Lagi, 20 Pendatang Terjaring Razia Digelandang Karena tidak Memiliki Surat Keterangan Domilisi

by -

TANJUNGPANDAN- Sebanyak 20 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan kembali terjaring tim razia gabungan Satpol PP Belitung. Mereka terjaring yang terjaring di kost-kosan dan tempat hiburan malam (THM) di wilayah Kecamatan Tanjungpandan, Sabtu (20/2) malam.

 

Mereka digelandang petugas gabungan TNI/Polri, dan dinas terkait, karena tidak memiliki surat keterangan domisili sementara dari RT setempat.

 

Kepala Satpol PP Belitung Alkar mengatakan, razia dilakukan sesuai dengan Intruksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Keteriban Umun (Tibun). Utamanya, razia berkaitan dengan adminitrasi kependudukan dan kaun pendatang di Belitung.

 

“Kegiatan ini merupakan program rutin pendataan kependudukan dan akan terus dilakukan sebayak delapan kali dalam satu bulan. Tidak hanya di daeah Kecamatan Tanjugnpandan saja, tapi juga di kecamatan lainnya,” kata Alkar

 

Alkar menjelaskan, penertiban yang dilakukan bersama dengan tim gabungan, berhasil menjaring sebanyak 11 pria dan 7 wanita yang tidak memiliki surat domisili. Warga pendatang ini, terjaring di kostan-kosan, kontrakan dan THM.

 

“Mereka semua tidak bisa menunjukan surat domisili, semua yang terjaring ada 20 orang  dari berbagai tempat. Dan mereka kami berikan pembinaan serta dibuatkan surat pernyataan,”Jelas pria berkumis tebal ini.

 

Alkar, padaa saat petugas juga mendapati seorang wanita berinisial SS (25) asal Kecamatan Bojong Soang Kabupaten Bandung yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda.

 

Warga asal Bandung ini sudah tiga bulan berada di Tanjungpandan dan bekerja di salah satu tempat hiburan malam (HTM) di daerah Air Merbau. Wanita berjilbab dalam foto KTP ini, mempunyai NIK 3204086406900002 yang berlaku sampai 24 Agustus 2017 dan NIK 32040854079100005 hingga 24 Juli 2015.

“Meski wanita ini telah memiliki surat domisili dari kelurahan setepat namun, akan kami dalami terlebih dahulu dan akan diserahkan kepada Dukcapil untuk memperosesnya,” tandas (mg1)