KPUD dan Kejaksaan Teken MoU

by -2 views

*Untuk Menyelesaikan Masalah yang Muncul, Sebelum dan Sesudah Pemilu

MANGGAR – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Belitung Timur (Beltim) memperpanjang nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Manggar, di bidang perdata dan tata usaha Negara. Perpanjangan ini dimaksudkan untuk membantu KPUD sebagai penyelenggara Pemilu guna menyelesaikan masalah yang mungkin muncul sebelum dan sesudah Pemilu.
“Jadi pada tahun 2014 lalu, kami juga telah menandatangani MoU dengah Kejari Manggar. Dan pada hari ini kami perpanjang kembali perjanjian kerjasama dibidang perdata dan tata usaha negara,” ungkap Ketua KPUD Beltim, Pirmawan Rabu (17/6) kemarin.
Pirmawan mengungkapkan, inti kesepahaman yang ditandatangani kedua belah pihak adalah memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum. KPUD, kata Pirmawan, tentu tidak lepas dari kekurangan selama menyelenggarakan pemilu.
“Kami menyadari setiap menyelenggarakan tahapan-tahapan pemilihan Bupati dan Wabup, kemungkinan-kemungkinan untuk adanya permasalahan, sengketa maupun gugatan kemungkinan selalu bisa terjadi,” kata Pirmawan.
“Kami dari 5 anggota komisioner, pengetahuan di bidang hukum belum terlalu menguasai, karenanya kami bekerjasama. Ini juga tindak lanjut dari KPU RI biasanya juga melakukan kerjasama dengan kejaksaan,” tukasnya.
Menanggapi nota kesepakatan, Kepala Kejaksaan Negeri Manggar, Adhi Prabowo mengatakan, Undang-Undang Kejaksaan menyebutkan kewenangan untuk mewakili negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara.
“Sesuai dengan Undang-Undang kejaksaan, bahwa kejaksaan mempunyai kewenangan mewakili negara dalam hal perdata dan tata usaha negara. Kalau digugat, kami selaku jaksa dapat mewakili sebagai pengacara negara,” ujar Adhi.
Adhi menambahkan, kewenangan tersebut tidak berlaku atas perseorangan yang tersangkut masalah perdata.
“Kalau kami diminta sebagai pengacara perorangan, tidak boleh dan tidak bisa,” tegasnya.
Menurutnya, nota kesepakatan hanya sebagai sarana berbentuk ikatan antar dua belah pihak. Namun demikian, diminta atau tidak, KPU tetap dapat membuat Surat Kuasa Khusus (SKK) apabila ada gugatan.
“Ini penjabaran dari MoU dari yang telah dilakukan oleh pusat.┬áMoU sebagai sarana saja, tanpa MoU kita tetap bisa melakukan asalkan ada SKK apabila KPU ada gugatan saat pemilu nanti,” tutupnya.
Penandatangan MoU dilaksanakan di Rumah Makan Saridini Manggar, dan dihadiri oleh perwakilan Pemkab, Polres, Ketua Partai se Beltim dan tamu undangan lainnya. Selain penandatanganan dilaksanakan juga dilakukan tanya jawab oleh tamu undangan yang hadir mengenai permasalahan pilkada. (feb)