KLHK Tahan Tersangka Perusak Lingkungan Hidup di Belitung

by -
Gakkum KLHK tetapkan Tersangka
Penyidik LHK Ditjen Gakkum KLHK menahan TI (48) sebagai tersangka perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Belitung. foto ist
Pemilik Hotel PT PAN & PT BMMI Juga Tersangka

belitongekspres.co.id, JAKARTA – Penyidik Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Direktorat Jendral (Ditjen) Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah menahan TI (48) terkait kasus perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung (Babel).

Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perusakan mangrove dan reklamasi pantai tanpa izin di Desa Air Saga dan Kelurahan Tanjungpendam, Kecamatan Tanjungpandan. Penetapan tersangka oleh Penyidik LHK berdasarkan alat bukti yang cukup terkait tindak pidana perusakan lingkungan dan kegiatan tanpa izin lingkungan.

TI ditetapkan sebagai tersangka dari pengembangan kasus reklamasi pantai tanpa izin dan perusakan lingkungan yang disegel oleh tiga Kementerian tahun 2019 lalu. Yaitu PPNS KLHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Penyidik LHK Ditjen Gakkum KLHK sebelumnya, sudah memeriksa beberapa saksi, antara lain pemilik hotel di sekitar pantai Desa Air Saga, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung, Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Babel, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Babel, masyarakat Desa Air Saga, dan pakar hukum serta ahli Ekologi Hutan Mangrove.

Selain penahanan TI, Penyidik LHK Ditjen Gakkum KLHK juga telah menetapkan PT. PAN dan PT. BMMI selaku pemilik hotel menjadi Tersangka korporasi perusakan lingkungan akibat reklamasi pantai di Desa Air Saga dan Kelurahan Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung.

Perusakan lingkungan dan kegiatan tanpa izin lingkungan menjadi fokus bagi KLHK. Sementara pelanggaran terhadap Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Kepulauan Babel yang belum disahkan menjadi ranah kementerian ATR/BPN, serta pelanggaran terhadap peraturan di bidang kelautan dan perikanan akan ditindaklanjuti oleh KKP.

Terhadap kejahatan ataupun pelanggaran ini dilakukan penegakan hukum secara multidoor “penindakan bersama” dengan cara sinergi antar instansi pemerintah (KLHK, KKP, ATR/BPN). “Pendekatan ini diharapkan akan memberikan efek jera,” tegas Yazid Nurhuda selaku Direktur Penegakan Hukum Pidana Ditjen Gakkum KLHK dalam press release yang diterima Belitong Ekspres, Jumat (10/1).

Menurutnya, TI melanggar Pasal 98, Pasal 99, Pasal 109 jo Pasal 116 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3 (tiga) miliar rupiah dan paling banyak 10 (sepuluh) miliar rupiah.

Gakkum KLHK akan mendalami kasus ini untuk menindak pihak-pihak lain yang terlibat agar ada efek jera. “Penyidikan ini tidak berhenti hanya kepada Sdr TI. Kami bekerjasama dengan beberapa lembaga untuk mendalami pihak lainnya yang terlibat,” tegas Yazid.

“Termasuk tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh Sdr TI terkait dengan kegiatan perusakan lingkungan dan hutan. Kami sudah memiliki beberapa informasi terkait ini. Diharapkan TI dapat kooperatif dalam proses penyidikan ini,” pungkas Yazid. (rel)

Editor: Bardian