Mantan Sekda Bersaksi di Korupsi El-John

by -

// Johnnie Sugiarto Tak Penuhi Panggilan

PANGKALPINANG – Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Bangka Belitung (Babel) Imam Mardi Nugroho menegaskan jika dana hibah yang diterima yayasan El-John Indonesia cabang Babel tidak terdapat permasalahan apapun dalam pencairannya. Itu ia ungkapkan dalam keterangannya dimuka persidangan dugaan korupsi dana hibah tahun 2012 atas terdakwa Ketua yayasan El-John Babel Suyono, di Pengadilan Tipikor Babel pada Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang, Senin (13/4).
“Saya tahu sama Pak Suyono ketua yayasan El-John cabang Babel sejak 2012. Saya juga tahu ada proposal dari El-John 2011 yang mengajukan El-John Indonesia,” ujar Imam Mardi menjawab pertanyaan majelis. Pada persidangan itu pula Imam membeberkan kronologis hingga cairnya dana hibah untuk El-John yang digunakan untuk pembangunan dermaga Jeti di hotel Parai, Sungailiat, Bangka. Menurutnya semua itu atas perintah dari Gubernur Babel saat itu Alm Eko Maulana Ali.
“Semua dari gubernur disposisi Kabiro Kesra. Terus dilakukan evaluasi oleh tim anggaran yang saya ketuai baru setelah itu mengeluarkan rekomendasi naik lagi ke gubernur. Kemudian di acc jadi daftar penerima dana hibah,” jelas Imam.
Ia kembali menegaskan saat itu gubernur setuju terhadap usulan penerima dana hibah melalui Sekda yang kemudian ditandatangani Asisten 3 Riswandi dalam hal kelengkapan berkas. Setelah mendapatkan tandatangan dan persetujuan, barulah diserahkan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). “Hibah kepada El-John itu disetujui dalam RAPBD 2011 setelah dikaji tim anggaran untuk dimasukkan kedalam rancangan Perda untuk disampaikan ke gubernur. Melihat secara umum disetujui kemudian dikirim ke DPRD untuk dibahas per Komisi baru naik ke Banggar,” beber Imam.
Lebih jauh Imam juga memastikan keluarnya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) setelah adanya persetujuan dari gubernur terhadap dana hibah sebesar Rp 1 Miliar tersebut. “Kalau sudah ada keputusan gubernur baru ada NPHD. Sebelum tandatangan saya memang tidak konsultasi dulu, karena dalam Pergub dasar wewenang saya untuk tandatangan NPHD khusus hibah dan bansos,” lanjutnya.
Hakim Anggota, Suryadi,S.Sos,SH mempertanyakan keabsahan yayasan El-John Babel yang mendapatkan dana hibah karena adanya perbedaan terhadap proposal pengajuan awal hingga berubahnya menjadi El-John cabang Babel. Namun Imam bersikeras jika hal itu tidak menjadi masalah karena setiap yayasan yang masih memiliki hubungan dengan Babel tetap berhak menerima hibah.
Apalagi menurutnya El-John Babel dianggap sebagai penunjang Pemerintah Daerah dalam pembangunan Babel dalam bidang pariwisata. “Pertimbangannya karena El-John bergerak dalam pembangunan pariwisata. Dermaga Jeti menunjang sarana pariwisata dan pembangunannya pun selesai November 2013,” ungkapnya.
Namun demikian, Imam tidak mengetahui pencairan dana saat itu, karena pada waktu bersamaan ia sedang menjalani ibadah haji. “Ada terlebih dulu permohonan pencairan dana setelah disetujui pada September 2012, tetapi DPA keluar pada 2 Januari setelah ada Perda. Pergantian nama juga sebagai kewajiban dalam poencairan dana dalam DPA,” jelas Imam lagi.
Sementara CEO El-John Grup, Johnnie yang merupakan saksi lainnya yang sejatinya dipanggil Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dimintai keterangan sebagai saksi tidak hadir. Sayangnya tidak diketahui pasti alasan ketidakhadiran dirinya. Namun berdasarkan jalannya sidang, JPU memberikan surat resmi ketidakhadiran dari Johnnie. Sehingga ia akan dipanggil kembali pada persidangan selanjutnya, Senin (20/4) mendatang.
Usai persidangan, kepada wartawan JPU Kiki, SH menanggapi kesaksian Imam dengan santai. “Seperti yang kalian lihat sendiri. Memang tidak ada masalah, tapi kami kan ingin mendapatkan keterangannya saja dulu. Kalau menurut Pak Imam juga tadi yang dia ketahui proposal yang diterimanya atas nama El-John Indonesia cabang Bangka Belitung,” katanya.
Sedangkan Kuasa Hukum Suyono, Lauren Arianja mengaku cukup puas dengan kesaksian Imam. “Seharusnya ini bukan perkara korupsi, karena tidak ada masalah dalam proses pencairannya. Disini hanya dipermasalahkan namanya saja karena ada pergantian. Tapi itu juga tidak ada masalah karena sudah sesuai dengan Undang-undang,” tandasnya. (rga)