Mei, Ekspor Timah Dibatasi 4.000 Ton

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

/// Gub Ancam Tak Tandatangani Izin
/// AITI Tunggu Rapat Internal

PANGKALPINANG-Gubernur Bangka Belitung, Rustam Effendi memastikan, di bulan Mei ini Pemprov Babel akan mengurangi pembatasan ekspor timah menjadi 4.000 ton. Sementara sebelumnya di bulan April kemarin ekspor timah dilakukan hingga 4.500 ton.
“Dalam pertemuan tadi kita sudah buat keputusan, ekspor bulan ini 4.000 ton, PT Timah hanya mengambil porsi 1.500 ton, dan swasta naik 2.500 ton. Kita terima kasih sekali karena PT Timah bisa mengurangi porsinya,”ujar Gubernur usai rapat pembatasan ekspor bersama para pelaku timah, di ruang kerjanya, Selasa (5/5) kemarin.
Kesepakatan pembatasan ekspor di bulan ini, dikatan Rustam, sudah disetujui oleh semua pihak, begitu juga dengan AETI (Asosiasi Eksportir Timah Indonesia) dan AITI (Asosiasi Industri Timah Indonesia). Dengan adanya peningkatan ekspor untuk swasta ini tinggal menunggu kebijakan AITI dalam pembagiannya ke masing-masing smelter. “Saya harap dalam pembagian nanti AITI bisa adil, minimal harus merata, supaya yang kecil dan besar bisa sama-sama hidup, karena ini untuk kepentingan masyarakat juga. Nanti kita akan rapat intern dengan AITI untuk melihat pembagiannya,”terang Rustam.
Melalui pembatasan ekspor ini, Rustam juga berharap dapat mendongkrak harga timah, dampak dari pembatasan ekspor di bulan April kemarin sudah terlihat adanya kenaikan harga dari yang sebelumnya 14.000 U$, kini sudah di 16.200 U$. “Kita tidak akan berhenti melakukan pembatasan ekspor, sampai harga meningkat, minimal 20.000 U$. Dan Saya harap penambang kecil jangan merasa pengusaha memainkan harga, karena apa yang dilakukan pemerintah ini, endingnya untuk kepentingan masyarakat juga,” tandasnya.
Dan untuk mengantisipasi pelanggaran pembatasan ekspor, Rustam meyakinkan, Ia akan melakukan pengawasan secara bersamaan dengan Bea Cukai dan Sucofindo, serta melibatkan pihak kepolisian. “Ada beberapa item menjadi kewenangan saya. Jika ada yang melanggar, tidak sulit, gampang sekali, saya tidak akan tandatangani izin ekspornya,”tutup Rustam.
Sementara itu, Ketua AETI Babel, Ismiryadi, menyayangkan pembagian ekspor yang dinilainya tidak disepakati pihak AITI. Padahal seharusnya pembagian ekspor ini harus disepakati semua pihak, dan pelaku ekspor juga harus adil dalam menentukan pembagian ekspor timah untuk perusahaan swasta. Seperti di bulan April kemarin, Ismiryadi menilai, pembagian ekspor yang dilakukan AITI lebih cenderung besar ke perusahaan atau smelter besar, dibandingkan perusahaan kecil.
“Keputusan ekspor tadi PT Timah berkurang jadi 1.500 ton, tadinya PT Timah 2.500, dan swasta naik 2.500 ton dari 2.000 ton. Hanya saja asosiasi eksportir tidak sepakat, kami yang produksi saja sepakat, tapi eksportir tidak menyepakatinya, yang aktif di swasta ada sekitar 20. Kalau semua tidak terjangkau, harusnya bisa disampaikan ke asosiasi lain, karena Pak Gub sendiri bilang ini harus adil,” ujarnya usai mengikuti rapat pembatasan ekspor.
Dalam pembagian ekspor untuk swasta ini, menurut Ismiryadi, seharusnya Pemprov Babel atau AITI tidak bicara berapa luas IUP nya, tapi harus melihat berapa banyak karyawan yang harus dibayar oleh masing-masing perusahaan. “Kalau kita sama-sama membeli, itu kompetitif, karena kita bicara soal rakyat, bukan untuk quota, yang lebih besar, lebih tinggi, kalau begitu yang kecil pasti mati, sedangkan ICDX bergeraknya monopoli,”terang Ismiryadi.
Untuk harga timah sendiri, menurut Ismiryadi, harga timah Babel tidak akan naik lagi, karena Babel tidak akan mampu melawan LME (London Metal Ekchange). “Harga timah kita tidak naik karena kita tidak akan mampu melawan LME, di negara kita dilindungi Permen, ICDX tidak bisa meningkatkan harga, dan Gubernur kita juga tidak bisa apa-apa,”tandasnya.
Adanya pernyataan Ismiryadi tersebut, Ketua AITI Babel, Jabin mengakui bahwa pihaknya memang belum bisa menyetujui pembatasan tersebut, karena harus diputuskan bersama tim AITI yang lain. “Saya belum bisa setuju, ada forum di asosiasi saya, kita akan adakan meeting dulu, dan kita akan voting lagi. Ini akan saya sampaikan ke para member. Setuju tidaknya saya belum tahu,”tandasnya.
Sementara, Ketua Tata Kelola Pertimahan Babel, Budiman Ginting mengatakan terkait hal tersebut, bukan berarti AITI tidak setuju, hanya saja mereka butuh waktu untuk membagi kuota yang secara bersama akan diputuskan bersama anggotanya. “AITI itu setuju, hanya saja, mereka belum tau membagi kuotanya, mereka akan bicara dulu sama anggotanya. Dan ini hanya persoalan pengambilan mekanisme keputusan saja,”pungkasnya.(eza)

Baca Juga:  Pemuda Ini Bobol Rumah Tetangga di Siang Bolong

Rate this article!
Tags:
author

Author: