Maraknya Aktifitas Tambang Illegal di Eks KK Koba Tin Bikin Miris

by -

KOBA – Maraknya aktifitas penambangan illegal di lokasi eks Kontrak Karya (KK) PT Koba Tin saat ini menimbulkan keprihatinan mendalam dari DPRD Bangka Tengah.  Bahkan, Ketua DPRD Bangka Tengah Algafry Rahman mengaku miris melihat situasi yang terjadi saat ini di lokasi eks KK PT Koba Tin. Menurut Algafry pihaknya sendiri bukannya tidak ada upaya dalam menyikapi lokasi eks KK PT Koba Tin. Berkali-kali pintu Kementerian ESDM RI sudah digedor pihaknya agar hal ini tidak menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat. Namun, tetap saja hingga saat ini belum ada tindaklanjut dari kementerian tersebut.  “Kami dari DPRD Bangka Tengah melalui Komisi III sempat turun ke Bemban untuk mengetahui langsung kondisi terkini untuk melakukan sidak, termasuk asset milik PT Koba Tin sudah pernah kita lihat. Tapi, apa yang kita sampaikan dengan PT Koba Tin dan Kementerian ESDM RI, semuanya tidak ada tindaklanjutnya. Sampai hari ini juga pembahasana persoalan-persoalan PT Koba Tin ini kami tidak pernah diikutsertakan,” ujarnya saat dijumpai di ruang kerjanya, Jum’at (24/03/2017) kemarin seusai rapat paripurna.

“Jadi, persoalan itu sudah kita sampaikan kepada pihak Kementerian ESDM RI. Eks KK PT Koba Tin itu merupakan asset kita dan kami sudah menyarankan kalau eks KK PT Koba Tin itu mau dibuat WPN silakan saja, termasuk lokasi tambang yang ada itu segera difungsikan seperti apa. Selain itu, kami juga sudah mengingatkan Kementerian ESDM RI jika tidak segera memberikan penjelasan eks KK atau tindakan untuk memfungsikannya, lambat laun akan dijarah,” lanjutnya.

Saat disinggung yang dirugikan pada umumnya masyarakat Bangka Tengah secara keseluruhan terkait maraknya aktifitas pertambangan illegal di lokasi eks KK PT Koba Tin, Algafry menyatakan pihaknya pada dasarnya tidak bisa melakukan pencegahan. Algafry beralasan bukan kewenangan pihaknya untuk mencegah terjadinya aktifitas tambang illegal di lokasi eks KK PT Koba Tin.  “Tapi, secara struktural kegiatan itu (penambangan illegal di lokasi eks KK PT Koba Tin-red) melalui Komisi III sudah kami laporkan kepada pihak Kementerian ESDM RI,” ungkapnya.

“Kita melaporkan kegiatan itu karena kita miris. Katanya kan mau dijadikan WPN karena potensial untuk dimanfaatkan sebagai kekayaan negara, tapi justru terjadi seperti sekarang ini,” sambungnya.

Algafry menegaskan pihaknya tidak sampai mengcroscek siapa saja yang diuntungkan dengan adanya aktifitas penambangan illegal di lokasi eks KK PT Koba Tin tersebut. Karena menurut Algafry pihaknya tidak memiliki kewenangan itu.  “Yang jelas kita sudah menyampaikan kepada pihak Kementerian ESDM RI terkait adanya aktifitas tersebut,” tegasnya.

Kendati kewenangan pertambangan saat ini sudah tidak ada lagi di kabupaten/kota, Algafry menyatakan pihaknya sudah menyampaikan berbagai persoalan PT Koba Tin ini, termasuk eks KK. Karena wilayah eks KK PT Koba Tin tersebut berada di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.  “Semua sudah kita sampaikan baik itu assetnya maupun eks wilayah tambangnya. Tapi, kan kita tidak punya kewenangan untuk menindaklanjutinya,” imbuhnya.

Disampaikannya, sejauh ini pihaknya tetap menjalin koordinasi dengan Kapolres dan berbagai stakeholder lainnya. Diakuinya, ia selalu menyampaikan kepada Kapolres terkait informasi-informasi yang disampaikan masyarakat, termasuk informasi mengenai aktifitas pertambangan illegal.  “Itu semua saya sampaikan. Namun, dalam hal ini kapasitas Pak Kapolres sudah memberikan peringatan dan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan illegal. Saya pikir koordinasi kita di tingkat Fokominda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah-red) sudah jalan saling untuk mengisi. Tapi, pihak keamanan juga tidak mungkin untuk selalu stand by di lokasi (eks KK PT Koba Tin) untuk mengamankannya. Apapun yang terjadi itu sekali lagi mungkin diluar kemampuan pihak keamanan. Namun, saya sepakat ini harus diamankan,” terangnya.

Pihaknya berharap masalah PT Koba Tin ini semuanya harus diamankan, tidak hanya eks KK saja, melainkan juga asset PT Koba Tin agar dapat segera diselesaikan.  “Tolong dilihat, tolong dijaga dan tolong diselesaikan. Jadi, bukan hanya masalah eks lahan tambang saja. Tapi, berbagai hal menyangkut PT Koba Tin yang harus diselesaikan,” lugasnya.
“Sudah sering kami datangi Kementerian ESDM RI. Saya terakhir datang dua minggu yang lalu. Demikian juga Pak Bupati bertemu dengan pihak Kementerian ESDM RI pada awal-awal Maret kemarin, termasuk mempertanyakan bagaimana kelanjutan eks KK PT Koba Tin ini,” tambahnya.

Untuk diketahui, saat ini terjadi aktifitas penambangan illegal dalam skala cukup besar di lokasi eks KK PT Koba Tin, seperti di daerah Bemban, Kepoh, Kemingking dan berbagai daerah lainnya. Tidak hanya di lokasi eks KK saja, aktifitas penambangan illegal juga marak terjadi di lokasi reklamasi, seperti di Marbukh Kota Koba, Jongkong dan daerah yang lainnya. Ironisnya, aktifitas tambang ini ada yang menggunakan eksavator atau PC, seperti di Bemban. Kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun sejak KK PT Koba Tin berakhir pada tahun 2013 lalu. Walaupun sebelumnya pernah dilakukan berbagai kegiatan penertiban, namun saat ini aktifitas tambang illegal tersebut masih menjamur.(red)