Mang Gani Divonis 2,2 Tahun

by -

SEMARANG – Pengusaha asal Bangka Belitung (Babel) Abdul Gani Aup divonis dua tahun dan dua bulan penjara oleh majelis hakim terkait kasus korupsi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kudus tahun 2004. Selain itu, Mang Gani-biasa disapa, juga dibebani denda Rp 100 juta subsider tiga bulan plus uang pengganti sebesar Rp 1,003 miliar.
Dalam perkara yang melibatkan mantan Bupati Kudus, Jawa Tengah, Muhammad Tamzil ini, Mang Gani bertindak selaku Direktur CV Ghani and Son. “Jika tak dibayar dalam satu bulan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap akan diganti dengan pidana penjara selama sepuluh bulan,” cetus hakim Antonius Widjajanto membacakan pertimbangan hukum, Selasa (25/2) petang.
Selain Mang Gani, Kepala Dinas Pendidikan Kudus, Ruslin divonis satu tahun dan enam bulan penjara plus denda Rp 75 juta. Sedangkan mantan Bupati Kudus Muhammad Tamzil  dijatuhi hukuman pidana satu tahun dan sepuluh bulan penjara atau 22 bulan. Tamzil juga dikenakan denda sebesar Rp 100 juta atau setara dengan tiga bulan kurungan.
Diketahui, dalam kasus ini Calon Bupati (Cabup) Bangka ini telah membeli peralatan laboratorium bahasa dan alat peraga pendidikan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak didik di SD, SMP dan SMA sederajat di daerah Kudus. Kesepakatan terjadi dan disetujui pengadaan sarpras pendidikan dengan biaya Rp 21,84 miliar yang terdiri dari alat peraga SD/MI (A) Rp 3,8 miliar, alat peraga SD/MI (B) Rp 62,5 juta, alat laboratorium bahasa Rp 10 miliar, gedung laboratorium bahasa Rp 6,4 miliar, alat pendidikan Rp 687,2 juta dan bisnis center SMK senilai Rp 800 juta.
Untuk melandasi kerjasama dengan CV Gani & Son, Tamzil menerbitkan permintaan persetujuan kepada DPRD  Kab Kudus untuk mengadakan perjanjian kerjasama dan hal ini telah disetujui. Dalam kerjasama itu, pihak kedua yakni CV Gani & Son  menyetujui pengadaan sarpras dengan biaya Rp 21,84 miliar dan pembayaran akan dibebankan pada APBD Kudus TA 2004 dan TA 2005.
Dalam kasus ini prosedur pengadaan sarpras seharusnya tidak dalam bentuk kerjasama melainkan tetap berpedoman pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Selain itu terdapat kelebihan pembayaran kepada pihak rekanan sehingga negara dirugikan sekitar Rp 2,8 miliar.(rb)