Kunker ke Pongok, Komisi I Terima Curha

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

TOBOALI – Kunjungan kerja (Kunker) Komisi I DPRD kabupaten Bangka Selatan (Basel) ke Kecamatan Kepulauan Pongok berbuah curahan hati (curhat) masyarakat dan tenaga kesehatan. Didapatkan banyak masukan tentang aktualita permasalahan yang ada setelah mengunjungi sejumlah Puskesdes, Polindes dan Puskemas di kecamatan tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Basel, Samsir mengakui, dari curhat masyarakat, mereka mengadu besarnya biaya yang harus ditanggung pasien rujukan. Sementara tenaga kesehatan mengadu minimnya tunjangan insentif jika dibandingkan dengan tenaga pendidik, dan lebih rendahnya gaji honorer yang ada di puskesmas dibanding tenaga honorer yang ada di kantor kecamatan.
“Ini beberapa hal yang dikeluhkan, berdasarkan aspirasi yang disampaikan itu kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan daerah terpencil dan kelayakan tunjangan insentif yang didasarkan atas kondisi daerah kepulauan Pongok itu,” katanya, Rabu (18/2).
Dalam kesempatan itu, ia juga mempertanyakan, apakah Dinas Kesehatan (Dinkes) Basel sudah menjalankan Permenkes Nomor 16 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan daerah terpencil, daerah sangat terpencil dan fasilitas kesehatan yang tidak diminati. Dan sesuai dengan kriteria penetapan daerah terpencil pada pasal 8 kepulauan Pongok termasuk daerah yang harus ditetapkan sebagai daerah terpencil yang penetapannya diusulkan ke Kementerian Kesehatan.
“Dan bupati harus menyampaikan penetapan ini kepada kementerian dan akan diverifikasi oleh gubernur dan hal-hal yang dapat ditetapkan oleh kepala daerah adalah perencanaan tenaga kerja, penetapan insentif, penetapan program pelayanan kesehatan , penyediaan sarana dan prasarana kesehatan ,pengembangan karir sumber daya manusia kesehtan dan pelatihan dan bimbingan sumber daya manusia kesehatan. Dan hal diatas tersebut dapat ditinjau setiap 3 tahun sekali,” terang Samsir.
Lebih lanjut, Samsir menyatakan, pihaknya menindaklanjuti keluhan tersebut pokok-pokok pikiran DPRD yang akan diusulkan ke Rencana Kerja Perangkat Daerah seperti  kemungkinan untuk mengangarkan biaya rujukan pasien kepulauan (Pongok dan Lepong ) dari APBD atau mengalokasikan anggaran untuk fasilitas ambulance di perairan yang biaya operasionalnya dianggarkan berdasarkan prediksi jumlah rujukan setiap tahun. “Dan menganggarkan ambulance darat dari sadai ke RSUD yang selalu stand by di Sadai. Serta mengadakan peninjauan ulang besarnya tunjangan intensif daerah terpencil,” jelasnya.(bim)

author

Author: