Mantan Bupati 2 Periode Dilarang Maju

by -

*PNS Wajib Mundur Jika Ingin Mencalonkan Diri

MANGGAR – Kabupaten Belitung Timur (Beltim) dalam waktu dekat akan melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih Kepala daerah pada Pilkada 2015. Pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan secara serentak ini akan berlangsung dengan aturan yang berbeda dengan pilkada periode sebelumnya.
Salah satu perbedaan itu menyangkut regulasi tentang pencalonan. Bagi Kepala daerah yang sudah menjabat dua periode tidak lagi diberikan hak untuk mencalonkan diri baik untuk Kepala daerah maupun wakil Kepala daerah.
Demikian hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi I bidang pemerintahan, Koko Haryanto kepada Belitong Ekspres Kamis (16/4) kemarin, setelah melakukan Konsultasi dengan KPU Pusat.

Koko mengatakan, apabila ada mantan kepala daerah dua periode yang berniat maju dalam Pilkada daerah lain, secara aturan sudah tertutup.
“Ia (mantan kepala daerah-red) hanya bisa maju dalam pemilihan pada tingkatan yang ada di atasnya misalnya dalam Pilgub dan itu tidak dilarang baik posisi Gubernur maupun Wakil Gubernur. Namun untuk tingkatan di bawahnya seperti Wakil Kepala daerah sudah tidak bisa lagi apalagi sebagai Kepala daerah (Bupati, red),” jelas mantan Kades Burung Mandi ini.

Ia menjelaskan, ketentuan ini ada dalam tiga PKPU yang telah selesai dibahas dan masih di Kementerian Hukum dan Ham untuk menunggu diundangkan.

“PKPU yang dimaksud yaitu tentang tahapan, pemutahakhiran data pemilih dan tata kerja. Sedangkan 7 PKPU lainnya masih dalam pembahasan dengan DPR RI,” terang Koko sembari mengatakan tahapan pendaftaran pasangan akan dibuka pada tanggal 26-28 Juli 2015.
Selain itu, Koko kembali menjelaskan, dengan adanya aturan bagi PNS yang wajib mengundurkan diri bila mencalonkan menjadi Kepala daerah atau Wakil Kepala daerah.

Lebih lanjut ia mengatakan, setiap PNS wajib menyampaikan formulir pernyataan pengunduran diri sejak ia melakukan pendaftaran disertai dengan surat keterangan dari pimpinan instansi yang bersangkutan bekerja bahwa proses pemberhentiannya masih/sedang diproses. Sehingga pada saat pendaftaran, belum diperlukan adanya SK Pemberhentian.

“Jadi setelah kami konsultasi, bahwa untuk PNS terikat dengan UU ASN bila mau mencalonkan diri dalam Pilkada. Sejak pendaftaran yang bersangkutan wajib mengisi formulir pengunduran diri disertai dengan surat keterangan bahwa pemberhentiannya masih dalam proses,” terangnya.
‎Berkaitan dengan SK Pemberhentian kata dia, KPU tidak berwenang mengaturnya, karena itu bukan ranah KPU melainkan ranah pemerintah.
“Yang jelas, pengunduran diri dan proses pemberhentian calon tersebut harus diproses dan tidak bisa ditarik kembali, walaupun yang bersangkutan gagal memenangkan Pilkada nantinya,” tutupnya.