Mantan Kades dan Bendahara Desa Air Ketekok Mulai Disidang

by -
Mantan Kades dan Bendahara Desa Air Ketekok Mulai Disidang
Suasana persidangan di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang, Senin (24/2).

belitongekspres.co.id, TANJUNGPANDAN – Perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) atas pengelolaan keuangan Desa Air Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, Belitung sudah memasuki tahap persidangan, Senin (24/2). Sidang perdana atas dugaan kasus korupsi dengan kerugian negara sekitar Rp 2,7 miliar itu digelar di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang.

Kedua terdakwa yakni Haryadi mantan kades dan Harsi Yulianti mantan bendahara. Keduanya duduk berdampingan saat mendengarkan JPU Kejari Belitung membacakan dakwaan di hadapan majelis Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang, yang diketuai oleh Qorry Octarina dan anggota Haridi dan Helmi.

Kemudian untuk kedua terdakwa, mereka didakwa primair Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dengan acaman maksimal 30 tahun dan manimal empat tahun.

Subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Tipikor sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dengan ancaman maksimal 20 tahun dan minimal satu tahun.

“Sidang hari ini (Senin, 24/2) untuk terdakwa Haryadi dan terdakwa Yulianti dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Keuangan Desa Aik Ketekok sudah selesai pembacaan dakwaan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Belitung, Ali Nurudin SH MH melalui pesan WhatsApp, Senin (24/02) kemarin.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belitung mengatakan, tidak ada eksepsi dalam sidang kali ini dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi pada pekan depan. “Sidang akan dilanjutkan hari Senin dan Selasa minggu depan, dan selanjutnya laporan hasil sidang menyusul,” tutupnya.

Sementara itu pada pemberitaan sebelumnya, setelah dilakukan audit dari Inspektorat Kabupaten Belitung bekerjasama dengan Pidsus Kejari Belitung diperoleh perhitungan kerugian negara dari pengelolaan keuangan Desa Air Ketekok kurang lebih Rp 2,7 miliar.

“Rp 2,7 miliar itu, selama 4 Tahun, dari tahun anggaran 2015 sampai 2018. Jadi penjumlahan dari setiap tahunnya ada penyimpangan dan didapat total kurang lebih Rp.2,7 miliar ini,” jelas Kajari Belitung.

Sedangkan kedua tersebut dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Untuk ancaman pada pasal 2 kan minimal 4 tahun paling lama 20 tahun atau seumur hidup. Tapi pasal 3 ancamannya minimal 1 sampai 20 tahun. Kemudian kedua tersangka itu berkasnya dipisah,” pungkasnya. (fg6)

Editor: Yudiansyah