Ketahanan Pangan Terkendala SKPD

by -

*Beltim Memilik SPKD Khusus Mengurus Ketahanan Pangan

MANGGAR – Ketahanan pangan berkaitan erat dengan jalur distribusi, pola konsumsi dan ketersediaan pangan. Jika salah satu hal terganggu maka ketahanan pangan belum dapat dinyatakan aman.
Masalah lainnya, Pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) tidak memiliki SKPD yang khusus mengurus ketahanan pangan. Ketahanan pangan hanya dijadikan bidang tersendiri, di bawah Dinas Pertanian dan Kehutanan. Padahal, di daerah lain SKPD ketahanan pangan menjadi satuan kerja setingkat Badan atau Dinas.

Ketahanan pangan Kabupaten Beltim, penting berdiri sendiri. Disadari, pasokan bahan pokok seperti beras bergantung pada daerah lain melalui jalur transportasi laut. Akibatnya, gangguan atau keterlambatan pasokan bisa menyebabkan harga kebutuhan meningkat.

Sebenarnya, SKPD terkait yang menjadi bidang ketahanan pangan tetap mengupayakan peningkatan produksi. Khusus padi misalnya, sengaja dilakukan pembukaan lahan-lahan produktif baru yang bisa dijadikan lahan pertanian. Dua kawasan yang memiliki lahan pertanian luas adalah Danau Nujau dan Danau Meranteh.

Setidaknya, melalui cetak sawah yang menargetkan 1.000 hektar maka perlu upaya serius keterlibatan seluruh pihak.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Distanhut Beltim, Supardi mengatakan bahwa guna mengoptimalkan ketahanan pangan, maka dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

“Namanya Balai Informasi Penyuluhan Pertanian atau biasa disebit BIPP. UPTD-nya ada di Kecamatan Gantung,” jelas Supardi saat berbincang dengan harian ini, beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, UPTD ditempati 39 pegawai yang terdiri dari 24 PNS dan 15 tenaga kontrak dari Departemen Pertanian. Rata-rata, mereka digaji diatas Rp. 1 juta tetapi masih dibawah UMR.

“Dalam setahun mereka hanya digaji 10 bulan. Untuk menutupi yang 2 bulannya dibayarkan melalui APBD,” ujar Supardi. (feb)

 

Dikirim dari ponsel cerdas BlackBerry 10 saya dengan jaringan Telkomsel.