Ketua DPRD Konsultasi Soal Kuota Haji Beltim

by -
Ketua DPRD Konsultasi Soal Kuota Haji Beltim
Ketua DPRD Konsultasi Soal Kuota Haji Beltim
Fezzi Uktolseja

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur (Beltim) Fezzi Uktolseja bersama dengan Anggota Komisi I DPRD Sudarsono Sulai, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Beltim Masdar Nawawi, dan Kepala Bagian Kesra Setda Beltim Sarjana, S.KM, bertandang ke Kementerian Agama RI dalam rangka berkonsultasi mengenai Kuota Haji Kabupaten Belitung Timur, pada hari Kamis (21/11) pekan lalu.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dari Kementerian Agama RI tentang mekanisme pembagian jatah atau kuota jamaah haji, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Dalam kesempatan itu, pihak Kementerian Agama RI memberikan penjelasan bahwa kewenangan Menteri dalam penetapan kuota haji memang sampai tingkat Provinsi, yang didasarkan pada proporsi jumlah penduduk atau daftar tunggu.

Sedangkan untuk kabupaten/kota, maka gubernur diberi kewenangan juga untuk membagi kuota. Akan tetapi dasarnya juga sama berdasar proporsi jumlah penduduk dari kabupaten/kota dan daftar tunggu. Sehingga gubernur berkoordinasi dengan Kepala Kanwil dan Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota yang ada, terkait kesepakatannya.

Lebih lanjut, pihak Kementerian juga menyampaikan, dalam aturan yang terbaru terdapat perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu pemberian batasan waktu, yakni 14 hari setelah Menteri menetapkan Kuota Nasional Haji (KNH) adalah kesempatan waktu bagi Gubernur untuk membagi kuota kepada Kabupaten/Kota. Jika tidak ada usulan perubahan maka dianggap menerima penetapan tersebut sesuai ketetapan tahun yang lalu dengan justifikasi.

Prinsipnya menteri menetapkan kuota provinsi dan gubernur membagi kuota masing-masing kabupaten/kota. Saat ini jumlah gubernur yang sudah menetapkan Kuota untuk Kabupaten/Kota sebanyak 10 Provinsi.

Untuk Provinsi Bangka Belitung ini masih merupakan kuota provinsi, jadi belum menetapkan Kuota Kabupaten. Sehingga jumlah jamaah haji yang berangkat tiap tahun, sangat fluktuatif jumlahnya. Misalkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada Kota Pangkalpinang yang paling banyak jamaahnya dan daftarnya paling lama, maka nanti jumlah jamaah dari Kota Pangkalpinang paling banyak.

Sementara Kabupaten Belitung Timur tidak banyak yang sudah lama daftar, tetapi daftarnya masih yang baru-baru sehingga yang masuk untuk keberangkatan hanya 15 orang. Pihak Kementerian Agama juga menjelaskan apabila kuota itu ditetapkan menjadi Kuota Kabupaten/Kota, maka akan relatif stabil jumlah calon jamaah yang diberangkatkan.

Adapun 10 Provinsi yang sudah menetapkan kuota Kabupaten/Kota adalah Provinsi Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Papua Barat dan Kalimantan Utara.

Sesuai Keputusan Menteri Agama bahwa pada tahun 2019 ini, untuk Provinsi Bangka Belitung jumlah jamahnya 1.061 orang. Jumlah “waiting list” sudah 21.120 orang dimana masa tunggunya sudah mencapai 20 tahun.

Merespon hal tersebut, Fezzi, panggilan akrab Ketua DPRD mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Bupati dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur serta pihak terkait lainnya termasuk Gubernur dan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

“Permasalahan kuota haji Kabupaten ini akan kita tindak lanjuti dengan melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, agar kuota haji Belitung Timur terus bertambah dan relatif stabil jumlahnya,” tegas Fezzi beberapa waktu setelah pelaksanaan kunjungan konsultasi ke Kementerian Agama RI dilakukan.

Editor: Subrata
Reporter: Muchlis Ilham