Lagi, Kasus Jerat Jamro

by -

* Danishwara: Duit Dalam Amplop Sama-sama Diserahkan ke Jamro
* Aneh, Jaksa Tak Sebut Nama Jamro?

DUGAAN tindak pidana korupsi (Tipikor) alat-alat kesehatan (Alkes) RSUD Bangka Selatan (Basel) tampaknya bukan satu-satunya kasus yang bakal menjerat mantan Bupati H Jamro H Jalil.  Karena terkuak pula, proyek Bimbingan Teknis  (Bimtek), milik Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Daerah (BPMPD) Basel tahun 2014 juga menyeret nama sang mantan Bupati itu?

Ini terkuak dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang yang digelar kemarin (10/5).
Dalam proyek yang menelan anggaran Rp 750 juta itu jaksa penuntut Kejaksaan Negeri Toboali menjerat 3 terdakwa masing-masing: Baharuddin selaku Pengguna Anggaran (PA), Zudan Nurhartono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Nanang Furqon (EO). Jaksa penuntut yang diketuai Sis Sugiat dalam dakwaanya dihadapan majelis hakim yang diketuai Wuryanta menilai kerugian negaradalam korupsi ini mencapai Rp 464.304.080.
Masih dalam dakwaanya, Sis menguraikan kerugian negara tersebut mengalir pada masing-masing terdakwa dengan rincian sebagai berikut:  terdakwa Zudan Nurhartono senilai Rp  60 juta, Baharudin Rp 62 Juta dan terbesar Rp 338.304.080  pada Nanang Furqon. Sisanya sebesar Rp 4 Juta diterima oleh saksi Dodi Kusumah yang merupakan pegawai BPMPD.
“Realisasi biaya yang sebenarnya (real cost) untuk belanja kontribusi pada kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemeritah desa hanya Rp 271.695.920, sedangkan selisih atau kerugian negara Rp 464.304.080.    Atau setidak-tidaknya akibat perbuatan terdakwa Baharuddin, Zudan Nurhartono dan Nanang Furqon telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan negara,”  kata Sis.
Para terdakwa dijerat dengan pidana pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Saat ini para terdakwa sudah dilakukan penahanan di Lapas Tuatunu Pangkalpinang oleh jaksa penuntut sejak 8 April 2016 lalu.

Jamro Dapat Juga?    

Ade P Danishwara sebagai penasehat hukum (PH) terdakwa Baharuddin, kontan keberatan atas dakwaan jaksa penuntut. Sebab dalam dakwaan tidak memuat soal kemana aliran duit kerugian negara yang dituduhkan pada kliennya.  “Pribadi klien kami hanya menerima duit yang diserahkan langsung oleh terdakwa Zudan Nurhartono yang hanya Rp 2 juta dan ini sudah dikembalikan pada jaksa penuntut.  Adapun uang Rp 60 juta sisanya itu masih dalam amplop juga langsung dari Zudan Nurhartono diserahkan sama-sama kepada Ja (Jamro, mantan Bupati Basel) langsung di kantornya,” kata Ade kepada beberapa wartawan, kemarin.
Ade menyayangkan kenapa sampai jaksa penuntut terkesan menutup-nutupi ini dalam dakwaanya. Terkesan dakwaannya hanya menuduh klienya yang menikmati uang kerugian negara seorang diri. “Padahal dalam berita acara pemeriksaan klien kita maupun terdakwa lainya sudah buka-bukaan kemana uang tersebut mengalir. Kalau sudah diakui dan mau mengatakan yang sebenarnya mestinya jaksa juga harus memeriksa yang bersangkutan (Jamro.red) kebenaran dugaan aliran uang tersebut,” ujar Ade.
Dalam dakwaan tersebut menurut Ade kliennya sangat dirugikan serta terkesan paling telak disalahkan oleh jaksa.  Bahkan ada kesan klienya diharuskan seorang diri mengembalikan duit kerugian negara Rp 62 juta. “Padahal Rp 60 juta tersebut wujudnya sendiri klien kita tak paham sama sekali. Dan ternyata juga atas dorongan dari terdakwa Zudan Nurhartono juga klien kita menyerahkan uang di dalam amplop pada pimpinan tertingginya Ja tersebut,” sebutnya.
Mestinya jaksa selaku penuntut umum harus adil dan jangan terkesan mengorbankan klienya seorang diri. Klienya selaku PA sudah berupaya jujur dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. “Tapi kita  masih berbaik sangka dulu dengan pihak jaksa, semoga saja mereka serius, profesional dan adil dalam kasus ini. Jangan sampai hanya karena klien kita orang lemah, dengan gampangnya mereka bersikap tegas, sedangkan Ja yang terduga kuat  menerima gratifikasi tanpa dimintakan pertanggungjawaban,” ingatnya.
Diungkap pengacara muda ini lagi, sedari awal proyek ini memang sudah menjadi pesanan langsung dari pihak Jamro. Dimana terlihat nyata dan sudah menjadi dakwaan sebelum kegiatan berlangsung Jamro sendiri yang menetapkan Zudan Nurhartono sebagai PPK. “Namun karena itu sudah menjadi perintah Jamro sebagai bupati saat itu tak bisa menolak. Ya akhirnya terpaksa klien kita hanya menjalan perintahnya saja, hingga akhirnya terjadilah seperti apa yang dituntut oleh pihak jaksa saat ini,” sesalnya.
Sayangnya, lagi-lagi Kepala  Kejaksaan Negeri Toboali Pramono tak mau memberikan klarifikasinya terkait kasus ini. Padahal harian ini sudah beberapa kali menghubungi lewat handphone serta pesan singkat.  Demikian hal yang sama juga dengan Jamro belum memberikan klarifikasinya.  Namun begitu harian ini terus mencoba mendapatkan penjelasan masing-masing pihak terkait. Sidang sendiri kemarin mendengarkan keterangan para saksi-saksi diantaranya 2 orang BPD yakni  Dwi Cahyono dan Khairudin.(eza/tom)