Mau Terpilih, Taati Prokes!

by -
Dukung UKW dan Pergub - Syahril Sahidir

LUSA, 23 September 2020, adalah penetapan Pasangan Calon (Paslon). Lalu, berikutnya 24 September 2020 penetapan nomor urut. Semua tahu ini adalah tahapan penting di Pilkada. Sehingga jika di Pilkada yang lalu-lalu, pada tahapan ini akan ada pengerahan massa. Bagaimana dengan kali ini? Masihkah?

Oleh: Syahril Sahidir
CEO Belitong Ekspres Grup

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berulangkali menegaskan, harus dipastikan tidak ada pengumpulan massa.

“Tidak boleh lagi ada pengumpulan massa. Kita melihat dari jadwal tahapan tanggal 4 sampai 6 September lalu. Terjadi kerumunan massa. Ini menuai sentimen negatif dari publik maupun berbagai kalangan. Kalau di kantor KPUD-nya aman. Tetapi di luar ada deklarasi. Bahkan ada yang menggunakan musik, arak-arakan, ada juga yang konvoi dan lain-lain,” ujar Tito menyesalkan.

Menurut Tito, hal ini menjadi sangat penting. Karena ada beberapa tahapan kritis dalam tahapan Pilkada. Dikhawatirkan hal ini dapat mengakibatkan penularan COVID-19. Selain itu, juga berpotensi memicu aksi kekerasan atau anarkis.

Dalam 2 tahapan yang harinya berurutan itu, bisa terjadi kerawanan pengumpulan massa. Bahkan mungkin anarkis. Karena saat itu, akan diumumkan Paslon mana yang lolos dan pasangan calon mana yang tidak lolos. Pasangan calon yang lolos, meluapkan kegembiraannya dalam bentuk deklarasi. Atau arak-arakan dan konvoi. Sementara yang tidak lolos, bisa ada kemungkinan pendukungnya melakukan aksi.

Oleh sebab itu, Tito menegaskan pada 23 dan 24 September 2020 harus dipastikan tidak boleh terjadi pengumpulan massa dalam bentuk apapun. Gunakan instrumen hukum apapun untuk mencegah. Bisa dengan UU, Perda, Pergub atau peraturan daerah lainnya. Termasuk UU Kesehatan, UU Karantina Kesehatan dan UU Lalu Lintas dan lain-lain.

*

SATU hal yang pasti, ajang Pilkada adalah ajang bagi Paslon untuk meyakinkan rakyat pemilih untuk simpatik dan menjatuhkan pilihan padanya. Itu sebabnya kadang ajang Pilkada menjadi lucu.

Bagaimana tidak, lihatlah gambar dari para Paslon yang ada. Mereka yang selama ini tidak pernah terlihat pakai baju kokoh putih dan berkopiah untuk yang laki-laki, atau tidak pernah berkerudung bahkan cenderung kesehariannya berpakaian ketat nan seksi untuk yang wanita, kini tiba-tiba tampil di foto dengan muka cerah bak tanpa dosa berkokoh putih lengkap pula dengan kopiah. Sementara yang perempuan tampil berkerudung bersahaja.

Bibir yang selama ini terkatup rapat cenderung kaku, kini mendadak senyum ramah dan sumringah.

Semua itu hanyalah salah satu langkah dan upaya meyakinkan rakyat. Dan sah-sah saja. Tentu banyak upaya lain, seperti pemberian atribut kampanye nantinya, mulai dari selendang, kaos, kopiah, kerudung, kain sarung, hingga beras –apakah beras juga termasuk atribut? ha ha–, juga dalam bentuk lain, yang entah dibolehkan atau tidak oleh penyelenggara. Intinya berupaya menarik simpatik masyarakat.

Di sisi lain, dalam hajatan Pilkada juga akan ada kampanye akbar yang tujuannya adalah untuk show of force atau unjuk kekuatan agar pihak lawan menjadi gentar. Ini yang cenderung terjadi pengumpulan massa yang kadang tidak terkendali.

*

BAGAIMANA dengan Pilkada di tengah wabah atau pandemi corona/covid-19 ini?
Satu hal yang pasti dan harus disadari calon adalah, masyarakat pemilih semua sudah tahu dan sadar saat ini ada virus corona yang mengancam mereka.

Nah, itu berarti bagi Paslon atau konsultan Paslon yang paham, isu soal pandemi ini justru bisa dimanfaatkan untuk menarik simpatik masyarakat pemilih. Bagi Paslon ia bisa menyisipkan pesan-pesan kampanyenya dengan memberi pengetahuan atau pemahaman kepada masyarakat bagaimana menghadapi pandemi ini –tentu dengan penjelasan Protokol Kesehatan–. Bahkan, penyelenggara seperti KPU terutama Bawaslu tentu takkan bisa curiga dan takkan bisa berbuat banyak, ketika atribut yang diberikan Paslon ke masyarakat pemilih justru dalam bentuk masker, handsanitizer, atau disinfentan?

Beda tentunya kalau yang diberi beras atau kain sarung yang masih bisa diperdebatkan boleh tidaknya?

Asal saja dalam hal ini Paslon tidak memakai ilmu Abunawas? Misalnya memberi masyarakat pemilih dalam bentuk uang, dengan alasan untuk membeli masker atau membeli handsanitizer atau membeli disinfektan?

Paslon dalam pengumpulan massa yang jumlahnya tidak lebih dari 50 orang juga sudah membuat tempat duduk dalam jarak tertentu, yang ini sekaligus secara tidak langsung memberi pemahaman atur jarak sebagai salah satu Prokes menghadapi pandemi.

*

DALAM politik tidak ada yang tidak bisa. Jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan susah menarik simpati, tapi justru harus bisa dimanfaatkan untuk lebih menyatu dengan rakyat pemilih? Bukankah pandemi ini mengancam semuanya? Tak hanya masyarakat, tapi juga Paslon?

Bagaimana kami mau menyampaikan visi dan misi kami ke tengah publik yang demikian banyak?

Banyak cara dan jalan untuk mencapai tujuan. Bukankah sudah ada media-media terpercaya yang bisa menjangkau semuanya?

Rakyat sudah tahu dan mengerti,
Jika memang ingin menarik simpati,
dan terpilih di tengah pandemi,
Prokes yang ada harus ditaati.*