LSM Merah Putih Sorot Dugaan Monopoli Proyek Dindik Beltim

by -
LSM Merah Putih Sorot Dugaan Monopoli Proyek Dindik Beltim
Ketua LSM Merah Putih Baharan didampingi Sekretaris Muhammad Noor Masase.

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Ketua LSM Merah Putih Baharan, menyorot adanya dugaan monopoli proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur (Dindik Beltim). Terkait hal itu Baharan mendesak DPRD Beltim untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Baharan berharap adanya transparansi terhadap pelaksanaan 90 proyek di dinas tersebut. Menurutnya, dalam penunjukan pelaksanaan proyek terjadi monopoli terhadap beberapa pemborong, yang mengakibatkan banyak kontraktor tidak kebagian.

“Tadi sudah ketemu ketua DPRD termasuk ketemu juga sama kepala inspektorat Pak Yoso. Jadi kami mendesak DPRD agar mengadakan RDP tentang persoalan proyek-proyek yang ada, terutama di dinas pendidikan. Supaya kita diperjelas, karena banyak kontraktor-kontraktor tidak dapat proyek, justru ada yang diduga monopoli proyek-proyek tersebut,” kata Baharan kepada Belitong Ekspres, Senin (19/4).

Bahkan kata dia, termasuk dirinya selaku Direktur CV. Karya Mandiri Jaya hingga kini, terhitung 3 tahun tidak pernah mendapatkan proyek di Pemda Beltim.

“Saya menjaga nama baik LSM, termasuk anggota DPRD yang dituduh, kita perjelas ini persoalan. Jadi kita minta itulah transparansi, mungkin hal yang lainnya. Kalau kita musyawarah-musyawarah, ini tidak akan berubah. Jadi DPRD harus mengadakan RDP untuk memanggil dinas terkait,” pinta Baharan.

Dikatakannya, membangun atau memperjuangkan Kabupaten Belitung Timur mekar ini bertujuan untuk kepentingan rakyat di daerah, bukan kepentingan oknum-oknum tertentu. Berdasarkan berkas yang dipegangnya jumlah proyek ada 90 paket.

“Itu kalau menurut analisa kita kan semua CV harus kebagian. Tolong jelaskan gimana ini ada yang nggak dapat, intinya untuk orang ramai lah karena situasi pandemi ekonomi agak sulit semua harus didukung. Kontraktor ekonomi lemah seperti ini harus didukung, iya Alhamdulillah tadi ketua DPRD langsung merespon,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Beltim Fezzi Uktolseja membenarkan adanya LSM Merah Putih yang menghadap dan melayangkan surat resmi kepadanya. Menanggapi hal itu , akan dilakukan koordinasi terlbih dahulu kepada Bupati Beltim.

“Ini kan memang sudah masuk ke kami, tadi kita tanggapi jadi memang masalah itu kan tupoksinya di dinas terkait, dan memang di pemerintah daerah. Kalau kami pengawasannya tidak sampai ke siapa-siapa yang dapat (proyek), kami juga tidak tahu, tapi nanti kami akan koordinasi lagi dinas terkait,” jelas Fezzi kepada Belitong Ekspres.

“Jadi kalau seperti kami tindak lanjutnya kami koordinasi dulu, karena kalau itu sebenarnya lebih ke eksekutif eksekutornya, kan mereka. Ya Jadi intinya tadi kami sudah koordinasi ke kawan-kawan, ya intinya kami serahkan ke eksekutif,” imbuhnya.

Terkait permintaan RDP, DPRD Beltim bakal mempertimbangkan. Tapi memang untuk masalah itu lanjut Fezzi, tupoksinya adalah eksekutif. “Seperti apa pekerajaan pihaknya juga tidak tahu, yang tahu kan eksekutif yang bersangkutan. Makanya harus koordinasi dulu, karena ini harus sinergi antara Legislatif dan Eksekutif,” sebut Fezzi.

“Kalau masalah RDP ya tentunya memang semua orang berhak mengajukan RDP, namun terkait RDP nanti harus dijadwalkan terlebih dahulu, kami koordinasikan dulu ke anggota. Kami sarankan agar pihak terkait lah dalam hal ini eksekutif, tapi surat kami tidak menyebutkan OPD Dindik,” sambungnya.

Lebih lanjut Fezzi mengatakan, DPRD Beltim tidak berhak menunjuk siapa yang dapat proyek, karena itu hak dinas. Pihak DPRD hanya bersifat mengontrol, makanya harus ada koordinasi dengan pihak dinas dan Bupati Beltim.

“Karena yang berhak menentukan siapa-siapa yang dapat itu adalah eksekutif dalam hal ini dinas. Dinas Ini kan bawahan dari Bupati, karena itu harus ada koordinasi kami dengan dinas terkait dan Bupati, sehingga terang benderang,” tukasnya.

Meski demikian, ia berharap memang pekerjaan proyek bisa dinikmati oleh pengusaha-pengusaha dan kontraktor-kontraktor Beltim. Sehingga, perputaran uang itu juga ada di Beltim. Jangan sampai nanti perputaran-perputaran uang ini justru tidak berada di Beltim.

“Kita ingin agar asosiasi-asosiasi yang ada di Beltim itu bisa hidup, karena membuat asosiasi ini sudah membayar pajak segala macam. Kalau tidak mendapat pekerjaan ya kalau nanti diatur lah, yang mengatur kan tetap dinas dan Bupati, kami hanya mendorong saja,” tandasnya. (dny)