Komisi 1 DPRD Merasa Dibelakangi

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

MANGGAR – Pegawai Negeri Sipil (PNS) eselon II A dan II B di lingkungan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung Timur (Beltim), dikabarkan sudah mendapatkan kenaikan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP). Bupati Belitung Timur (Beltim) Basuri T Purnama, beberapa waktu lalu sudah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 4 tahun 2015, tentang tata cara pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil tahun 2015.

Diperbup tersebut pun tercantum jumlah nilai tambahan penghasilan berdasarkan rentang kendali tanggung jawab dan kewenangan. Adapun jumlah TPP tertinggi ada di Eselon II A yakni Sekda sebesar Rp.10 juta, Eselon II B/Asisten sebesar Rp.7juta, Eselon II B/Staf Ahli Kepala Badan, kepala dinas, Sekretaris DPRD, Inspektur dan jabatan setara eselon II B bagi PNS yang dipekerjakan dan seterusnya belum mengalami kenaikan.

Kenaikan TPP tersebut ternyata tidak sepenuhnya diketahui DPRD Beltim. Anggota Komisi 1 DPRD Beltim, Koko Haryanto yang membidangi masalah hukum dan pemerintah, pun mempertanyakan hal tersebut.
Politisi PBB yang akrab disapa Koko mengatakan Kenaikan TPP (tambahan Penghasilan PNS Daerah) kabupaten Beltim tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Permendagri 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2015.

Baca Juga:  Tahun 2019, Anggaran Bangun Jalan Berkurang

Dalam Permendgri disebutkan bahwa tambahan penghasilan PNS Daerah harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan melalui Persetujuan DPRD sesuai dengan amanat pasal 63 ayaat 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005.
“Kami selaku anggota DPRD yang membidangi Hukum dan Pemerintahan tidak pernah diminta persetujuannya oleh Bupati Beltim, dengan demikian hal ketetapan kenaikan itu bertentangan dengan permendagri tersebut. Ketetapan Bupati harus mendapatkan Persetujuan lebih dahulu karena ini menyangkut keuangan daerah yang haru dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Koko kepada harian ini, Senin (2/2) kemarin.

Baca Juga:  Pilkada Beltim, Bos Sisnet Radio Ngaku Dipinang Basuri

Koko menilai, kenaikan tersebut tidak sesuai dengan semangat penghematan keuangan negara yang harus banyak disalurkan kepada kegiatan publik untuk membangun perekonomian masyarakat. “Kalau bicara kurang, tentu tidak ada yang cukup, namun sebagai pelayan publik tentu harus melihat kondisi ekonomi masyarakat saat ini dan kondisi keuangan daerah yang terbatas,” terangnya.

Mantan Kades Burungmandi kecamatan Damar tersebut, juga menambahkan belanja pegawai Pemkab Beltim sudah sangat besar dalam APBD 2015, dan itu sudah disetujui beberapa waktu lalu, jadi tidak perlu ada penambahan penghasilan lagi. Dalam hal ini, Koko dan anggota DPRD lainnya merasa dibelakangi oleh eksekutif.
“Kita mohon tranparansi eksekutif dalam hal ini, jangan disepakati sepihak, kami memiliki kewenangan dalam kebijakan itu. Kami perlu mengetaui apa alasan kenaikan penghasilan tambahan tersebut,” tutup Koko. (feb)

Rate this article!
Tags:
author

Author: