Laut Beltim Rawan Aktifitas Illegal Fishing

by -

MANGGAR – Luas wilayah perairan laut Beltim yang mencapai 15.491,03 kilometer persegi, sangat rawan tindak ilegal fishing dan kejahatan di laut. Khusus ilegal fishing, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Belitung Timur (Beltim) mengaku telah memetakan wilayah rawan aktifitas pencurian ikan.

Selama ini, wilayah laut Beltim di sebelah utara dan selatan selalu menjadi sasaran pelaku ilegal fishing karena berbatasan langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, yang merupakan jalur pelayaran internasional.

“Kalau melihat kejadian (ilegal fishing, red) selama ini, sekitar pulau Nangka ke atas dan pulau Long keatas. Karena daerah ini berbatasan dengan ALKI I, pengawasan harus sudah melibatkan Kementerian,” terang Kepala DKP Beltim, Ferizal saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/3) kemarin.

Ferizal mengakui, kendala pengawasan DKP Kabupaten/Kota saat ini adalah pemberlakuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Yaitu, tugas-tugas pengawasan sudah menjadi wewenang Provinsi dan bukan lagi kewenangan daerah.

“Tidak ada lagi dikenal istilah nol sampai empat mil kewenangan Kabupaten, 4 sampai 12 mil kewenangan Provinsi. Sekarang semua menjadi kewenangan Provinsi. Sejauh ini belum ada pembahasan kewenangan daerah dengan Provinsi. Kita berharap Provinsi secepatnya memanggil Kabupaten/Kota untuk membahas itu,” jelas Ferizal.

Menurutnya, selama ini pengawasan yang dilakukan DKP melibatkan tim gabungan bersama Polair Polres Beltim dan Pos AL. Dalam satu tahun anggaran, pengawasan wilayah perairan dilaksanakan sebanyak 15 kali.

“Selain dari itu, ada pengawasan yang sifatnya dadakan. Beberapa waktu lalu, kita juga baru menandatangani MoU dengan Polres Beltim terkait penggunaan kapal bersama. Sebab, kapal Grouper kita beberapa waktu lalu mengalami musibah sehingga kita meminta bantuan kapal Polair untuk pengawasan,” jelasnya.

Dijelaskan Ferizal, jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran tindak pidana perikanan maka PPNS perikanan yang berhak melakukan penyidikan. Sedangkan pidana diluar perikanan akan diserahkan kepada penyidik Polri.

Ferizal menambahkan, peran Kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) dalam menjaga wilayah laut dari aktifitas ilegal juga sangat baik. Sejak Pokmaswas digalakkan, aktifitas ilegal jauh berkurang. (feb)