Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kep. Babel ini Jengkel, Para Bupati dan Wakil Tak Hadiri Rapat Paripurna HUT ke-19 Babel

by -
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kep. Babel ini Jengkel, Para Bupati dan Wakil Tak Hadiri Rapat Paripurna HUT ke-19 Babel
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kep. Babel ini Jengkel, Para Bupati dan Wakil Tak Hadiri Rapat Paripurna HUT ke-19 Babel
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi, S.IP

belitongekspres.co.id, PANGKALPINANG – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi, S.IP, menilai, tanggal 21 November merupakan momentum bersejarah. Di tanggal tersebut, enam kabupaten dan satu kotamadya di Bangka Belitung bersepakat, membentuk daerah otonomi baru menjadi sebuah provinsi.

Dengan demikian, 21 November merupakan catatan perjuangan yang kembali mengingatkan untuk selalu bersinergi, bersama-sama membangun Bangka Belitung.

Namun pada kenyataannya, catatan sejarah ini tidak benar-benar dimaknai dengan baik oleh beberapa pemimpin daerah tingkat kabupaten di Provinsi Babel. Kondisi ini ditandai dengan ketidakhadiran enam bupati dalam Rapat Paripurna Hari Jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ke-19.

Hal di atas sebagaimana disampaikan Beliadi terkait dengan kekecewaannya atas absennya kepala daerah dalam rapat paripurna tersebut.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi didampingi Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, Wakil Ketua, Hendra Apollo dan Muhamad Amin.

Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, dan Wakil Gubernur, Abdul Fattah, tampak hadir dalam HUT ke 19 Prov. Kep. Babel yang bertema “Kita bersama wujudkan Prov. Kep. Bangka Belitung menjadi lebih sejahtera dan bermartabat”

“HUT ke 19 Babel merupakan peristiwa terbentuknya provinsi ini, sehingga ada kotamadya dan kabupaten. Namun di acara Hut Babel, kita tidak melihat seorang pun bupati dan wakil bupati yang hadir,” Sesal Politikus yang juga menjabat sebagai ketua DPC Gerindra Beltim tersebut.

Padahal, ujar Beliadi, tanpa terbentuknya provinsi ini, mereka – mereka tidak akan menjadi buapti dan wakil bupati.

“Yang ada (hadir rapat, Red) hanya WaliKota Pangkalpinang saja, lainya tidak kelihatan hadir,” ungkapnya

Diakui Beli, sapaan akrab Beliadi, memang tidak akan ada sanksi apa-apa dengan ketidakhadiran tersebut. Namun demikian, secara moral, para bupati dan wakil bupati tersebut harus sadar, bahwa dengan terbentuknya provinsi inilah mereka menduduki jabatan sekarang ini.

“Peristiwa ini memberi contoh yang kurang baik terhadap generasi berikutnya. Karena seharusnya dalam hal apa pun provinsi dan kabupaten-kabupaten ini harus bersinergi dengan baik,” ujarnya, seraya berharap para pemimpin ini bisa mengintofeksi diri, karena mereka merupakan publik figur yang seharusnya bisa memberikan contoh baik kepada masyarakat. (*/sue)