Ketua IDI Beltim: Pasien Covid Tidak Boleh Isolasi Mandiri di Rumah

by -
Ketua IDI Beltim: Pasien Covid Tidak Boleh Isolasi Mandiri di Rumah
Ketua IDI Beltim, dr Rudy Gunawan.

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Belitung Timur (Beltim) dr Rudy Gunawan ikut angkat bicara terkait persoalan 2 ASN pasien positif Covid-19 dari RSUD, yang pulang tanpa izin. Sesuai aturan kata dia, pasien yang masih positif corona tidak boleh menjalani isolasi mandiri di rumah.

“Isolasi Mandiri itu sesuai instruksi Satgas Nasional, sesuai instruksi Jokowi kan tidak boleh di rumah. Itu kan jelas, tidak ada lagi yang namanya orang yang masih positif itu walaupun dia tidak ada gejala, isolasinya di rumah,” ungkap Ketua IDI Beltim kepada Belitong Ekspres, Rabu (17/11).

Kata dia, pasien memang sudah dibolehkan pulang, akan tapi pulangnya bukan ke rumah. Seharusnya, pasien difasiltasi ke tempat isolasi yang disiapkan oleh pemerintah daerah, semacam SKB di Kabupaten Belitung.

“Masalah kita dari dulu apa? itu yang nggak ada kan. GOR kita nggak pernah ada, cuman sekali aja dulu. Karena dia (Dinkes) tidak punya tempat, dia nitip lah di VIP. Di VIP itu sebagai isolasi pasien-pasien yang tidak ada gejala, itu tanggung jawab di dia (Dinkes), karena dia minjam tempat,” jelas dokter Rudi.

Lebih lanjut dokter Rudi mengatakan, jangan sampai salah persepsi. Rumah sakit hanya mengurusi orang yang bergejala, makanya dokter mengeluarkan surat itu betul, pasien sudah boleh pulang. “Tapi, pulangnya bukan ke rumah, karena ada aturannya lagi yang lain bahwa itu dikembalikan kepada dinas kesehatan sama Satgasnya,” tukasnya.

“Makanya VIP kita kenapa tutup? karena dipakailah untuk itu (isolasi pasien Covid-19), dan itu perjanjiannya tanggung jawabnya dinas kesehatan. Cuman pas ada kasus gini dia buang badan, karena memang betul VIP itu lingkungan rumah sakit. Tapi kan nggak gitu perjanjiannya,” sesal ketua IDI Beltim.

Kemudian, terkait beredarnya surat yang menyebutkan tuan H sehat dan dapat menjalani isolasi mandiri, Rudi mengatakan bahwa itu bukan masalah. “Surat itu betul, secara sisi institusi surat tersebut betul. Namun, tanggal surat seharusnya tanggal pertama tuan H keluar,” terangnya.

Selain itu, Ketua IDI membeberkan bahwa tuan H sejak awal berobat ke RSUD Beltim tidak menunjukan sikap kejujuran. “Masalahnya, hari pertama di Poli, dia tidak ngaku, di situ jelas kok dia mengatakan tidak pernah keluar kota. Nah, besoknya dia datang ke IGD, waktu di IGD itu tidak mau ngaku juga, tapi kan dokternya curiga langsung ngomong karena dipaksa-paksa. Istrinya yang ngomong,o iya baru dari Bangka acara yang sosialisasi deklarasi damai itu,” ujar Rudi.

Atas kejadian itu, pihak RSUD Beltim mendadak panik. Dampaknya pun itu banyak, 5 orang dokter RSUD harus menjalani isolasi dan terpaksa menggunakan dokter Puskesmas. Termasuk beberapa petugas perawat diisolasi, gara-gara kasus tersebut.

“Jadi, aku nunggu keputusan Sekda, itu mau diapain bapak itu. Cuman, sekarang ini koordinasi tidak ada sama sekali. Tidak pernah koordinasi, tau nya orang itu tiba-tiba ada pasien, pasien ditaruh brok, udah selesai. Rumah sakit kelabakan, makanya tanya betul-betul siapa yang tanggung jawab itu. Maksud aku pisahlah antara rumah sakit dengan dinas kesehatan, kalau masalah isolasi mandiri jangan lagi dibebankan ke rumah sakit. Itu jelas kok tupoksinya Satgas, dinas kesehatan dalam hal ini,” tandasnya.

Dewan Akan Panggil Dinkes & RSUD

Sementara itu, Ketua DPRD Beltim, Fezzi Uktolseja menegaskan harus ada koordinasi yang baik antara rumah sakit dan dinas kesehatan. Yaitu, sejauh mana SOP itu harus ada, dan bagaimana pasien yang dirawat bagaimana pasien yang boleh keluar. Pasalnya, Covid ini salah satu penyakit baru gejalanya juga berbeda-beda, ada gejala ringan, sedang, berat, dan tanpa gejala.

“Dan kita di daerah ini, begitu Dinkes RSUD harus tunduk dengan SOP yang ada, dan itu sebenarnya harus tanpa terkecuali, itu harus tunduk terhadap aturan. Oleh karena itu, dalam kasus ini sebenarnya harus ada sinkronisasi dan koordinasi antara RSUD dan Dinkes. Dinkes itu harus satu bahasa, jangan terkesan tidak ada koordinasi. Dinkes mengatakan A, RSUD mengatakan B, yang kasihan adalah yang pertama adalah pasien,” kata Fezzi.

“Pasien ini kan secara psikologis sudah tertekan, dan untuk meningkatkan daya imun ya mereka perlu disupport dan dorongan. Kalau sudah ribut-ribut seperti ini ya Otomatis kondisi psikologis mereka tekan, sehingga imunnya juga menurun,” imbuhnya.

Dengan sikap seperti itu, menurutnya masyarakat akan semakin bingung, dan akan semakin was-was dengan kondisi ini. “Karena kalau di sini kan patokannya tetap bidang kesehatan adalah Dinkes dan RSUD, kalau di Dinkes dan RSUD sudah tidak sinkron tentunya masyarakat yang akan bingung,” sebutnya.

“Oleh karena itu saya juga informasikan dengan komisi-komisi di DPRD. Komisi terkait, agar bisa melakukan atau memanggil Dinkes dan RSUD ini bagaimana sebaiknya. Jadi kami kalau di DPR, Komisi 3 mitra itu kami sudah sampaikan, bahwa agar segera melakukan Koordinasi memanggil 2 dinas ini. Ya ibaratnya dudukan sama-sama lah, jadi sehingga nanti ada keseragaman, yang boleh pulang seperti apa, yang harus dirawat seperti apa,” pungkasnya. (dny)