Maklumat Kapolri Dicabut,  Kapolres Sebut Pengawasan Protokol Kesehatan Tetap Jalan

by -
Maklumat Kapolri Dicabut,  Kapolres Sebut Pengawasan Protokol Kesehatan Tetap Jalan
Kapolres Beltim, AKBP Jojo Sutarjo S.Ik

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Dicabutnya maklumat Kapolri terkait pengawasan di tempat-tempat keramaian tidak berarti institusi kepolisian berhenti mengawasi. Sebab pencabutan maklumat Kapolri merupakan bentuk dukungan atas kebijakan pemerintah dalam menghadapi new normal.

“Namun demikian pencabutan maklumat Kapolri, pengawasan dan pendisiplinan tetap dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan masyarakat dan mengacu pada protokol Covid-19 yang ada,” ujar Kapolres Beltim, AKBP Jojo Sutarjo S.Ik, Senin (29/6) kemarin.

AKPB Jojo menjelaskan pendisiplinan masyarakat tidak bisa dilakukan kepolisian sendiri melainkan harus bekerjasama dengan stakeholder yang ada di daerah.

Salah satunya melalui program Kampung Tegep Mandiri yang saat ini digalakkan pemerintah. Program ini melibatkan unsur tiga pilar di tingkat desa yakni pemerintah desa, bhabinkamtibmas dan babinsa. Hal ini diikuti oleh seluruh elemen masyarakat di tiap-tiap desa.

“Dimana dengan kampung tegep mandiri, kita tangguh dan tanggap dalam menghadapi memutus mata rantai covid yang memerlukan kedisiplinan masyarakat dari tingkat bawah. Kami sudah melombakan dan terbentuk enam kampung tegep mandiri,” kata AKBP Jojo.

Enam kampung tegep mandiri yang sudah mulai diterapkan adalah Desa Senyubuk, Mentawak, Burung Mandi, Gantung, Simpang Pesak dan Balok. Jojo berharap pilot projek kampung tegep mandiri bisa memacu desa lain untuk membentuk desa tegep mandiri.

Selain kampung tegep mandiri, Polres Beltim akan membantu memastikan kebijakan pusat dapat diterapkan di daerah. Kebijakan hanya bisa dijalankan apabila semua sektor menerapkan kedisiplinan pada protokol kesehatan.

“Kita juga mengikuti bijak pusat dimana Tanjungpandan sudah persiapan dibuka penerbangan. Mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri. Dalam hal ini kedisiplinan semua sektor baik ekonomi, tempat ibadah, pertanian hingga pertambangan harus ikut protokol kesehatan,” jelas AKBP Jojo. (msi)

Editor: Yudiansyah