukan sesorang dalam menghadapi tugas dan persoalan kesehariannya.
Kesadaran dan semangat untuk  membantu atau melayani orang lain adalah cerminan  hati dan pikirannya yang didorong oleh kehendak untuk beramal baik, ibadah dari sudut agama. Lantas, memberikan manfaat secara etik, serta tanggungjawab melaksanakan tugas pekerjaan yang dengan pekerjaan itu seseorang diberikan gaji/honor.
Perkara mind set ini tidak hanya terhadap mind set petugas di lapangan terdepan, tetapi menyangkut pola pikir keseluruhan personil organisasi dari pucuk hingga akar petugas pelayanan. Itu semua untuk memandang dan memberdayakan bidang pelayanan secara manusiawi, ikhlas dan penuh rasa tanggungjawab.
Kerusakan pada salah satu elemen personil berpengaruh pada seluruh sitem komponen. Pola pikir seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor usia, turunan (genetik), lingkungan (fenotip), tingkat usia, tingkat dan jenis pendidikan serta tingkat pemahaman ideologi dan keagamaan.
Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM).  Sumber daya manusia aparatur bidang pelayanan idealnya direkrut dan ditempatkan dari SDM yang memiliki kompetensi dan semangat melayani. Maka, rekruitmen awal petugas lapangan baik yang PNS maupun Tenaga Honor mestinya didahului, atau setidaknya dengan pertimbangan uji kompetensi teknis dan mind set pelayanan yang baik.
Rekruitment dan penempatan pejabat struktural di SKPD Pelayanan mestinya dipertimbangkan dari profesional kompeten bidang pelayanan yang telah teruji. Bukan asal-asalan, apalagi sebagai tempat penampungan pegawai dan pejabat yang kurang kompeten, buangan atau sisa-sisa dari pejabat yang tidak terpakai ditingkat atau tempat lain.
Reputasi rekam jejak dan latar belakang pendidikan menjadi syarat penting untuk mengukur kompetensi SDM bidang pelayanan. Bimbingan Teknis (Bimtek) profesional dan kemampuan berkomunikasi pada publik menjadi perlu diberikan kepada jajaran pelaksana tugas pelayanan.
Ketiga,  Anggaran, Sarana dan Prasarana. Adalah mimpi besar berharap agar bidang pelayanan publik mampu mencapai predikat pelayanan prima jika tidak ditopang dari SDM berkualitas, anggaran, sarana prasarana operasional yang memadai.
Sebaik apapun kompetensi SDM dan mind set pejabat dan petugasnya, bila negara dan pemerintah kurang memperhatikan anggaran, sarana prasarana operasional yang standard, maka pelayanan prima pada bidang urusan wajib penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan bisa dikatakan akan kurang maksimal.
Keempat, Komitmen. Komitmen organisasi merupakan syarat dan rukun sekaligus kesepakatan dalam sebuah organisasi untuk melakukan rangkain perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam mencapai tujuan organisasi. Lebih-lebih pada organisasi pelayanan publik sepeti bidang pelayanan langsung penyelenggaraan Administrasi Kependudukan oleh pemerintah daerah, maka dibutuhkan sistem organisasi atas, tengah dan bawah yang kuat. Selain itu, dituntut pula mampu menyatupatudakan soliditas, integritas dan loyalitas personil secara utuh.
Kondisi itu dapat memberikan kekuatan internal secara profesional juga diharapkan mampu memberi sosialisasi eksternal kepada masyarakat sebagai pengguna jasa (user) pelayanan publik. Pemerintah mesti menyadari fungsinya customer servis, bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai pelayan/ pengabdi. Baik mengabdi kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik, mengabdi pada pemerintah dalam bentuk loyalitas pada pimpinan, maupun sebagai abdi negara dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Semoga mampu melayani sepenuh hati dapat memberikan manfaat bagi kemajuan pelayanan publik di Indonesia.
*)Pegawai di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur.