Mantan Kades Pembaharuan, Divonis 4 Tahun 10 Bulan Penjara

by -
Mantan Kades Pembaharuan, Divonis 4 Tahun 10 Bulan Penjara
Ilustrasi

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Mantan Kepala Desa (Kades) Pembaharuan Subaidi divonis 4 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp 189 juta oleh majelis hakim pengadilan Tipikor Pangkalpinang (pada Kejari Pangkalpinang). Ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi anggaran dana desa (ADD) Rp306 Juta.

“Putusan ini dibacakan oleh hakim ketua Efendi, SH dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang, pada Rabu (5/5),” kata Kepala Kejaksaan Negeri Beltim Abdur Kadir SH MH, melalui Kasi Pidsus Andi Sitepu SH MH kepada Belitong Ekspres.

Menurut Andi, Kades Pembaharuan pada tahun 2017 itu secara melawan hukum telah memerintahkan Bendahara Desa untuk mengeluarkan sejumlah uang. Akan tetapi uang kas Desa Pembaharuan itu malah dipergunakan untuk keperluan pribadi.

Penyalahgunaan uang kas desa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Beltim Nomor 700/08/INPT/LHAI/2020 tanggal 04 November 2020. Hasil Audit tersebut ditemukan adanya penyimpangan/penyalahgunaan keuangan desa sebesar Rp 306.957.564.

Terdakwa Subaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Kemudian, subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” jelas Andi.

Atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 306.957.564 menghukum terdakwa Subaidi untuk membayar uang pengganti senilai Rp189.314.552. Uang denda itu telah dibayar sebagian oleh terdakwa senilai Rp 80.000.000. Dengan demikian jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa yaitu sebesar Rp109.314.552.

“Jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa, dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan,” tandasnya. (dny)