KPK Ingatkan Eksekutif Belitung

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

*37,75 persen Belum Laporkan Harta Kekayaan

TANJUNGPANDAN- Wakil Ketua DPRD Belitung Isyak Meirobie beberapa waktu lalu melakukan kunjungan kerja ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kunjungan kerja tersebut terkait penyampaian laporan hasil kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Ketua DPD Partai NasDem Belitung ini menegaskan, LHKPN wajib bagi orang yang baru menjabat jabatan publik, mengakhiri jabatan publik dan mendapat promosi jabatan.

“Tiga alternatif promosi itu wajib menyampaikan LHKPN. Tidak perlu harus di ingatkan lagi. Dan penyampaiannya juga bisa melalui surat, email dan bisa secara langsung,” kata Isyak kepada BE Jumat (6/2) kemarin, di ruang kerjanya sembari menunjukkan lembaran kertas dari Direktorat PP LHKPN RI tanggal 28 Januari 2015.

Baca Juga:  Barongsai Meriahkan Malam Imlek di Belitung

Menurut Isyak, pihak KPK meminta dirinya mengingatkan eksekutif di Kabupaten Belitung. Sebab, penyampaian LHKPN-nya dalam pantauan tingkat kesadaran masih rendah dan hanya mencapai 60 persen lebih.

“Jumlah wajib LHKPN sebanyak 151 orang. Sementara yang sudah hanya 94 orang.Atau baru sekitar 62,25 persen. Sedangkan, jumlah yang belum melaporkan ada 57 orang atau sekitar 37,75 persen,” jelasnya.

Meski demikian, KPK justru sangat memberikan apresiasi terhadap lembaga DPRD Belitung. Sebagai wujud itikad baik atas penyampaian laporan harta kekayaan sebagai awal jabatan.

“Walaupun kami di DPRD Belitung sedikit terlambat. Itu bisa dimaklumi. Sebab, di DPRD Belitung ini jumlahnya terbilang banyak,” katanya.

Baca Juga:  Polisi Alihkan Akses Jalan Menuju KPU

Ia menambahkan, DPRD Belitung sebagai lembaga politik tentu tidaklah mudah. Berbeda halnya, dengan lembaga badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Semisal tinggal membuat surat edaran saja, sudah cukup.
“Karena itu, kami (DPRD Belitung-red) rencananya akan mengundang KPK hadir untuk memberikan sosialisasi akan pentingnya kewajiban melaporkan LHKPN secara rutin,” sebutnya.

Selain itu,yang paling penting adalah soal gratifikasi. Bahkan, ini sering terjadi dalam proses penyelenggaraan negara.

“KPK akan membuka ruang. Jadi, apabila memang terjadi hal-hal yang kurang baik dalam penyelenggaraan negara. Maka, itu tidak bisa ditolerir,” tandas politisi yang terkenal kharismatik ini.(mg2)

Rate this article!
Tags:
author

Author: