KPU Telah Keluarkan Peraturan Tentang Pencalonan Bupati Beltim

by -
KPU Telah Keluarkan Peraturan Tentang Pencalonan Bupati Beltim
Komisioner KPU Beltim, Rizky Rinaldi.

belitongekspres.co.id, MANGGAR – KPU Beltim telah mengeluarkan peraturan KPU Kabupaten Beltim tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Di dalamnya memuat lima keputusan yang menjadi syarat pencalonan tersebut.

“KPU Beltim mengeluarkan Keputusan nomor 123 tentang penetapan persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Beltim 2020,” ungkap Komisioner KPU Beltim, Rizky Rinaldi, Selasa (8/3).

Menurut Rizky, peraturan tentang persyaratan pencalonan memang ditunggu-tunggu partai politik yang akan mengusung calon mereka. “Salah satu semangatnya sebetulnya untuk mengantisipasi pertanyaan parpol maupun stakeholder yang mengusung calon dan juga tahapan sudah masuk di bulan Agustus untuk pencalonan,” ujarnya.

Peraturan KPU Beltim tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah disesuaikan dengan PKPU nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 3 tahub 2017 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubenrur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan atau Wakil Walikota.

“Hasilnya, memutuskan keputusan KPU Beltim tentang persyaratan pencalonan untuk parpol atau gabungan parpol dalam mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020,” sebutnya.

Dijelaskan Rizky, keputusan paling pokok ada di diktum pertama bahwa persyaratan untuk mengusung bakal calon bagi parpol atau gabungan parpol memperoleh paling sedikit 20 persen dari 25 kursi di DPRD hasil pemilihan umum 2019.

Atau memperoleh suara sah pada pemilihan umum anggota DPRD Beltim tahun 2019 paling sedikit 25 persen dari akumulasi suara sah sebanyak 68. 906 yakni sama dengan 17.226,5 dibulatkan menjadi 17.227 suara sah. “Artinya minimal 5 kursi di DPRD Beltim atau 25 persen suara sah partai politik yang ada di DPRD Beltim. Itu yang bisa mengusung calon,” jelasnya.

Rizky mengakui, masih ada beberapa pihak yang bertanya soal siapa saja yang berhak mengusung pasangan calon. Untuk itu, KPU Beltim berencana secepatnya melakukan sosialisasi agar ketika memasuki tahapan pencalonan tidak ada lagi kendala teknis.

“Sesuai Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 40 ayat 1 sampai 3 menyebutkan tegas dalam hal parpol atau gabungan parpol mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25 persen sebagaimana diatas, maka ketentuan itu hanya berlaku bagi parpol yang memperoleh kursi di DPRD. Di PKPU pun ada dan bahasanya lebih kurang seperti itu,” pungkasnya. (msi)