Komisi III Panggil Pengusaha Ikan

by -

TANJUNGPANDAN – Komisi III DPRD Kabupaten Belitung memanggil pengusaha ikan di Belitung. Rupanya komisi III mendapat laporan dari masyarakat. Terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pembayaran upah.

“Kami mendapat laporan adanya informasi PHK,” kata Ketua Komisi III Artiansyah, saat rapat bersama pengusaha ikan. Hadir seluruh anggota komisi III, Kepala Disnakertrans Kabupaten Belitung Haziarto.

Sekitar delapan pengusaha datang. Komisi III menanyakan langsung satu per satu pengusaha. Mulai dari jumlah karyawan tetap dan harian, serta sistem pengupahan. Dari pengakuan semua pengusaha, tidak ada masalah kasus yang dibawa oleh Komisi III.

Namun tidak putus sampai disitu. Upaya Komisi III berbuah hasil. Terungkap ada beberapa masalah ketenaga kerjaan. Seperti PHK dan pengupahan. Namun hal tersebut seluruhnya sudah diselesaikan Disnaker beberapa waktu lalu.

Hanya terungkap, satu pengusaha ikan belum mendaftarkan sebanyak 16 karyawannya ke BPJS. “Kami belum tahu pak. Saya kira kalau dibayar harian nggak kena (BPJS). Tapi nanti kami urus,” kata Toni, salah satu pengusaha ikan.

Di tempat sama, Kepala Bidang Pengawas Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung Erwan Junandi diberi kesempatan mensosialisasikan mengenai hubungan kerja.

Erwan menjelaskan setiap pekerja yang dipekerjakan tetap wajib diberikan perlindungan, baik BPJS kesehatan maupun BPJS ketenaga kerjaan. “Biarpun upahnya dibayar tiap hari kalau kerja terus menerus, wajib diberikan,” kata Erwandi.

Masalah pemberian upah, hanya caranya. Karena sistem pembayar upah bisa perbulan, perminggu, persepuluh hari, atau tiap hari. “PNS pun kalau pemerintah mampu, silahkan mau dibayar tiap hari,” ujarnya.(ADE)