Lepas Tangan Pemerintah Mengakhiri Bencana Kabut Asap

by -2 views

Oleh: Rizki Adillah, S.Pd

(Aktivis Muslimah HTI Bangka Belitung)

Bencana kabut asap di wilayah Sumatera dan Kalimantan masih menjadi permasalahan yang belum juga tertuntaskan. Bahkan, bencana ini sudah masuk ke ranah bencana kemanusiaan karena sudah menelan banyak korban. Paparan asapnya pun semakin meluas meliputi wilayah di 12 provinsi, dengan luas jutaan kilometer persegi. Kabut asap pekat terutama menyelimuti wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Di Sumatera, kabut asap menyelimuti 80 persen wilayahnya. Tak ayal, wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pun ikut terkena dampak dari kabut asap ini. Hal ini terjadi mengingat posisi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di tengah-tengah Sumatera dan Kalimantan yang menjadi penyumbang terbesar kabut asap tersebut. Di Belitung sendiri, kabut asap ini sampai mempengaruhi kegiatan penerbangan dan pelayaran. Akibatnya, bandara ditutup karena pesawat dari dan menuju Belitung tidak bisa menembus awan yang terpapar kabut asap pekat sehingga banyak jadwal penerbangan yang dibatalkan untuk menghindari risiko yang membahayakan penumpang.

Meluasnya bencana kabut asap ini juga ikut menambah korban dan penderitaan rakyat. Masa depan anak-anakpun terancam karena kebanyakan dari korban meninggal berasal dari bayi dan balita yang paru-parunya masih lemah sehingga tidak kuat menghirup udara yang tercemar oleh kabut asap. Tidak sedikit juga ibu hamil yang terancam keguguran. Dalam jangka panjang, jutaan balita berpotensi idiot dan akan bermunculan kasus-kasus baru kanker paru dan berbagai penyakit mematikan lainnya. Menurut data yang di keluarkan oleh situs Riau Online, sebanyak 25,6 juta jiwa terpapar asap, yaitu 22,6 juta jiwa di Sumatera dan 3 juta jiwa di Kalimantan. Puluhan ribu orang menderita sakit. Di Riau saja tercatat 44.871 jiwa terjangkit Infeksi Saluran Pernapasan Akut/ISPA. Kemungkinan jumlah itu akan terus bertambah melihat kondisi titik api di lahan gambut yang terbakar semakin bertambah dan belum maksimalnya upaya dari pemerintah untuk memadamkan api di lahan gambut yang terbakar tersebut.

Negara tampak berlepas tangan dan kembali lalai akan fungsinya sebagai pelindung masyarakat termasuk menjaga lingkungan hidup. Senang melihat rakyatnya yang menjadi korban kabut asap tersebut mati pelan-pelan akibat menghirup udara yang tidak sehat. Lepas tangan negara untuk segera mengakhiri bencana kabut asap ini terlihat dari berharapnya pemerintah pada bantuan armada asing dari Singapura dan Malaysia untuk membantu memadamkan kebakaran lahan di Sumatera Selatan dengan teknik water booming atau pengeboman api melalui jalur udara.

Hal ini bisa saja tidak dijadikan solusi oleh pemerintah jika pemerintah mau serius mengakhiri bencana ini. Pemerintah tidak perlu berharap pada bantuan asing jika pemerintah juga benar-benar pada posisi mengurus rakyat. Pemerintah seharusnya mampu mengerahkan segenap sumber daya, dana, dan teknologi untuk segera menghentikan seluruh kebakaran hutan di seluruh wilayah. Pemerintah juga harus segera merevolusi total tata kelola lahan gambut yang selama ini pengelolaannya diberikan kepada individu maupun perusahaan menjadi harta milik umum yang wajib dikelola oleh negara sendiri. Rasul saw tegas bersabda: “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api .” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Namun, dalam sistem kapitalis yang tengah bercokol di Indonesia rasanya sulit pemerintah melakukan semua itu. Pasalnya, demi kepentingan ekonomi, jutaan hektar hutan dan lahan diberikan pengelolaannya kepada swasta. Padahal itu adalah akar masalahnya. Bencana kabut asap ini, hanya bisa diakhiri secara tuntas dengan sistem Islam melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan tasyri’i (hukum) dan ijra’i (praktis). Secara tasyri’i, sebagai milik umum tadi, hutan haram diserahkan pengelolaannya kepada swasta baik individu maupun perusahaan. Dengan begitu, kebakaran hutan dan lahan bisa dicegah sepenuhnya sejak awal. Pengelolaan hutan sebagai milik umum harus dilakukan oleh negara untuk kemaslahatan rakyat dengan dikelola penuh oleh negara yang akan mempermudah menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, kepentingan rakyat, dan kelestarian hutan. Negara juga harus mendidik dan membangun kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kelestarian hutan dan manfaatnya untuk generasi demi generasi. Adapun secara ijrai’i, pemerintah harus melakukan langkah-langkah, manajemen, dan kebijakan tertentu dengan menggunakan iptek mutakhir serta dengan memberdayakan para ahli dan masyarakat umum dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan dampak kebakaran yang terjadi. Tapi, dua pendekatan ini hanya bisa diwujudkan dengan penerapan syariah Islam dalam sistem Khilafah Rasyidah yang pada akhirnya masyarakat akan bisa merasakan hidup tenang tanpa khawatir terhadap bencana yang disebabkan ulah manusia. Walla a’lam bi ash-shawab.[]