Masyarakat Merasa Tidak Dilibatkan Dalam Proses Awal Kajian Amdal

by -

Amdal KEK Pariwisata  Dianggap Tak Transparan

SIJUK-Rencana penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di lokasi Pantai Tanjung Kelayang, Tanjung Tinggi, Tanjung Binga dan sekitarnya, adalah rencana strategis Pemerintah Pusat yang baik dan perlu didukung.

Masyarakat niscaya sepenuhnya mendukung kebijakan KEK Pariwisata ini dengan keyakinan bahwa ada dampak positif bagi rakyat setempat khususnya. Terutama dalam kerangka peningkatan pendapatan, penghidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Hanya saja, melihat dari proses rencana penetapan KEK ini ada kekhawatiran dan kegelisahan yang berujung pada pesimisme dan menimbulkan pertanyaan besar. Apakah nanti rakyat di 3 kawasan ini dan sekitarnya bisa mengambil manfaat lebih dari kebijakan ini?

Kekhawatiran dan Kegelisahan itu, terungkap dalam sidang Amdal KEK , pada Senin (29/2) lalu. Pasalnya, saat sidang Amdal berlangsung sudah memberi tanda negatif bahwa masyarakat 3 kawasan tersebut hanya akan menjadi objek saja.

Pertanyaan timbul, bagaimana mungkin Pemkab Belitung abai untuk lebih transparan dalam proses dan prosedurnya? Padahal UU Desa telah mengatur tegas bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting terhadap segala hal yang menyangkut kepentingan mereka.

Dalam sidang, Pemkab dan perusahaan yg ditunjuk membuat Amdal menyatakan bahwa proses Amdal telah selesai dan akan segera diputuskan. Mereka beralasan bahwa seluruh proses telah dilakukan sesuai prosedur. Mereka juga beralasan bahwa tanda tangan desa sudah cukup untuk menyetujui Amdal tersebut.

“Kami perwakilan dari 3 kawasan diundang BLHD Kabupaten belitung untuk ikut dalam sidang Amdal di Kantor BLHD Kabupaten Belitung pukul 09.00 WIB. Masalahnya, kapan kami disosialisasikan dan diajak bicara sebelumnya? Sejak kapan ada konsultasi publik dilakukan sebelumnya?” tanya Useli salah seorang warga masyarakat yang ikut hadir dalam sidang Amdal.

“Kepala desa juga membubuhkan tanda tangan tidak lebih dulu konsultasi dengan kami masyarakat. Ini jelas melanggar aturan. Tapi tahu-tahu tiba-tiba kami diundang untuk ikut sidang Amdal tersebut. Jelas kami menolak tegas sebab semua berlangsung tidak transparan dan terbuka”, sambungnya.

Kata Useli pertanyaan besarnya, kenapa mesti terburu-buru sehingga kesannya membelakangi masyarakat di 3 kawasan tersebut? Bahwa semestinya secara terbuka diterangkan apa yang masyarakat dapatkan dari kebijakan KEK ini.

Lantas, kebijakan KEK bukan berarti menganggu mata pencaharian mereka dan menutup akses mereka melaut dan sebagainya. Useli kembali mempertanyakan, apa benar Amdal KEK sudah sesuai prosedur yang seharusnya? Sudah transparan dan terbuka belum?.

Kalaupun sudah, lalu kenapa masyarakat harus berteriak karena tiba-tiba mereka diundang sidang Amdal. Sementara mereka tidak merasa pernah disosialisasikan dan diajak dialog terkait proses Amdal tersebut.

“Bukannya kami menolak KEK, karena kami tahu itu bisa menjadi peluang kami untuk meningkatkan kehidupan. Tapi, proses Amdal yang tidak transparan dan terbuka membuat kami mencium gelagat yang tidak baik. Kami ini masyarakat disitu yang terdampak,” terangnya.

“Apa logis kami tidak perlu dilibatkan? Kades juga tidak pernah berbicara dengan kami, lalu sekarang tiba-tiba tanda tangan mengatasnamakan masyarakat desa, kami jelas menolak itu. Kami hanya menuntut agar Amdal disusun ulang dan benar-benar melibatkan kami sebagai masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku”, ujarnya lagi.

Useli berharap, Pemkab khususnya Bupati Belitung jangan menutup mata dalam hal ini. Jangan timbul kesan, dibuat kilat hanya demi menarik dana pusat yang besar dalam pengembangan KEK. Triliunan rupiah memang bisa digelontorkan Pemerintah pusat untuk mengembangkan KEK ini.

Jika itu yang yang dituju, pimpinan daerah berarti sangat naif sekali. Belum lagi persoalan konsorsium yang diduga diisi oleh perusahaan-perusahaan yang punya catatan buruk dengan masyarakat. Bagaimana pula dengan masalah sengketa lahan yang masih belum selesai hingga sekarang. Mestinya yang ini dulu diselesaikan.

“Soal lahan warga di Tanjung Binga kemarin hingga sekarang tidak jelas penyelesaiannya. Tapi Pemkab seolah-olah gak ambil pusing dan tetap memasukkan lahan yang masih bersengketa sebagai wilayah KEK. Bahkan kabarnya akan diselesaikan dengan biaya ganti rugi ini kan ngaco. Bagaimana Pemkab dan pihak perusahaan akan bertanggung jawab terhadap warga yang dibui karena tuduhan menguasai lahan sementara itu adalah lahannya sendiri?”, beber Useli.

Proses Amdal yang tak transparan kata dia, jelas sudah mengesankan ada apa-apanya di proyek ini. Bupati sebagai penanggung jawab tertinggi daerah harus mengklarifikasi masalah ini pada masyarakat dan tentu juga harus bertanggung jawab atas kisruh yang terjadi.

Masyarakat di 3 kawasan ini dan sekitarnya jelas menuntu itu. Jangan pancing kemarahan masyarakat yang lebih besar atau Pemkab sendiri akan menanggung kerugian yang jauh lebih besar.

“Apa susahnya transparan dan terbuka pada masyarakat jika memang yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat sendiri. Kecuali ada kepentingan lain yang bersikap ekonomis dibalik ketidaktransparan dan ketidakterbukaan tadi,” tandas Useli. (yud)