Kepala Dinas Terpapar, WFH DKPPKB Beltim akan Dievaluasi Seminggu Kedepan

by -
Kepala Dinas Terpapar, WFH DKPPKB Beltim akan Dievaluasi Seminggu Kedepan
Kepala BKPSDM Kabupaten Beltim, Yuspian.

 

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Beltim melaksanakan Work From Home (WFH) setelah hasil swab Kepala Dinasnya dinyatakan positif Covid-19.

Pemberlakuan WFH sekaligus menunggu hasil swab sejumlah pegawai Dinas Kesehatan yang telah diambil sampel dan dikirimkan ke Labkesda Provinsi.

Terkait hal itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Beltim, Yuspian mengungkapkan WFH idealnya diberlakukan bagi pegawai yang melakukan swab dan menunggu hasilnya.

Pelaksanaan WFH juga akan dievaluasi setelah satu minggu berjalan, apakah cukup atau diperpanjang.

 “Kami menunggu konfirmasi hasil swab. Tidak semua pegawai Dinkes di swab, swab hanya diberikan kepada yang kira-kira intens ketemu Kepala Dinas. Sebenarnya WFH yang paling tepat itu kepada mereka yang di swab dan menunggu hasil,” ujar Yuspian, Senin (2/1).

Menurut Yuspian, pelaksanaan WFH sangat sulit sebab organisasi tetap harus berjalan mengingat ada tugas-tugas yang memerlukan penyelesaian.

“Walau mereka WFH, pada prinsipnya mereka tidak total WFH. Sebab organisasi harus tetap berjalan, gaji tetap diurus. Kita ini tidak support 100 persen pola WFH. Jadi dengan bekerja di rumah, tidak selesai urusan kita karena tandanganan kita masih manual semua,” sebut Yuspian.

Sebagai contohnya, Yuspian menyebut awal bulan ada tugas menyelesaikan berkas gaji pegawai yang sulit jika harus diselesaikan melalui WFH. Belum lagi soal tugas melacak (tracking) penanganan Covid-19 yang sepenuhnya dikelola Dinas Kesehatan.

“Mereka (Dinkes) tetap harus kerja apalagi mereka kendali penanganan covid, istilahnya ujung tombak. WFH itu supaya penyebaran tidak meluas dan dikarantina terlebih dahulu. Sementara ini (WFH) satu minggu, kalau kira-kira kita lihat perkembangan (berlanjut) bisa kita perpanjang pula,” ujarnya.

Yuspian juga menyatakan untuk mempertimbangkan penunjukan pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Kesehatan selama pejabat defenitif menjalani karantina.

“Pengaturan siapa yang terus bekerja, itu di internal Dinkes. Hari ini kami masih mempertimbangan kondisi Dinkes apakah perlu ditunjuk Plh atau tidak, karena pak Yulhaidir (Kadin) positif,” jelasnya.

Dia menyarankan pemberian vaksin juga memprioritaskan pimpinan OPD mengingat tanggungjawab pengelolaan organisasi tetap harus dijalankan.

“Saya usulkan agar prioritas utama pimpinan organisasi selaku PA/KPA atau Kepala OPD menjadi prioritas vaksin. Karena kalau pimpinan kena, ke bawah pasti berdampak. Kalau di bawah, istilahnya kita bisa cut untuk WHF (yang bersangkutan) dan organisasi tetap berjalan,” tukasnya. (msi)