KPU Beltim: Tak Laporkan LPPDK, Paslon Kada Bisa Batal

by -
KPU Beltim: Tak Laporkan LPPDK, Paslon Kada Bisa Batal
Ketua KPU Beltim, Rizal.

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Salah satu kewajiban pasangan calon kepala daerah adalah menyerahkan laporan keuangan yang dimulai dari Laporan Awal Dana Kampanye hingga Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Jika tidak dipenuhi maka sesuai aturan, pasangan calon bisa dibatalkan pencalonannya.

Sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat 1 dan 2 PKPU nomor 5 tahun 2017, LPPDK diserahkan paling lambat satu hari setelah masa kampanye berakhir. Dikonfirmasi Belitong Ekspres, Ahad (12/6), Ketua KPU Beltim Rizal membenarkan aturan tersebut. Ia menyatakan, Ahad (kemarin) adalah batas waktu penyerahan LPPDK karena masa kampanye telah berakhir pada tanggal 5 Desember 2020.

“Hari ini adalah hari terakhir dan juga sudah dilaksanakan himbauan kepada tim paslon untuk dapat memyerahkan laporan penggunaan dana kampanye. Hal ini merupakan suatu kewajiban bagi mereka karena sanksi sangat berat dan mereka sudah paham semua, laporan ini wajib,” ungkap Rizal, Ahad (12/6).

Mengingat konfirmasi dilakukan pada siang kemarin, Rizal menyatakan pihak KPU Beltim akan menunggu penyampaian LPPDK hingga pukul 18.00 wib di kantor KPU Beltim, Kompleks Perkantoran Manggarawan Terpadu.

“Kegiatan ini akan kami laksanakan hari ini dan kita tunggu sampai batas akhir. Kami juga melakui Divisi Hukum dan Pengawasan selalu berkoordinasi dengan tim paslon atau LO agar pelaksanaan ini tidak terhambat dan sudah diingatkan sebelumnya,” jelas Rizal.

Bahkan, kata Rizal, pihak KPU Beltim juga sudah mengirimkan surat pemberitahuan atau himbuan kepada tim paslon terkait pelaksanaan laporan dana kampanye sebagaimana aturan batas waktu penyampaian LPPDK.

Di sisi lain, KPU Beltim juga telah menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan LPPDK setiap pasangan calon. Dalam menjalankan tanggungjawabnya, kantor akuntan publik yang ditunjuk akan bersikap profesional sesuai mekanisme pemeriksaan.

“Kami KPU Beltim maupun KPU lain se Indonesia yang melaksanakan pilkada tentu sudah berkerjasama dengan kantor akuntan publik. Mekanisme pemeriksaan dan instrumen kepatutan terhadap laporan menjadi tanggungjawab dan tugas kantor akuntan publik yang memang ditunjuk,” jelas Rizal.

“Kami hanya menyerahkan apa yang disampaikan kepada kami lewat LO atau tim paslon dan disampaikan (kembali) ke kantor akuntan publik terkait kepatutan, kebenaran hal-hal yang disampaikan dalam laporan dana kampanye paslon,” tuntasnya. (msi)