Koko Minta Elemen Islam Bergerak

by -

*Untuk Desak Perubahan Instruksi Bupati Soal THM

MANGGAR-Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) DPRD Kabupaten Belitung Timur (Beltim), meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan revisi atas Intruksi Bupati tentang Tempat Hiburan Malam (THM) selama Bulan Ramadan. Pasalnya, FBB menilai, masukan yang disampaiakn sebelumnya, tidak direspon oleh Pemda Beltim.
FPBB DPRD Beltim dengan tegas menyampaikan protes keras atas intruksi Bupati nomor : 451/02/V/2015 tentang Penertiban kafe, karaoke, Restoran, Rumah Makan, Warung kopi, Tempat Hiburan dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Beltim selama bulan suci Ramadan.
Ketua FBB Koko Haryanto mengatakan, kritik yang disampaikan beberapa waktu lalu masih dianggap angin lalu. Dua juga meminta lembaga semacam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Beltim untuk ikut bersikap demia khususknya bulan Ramadan. Jadi, tidak ada kesan hanya ikut-ikut saja atas intruksi tersebut.
Koko sangat menyesalkan sikap sejumlah elemen Islam yang hanya mengambil posisi aman, tidak seperti MUI dan Ormas Islam di Kabupaten Belitung. “Kami sangat kecewa dengan di Beltim yang tidak merespon kritik kami beberapa waktu lalu di media. Semestinya ini pintu masuk untuk mendorong pemerintah daerah merevisi intruksi tersebut,” ungkap Koko.
“MUI mesti tunjukan jalan kebenaran, amar ma’ruf nahi munkar bagi umat. Bila tidak ada respon, Nanti Kami akan berkirim surat atas nama Fraksi PBB Beltim, mengingat banyak masyarakat yang menaruh harapan kepada kami agar pemerintah daerah menutup THM selama Bulan Ramadan seperti halnya di Kabupaten Belitung,” sesal Koko.
Seperti berita sebelumya, atas desakan MUI dan Ormas Islam di Belitung, Bupati Belitung, Sahani Saleh melakukan revisi atas Perbup yang menyangkut Pengaturan THM selama bulan Ramadan.
“Saya salut dengan MUI dan Ormas Islam di Kabupaten Belitung, mereka sangat peka, begitu juga dengan pemerintah daerahnya yang melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan sehingga THM ditutup total selama Ramadan,” tegas Koko.
Lain halnya di Beltim, MUI Beltim mengaku belum pernah diundang secara resmi dalam membahas persoalan THM selama Ramadan. Koko lebih jauh mengatakan, hal ini akan menjadi preseden buruk dalam mengatur THM selama bulan Ramadan untuk tahun-tahun berikutnya. Sebab, lembaga semacam MUI Ormas Islam dan pelaku usaha tidak pernah duduk bersama.
“Mengingat ketegasan pemerintah daerah masih setengah hati, maka kita perlu mendorong sekaligus mengingatkan hal ini.  Kami mengingatkan, tidak ada kata terlambat bila ingin berbuat untuk umat, ini bukan soal politik tapi ini soal kemaslahatan umat. Kita tegas saja masih ada yang melanggar, apalagi tidak tegas seperti ini. Padahal, beberapa waktu lalu kita (DPRD Beltim-red) telah menyetujui Perda Pembinaan dan pengawasan Tibum. Namun, sangat disayangkan, sikap Pemda Beltim tidak peka merespon harapan publik agar THM yang telah banyak melanggar aturan dan tidak berizin untuk ditutup,” tandas Koko. (feb)