Komisi II akan Panggil PT BUCP

by -

*Selesaikan PHK Karyawan yang Hanya Dibayar Pesangon 2 Bulan

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

Anggota DPRD Beltim, saat sidak ke lokasi PT. Bina Usaha Cipta Pratama (BUCP) Desa Tanjung Kelumpang Kecamatan Simpang Pesak, dan bertatap muka langsung dengan karyawan, Senin (14/12) kemarin

 

SIMPANG PESAK-Menyikapi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan PT. Bina Usaha Cipta Pratama (BUCP) Desa Tanjung Kelumpang Kecamatan Simpang Pesak, Komisi II DPRD Beltim melakukan inspeksi mendatang (Sidak) peninjauan ke lapangan.

Ketua Komisi II DPRD Beltim, Ardian memimpin langsung rombongan untuk turun ke lapangan. Ardian mengatakan peninjauan ke lapangan merupakan tindak lanjut laporan masyarakat yang bekerja pada perusahaan tersebut. Masalahnya, pesangon yang sanggup dibayarkan perusahaan hanya dua bulan gaji.

“Padahal mereka (karyawan, red) sudah bekerja di atas 5 tahun. Sesuai ketentuan perundang-undangan, untuk karyawan yang bekerja di atas 5 tahun dibayar 6 bulan gaji pokok,” ujar Ardian kepada Belitong Ekspres saat peninjauan lapangan, Senin (14/12) kemarin.

Guna mengatasi masalah tersebut, pihak DPRD Beltim berencana menjadwalkan pemanggilan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pesangon terhadap karyawan yang di-PHK.

“Akan kita agendakan pada tanggal 28 Desember mendatang, dengan memfasilitasi rapat dengar pendapat. Semua pihak akan kita undang, kami yakin setelah dilakukan dengar pendapat akan muncul juga masalah lain termasuk bagaimana BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Ardian.

Masalah pembayaran pesangon yang tidak sesuai terhadap karyawan PT. BUCP, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Beltim, Suroso mengaku telah memanggil perusahaan dan karyawan untuk duduk satu meja.

Dengan alasan efisiensi tenaga kerja, perusahaan melakukan pengurangan dan hanya menyanggupi membayar 2 bulan gaji. Bahkan pihak perusahaan berkilah operasional perusahaan hanya mampu bertahan selama dua bulan kedepan.

“Saya menyarankan perusahaan agar segera mem-PHK seluruh karyawan dan membayar pesangon sesuai hak karyawan. Kalau perusahaan lanjut (operasional) baru dipekerjakan kembali,” sarannya.

 

Sementara itu, perwakilan perusahaan yang hanya hadir di lapangan, Sumanto, dalam perbincangan dengan rombongan anggota DPRD Beltim, akan sesegera mungkin memanggil manajemen perusahaan. Menurutnya semua Staf saat ini masih berada di Jakarta.

 

Ia pun berjanji akan menghubungi langsung pihak manajemen untuk bisa hadir saat DPRD Beltim melakukan pembahasan permasalahan ini.

 

“Saya akan sesegera mungkin nantinya menghubungi pihak staf perusahaan dan manajemen agar bisa hadir dalam pertemuan yang difasilitasi oleh DPRD Beltim,” sebut Sumanto mewakili pihak perusahaan.

 

Salah seorang karyawan yang enggan menyebut namanya membenarkan jika rekan mereka yang di PHK hanya dibayarkan 2 bulan gaji. Mereka menganggap pesangan yang dibayarkan tersebut tidak adil.

 

“Kami juga takut jika nanti kami akan di PHK dan dengan pembayaran 2 bulan gaji oleh pihak perusahaan, Sedangkan UU ketenagakerjaan mengatakan seharusnya tidak seperti itu. Bahkan selama Kami berkerja selama kurang lebih 5 tahun, kami belum pernah diberikan cuti,” terang karyawan ini mewakili rekannya.

 

Dalam kunjungan ke PT.BUCP anggota DPRD Beltim, juga didampingi oleh Dinas terkait, di antaranya, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Beltim, dan juga Badan Linngkungan Hidup Daerah (BLHD) Beltim. (feb)