Marsup Tetap Ngadu ke Dewan

by -

//KUPT BPKB Minta Maaf

PANGKALPINANG – Permasalahan yang dihadapi Marsup Amar, salah satu warga yang mengaku kecewa dengan ulah salah satu oknum Unit Pelayanan Teknis (UPT) Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (BPKB) Pangkalpinang beberapa waktu lalu yang meminta uang sebesar Rp 250 berbuntut panjang.
Tidak ingin hal ini berkepanjangan, Marsup mengaku ia pernah dua kali didatangi Kepala UPT BPKB Pangkalpinang, Sukriyanto ke rumahnya. “Pak Sukriyanto terakhir datang kerumah saya, katanya minta ampun pak, minta maaf,” tutur Marsup meniru ucapan Sukriyanto kala itu, kepada Radar Bangka, Jumat (7/8) lalu.
Mendengar ucapan tersebut, Marsup lantas kembali bertanya dan menegaskan tindakan yang dilakukan UPT BPKB kepadanya. “Jadi waktu itu saya tanya, kamu itu mau tobat benar-benar (tobat nasuha) atau bagimana?,” tegasnya.
Walaupun sudah didatangi untuk meminta maaf, namun Marsup masih belum terima dengan apa yang dilakukan kepadanya. Bahkan Jumat lalu ia mendatangi kantor DPRD Kota Pangkalpinang untuk mengadukan secara langsung. Namun kali itu ia belum dapat bertemu dengan anggota dewan lantaran masih dinas luar.
Ia pun mengungkapkan akan kembali ke DPRD pada Senin (10/8) hari ini dan sudah berjanji dengan Ketua Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, Achmad Subari untuk bertemu membahas hal ini. “Kita mendatangi para anggota dewan kita yang terhormat ini karena mereka pernah mengumbar janji bahwa mereka harus benar-benar mengabdi kepada rakyat,” katanya.
Dia berharap, kasus-kasus yang pernah ia alami tidak terulang lagi, dan pelayanan kepada masyarakat harus betul-betul diperhatikan. “Kita hanya tidak ingin hal seperti ini terulang lagi pada yang lain. Mungkin sebelum-sebelumnya banyak yang terjadi seperti apa yang saya alami ini. Kalau maaf jauh hari sudah saya maafkan, namun untuk proses selanjutnya akan tetap dilanjutkan, biar ada efek jera,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Marsup diminta untuk membayar uji KIR kendaraannya sebesar Rp 250 ribu. Merasa hal itu cukup berat ia lantas meminta kuitansi sebaga bukti pembayaran. Akan tetapi ia justru tidak menerima apapun sebagai bukti. Akhirnya ia melaporkan hal itu ke Ombudsman. Benar saja, berdasarkan besaran biaya uji KIR dalam Perda, uji KIR hanya dikenai biaya Rp 65 ribu.
“Tempo hari iya (minta Rp250 ribu,red) tapi uang itu sudah dikembalikan sama pemilik kendaraan itu sebesar Rp200 ribu, jadi ini sudah kita clearkan dengan pemilik,” ujar Sukriyanto, dihubungi harian ini via telpon seluler, Selasa (4/8).
“Waktu itu kan dia melakukan uji KIR pertama. Jadi diminta segitu (Rp250 ribu) itu sudah termasuk persyaratanya. Kalau uji KIR pertama ini kan ada persyaratan seperti harus fotocopy KTP dan lain-lainnya sesuai dengan yang ditentukan,” Saat ditaya saat itu memang terjadi pungutan liar (pungli), Sukriyanto pun mengiyakannya. “Iya waktu itu memang ada kesalahan dari kita, tapi bukan pungli hanya karena persyaratan itu tadi, namanya saja kekhilafan manusia,” tandasnya. (tya)