KPU Beltim Sosialisasikan PKPU Nomor 10 Tahun 2020

by -
KPU Beltim Sosialisasikan PKPU Nomor 10 Tahun 2020
Suasana sosialisasi PKPU Nomor 10 tahun 2020 yang dilaksanakan di Kafe Fega, Manggar, Kamis (17/9).

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Guna mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Beltim melaksanakan sosialisasi PKPU Nomor 10 tahun 2020. Kegiatan dilaksanakan di Kafe Fega, Manggar Kamis (17/9), dihadiri oleh Bawaslu Beltim, Forkopimda Beltim, FKUB, awak Media, serta perwakilan Partai Politik se Beltim.

Ketua KPU Beltim, Rizal mengatakan, kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut dari surat KPU RI terkait pelaksanaan sosialisasi peraturan KPU Nomor 10 tentang pelaksanaan tahapan pilkada pada masa pandemi Covid-19.

“PKPU 10 ini adalah perubahan dari PKPU 6 tahun 2020. Terkait arahan tahapan itu instruksi langsung KPU RI, bahwa KPU Provinsi/Kabupaten yang melaksanakan Pilkada 2020 segera melalsanakan sosialisasi kepada stake holder, kepada pimpinan partai politik maupun bakal pasangan calon dan segenap unsur yang ada di daerah. Seperti LSM, Media, FKUB. Agar hal ini diketahui oleh mereka sebagai pimpinan di lembaga masing-masing,” ungkap Rizal kepada Belitong Ekspres.

Terkait pelaksanaan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada, kata Rizal ini mempunyai arti dan tujuan. Bahwa pilkada ini akan tetap dilanjutkan pada masa pandemi dan tidak ada kata mundur dari penyelenggara. Itu mengingat bahwa pelaksanaan pilkada ini kan masih menghitung hari, 2 bulan lebih akan memasuki tahapan paling banyak mengumpulkan masa, yaitu tahapan kampanye.

“Tahapan kampanye ini nanti sangat riskan. Karena banyaknya berkumpul masyarakat untuk mendengarkan visi misi jargon-jargon dari pasangan calon. Di sinilah letak kita untuk melaksanakan peraturan kesehatan pada tahapan mendatang. Yaitu tahapan kampanye. KPU RI dalam peraturannya, Bawaslu juga sebagai pengawas pemilu ini wajib. Wajib memengawasi atau memperhatikan terlaksananya protokol kesehatan Covid-19 ini,” ulasnya.

“Kita ketahui bersama, di Indonesia terutama zona merah, ini perkembangan kluster covid-19 ini banyak. Jadi inilah peran serat pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengawasan pemilu, kita diwanti-wanti agar tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kita tidak ada krompomi lagi melaksanaan ini. Karena jangan sampai daerah ini menjadi perubahan status,” imbuhnya. (dny)