Memahami Arti Pengendalian Sosial

by -

Oleh: SADELY ILYAS*
(Pemerhati pendidikan, pensiunan Guru SMA Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung)

“Angka Kriminalitas Tahun 2016 Menurun”. Judul tersebut termuat di Harian Belitong Ekspres, halaman dua (31/12/2016), yang memberitakan bahwa angka kriminalitas di Kabupaten Belitung pada tahun 2015 ke 2016 menurun 20,2 persen. Pada tahun 2015 Polres Belitung menangani 138 kasus, di tahun 2016 hanya menangani 110 kasus. Mudah-mudahan, ini membuktikan kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi. Dengan demikian pulau Belitung diharapkan semakin kondusif dari gangguan kantibmas.

Masyarakat mana yang tidak mendambakan ketertiban dan keamanan? Kenyataannya, selalu saja ada kemungkinan terjadinya gangguan, seperti pencurian, penjambretan, perampokan, kekerasan, dan kejahatan lainnya. Tentu saja perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan norma tersebut, sering terjadi dalam berbagai bentuk pelanggaran dan penyimpangan. Prof. Dr. Kartini Kartono (1990) menyebutnya tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari rakyat kebanyakan. Craig Calhoun (1975), mengartikan pelanggaran atau penyimpangan sebagai tindakan yang dianggap menyimpang dari nilai moral dan norma budaya yang diakui oleh sebuah kelompok masyarakat. Perilaku menyimpang yang dikategorikan sebagai tindakan kejahatan, dalam sosiologi dikenal sikap anti sosial, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan kaidah, nilai dan norma yang berlaku, dan hal ini sering menjadi penyebab timbulnya keresahan masyarakat.

Berbagai tindak kejahatan apakah itu kekerasan terhadap wanita dan anak-anak, kenakalan remaja, pelecehan seksual, mabuk-mabukan, tawuran antarpelajar, semuanya membutuhkan pengendalian sosial agar tindakan tersebut disadari oleh para perilaku anti sosial. Tindakan pelanggaran hukum dan kejahatan akan berkurang apabila Lembaga Pengendalian Sosial di masyarakat berfungsi dalam mewujudkan serta menjaga keseimbangan antara perubahan dan stabilitas masyarakat.

Dalam uraian ini, agar anggota masyarakat lebih memahami arti penting pengendalian sosial. Sebab, dengan semakin tinggi peranan lembaga pengendalian sosial di masyarakat, diharapkan akan tercipta suatu kondisi di mana tingkat ketertiban dan keamanan masyarakat lebih terjamin.

Apa itu pengendalian sosial? yaitu suatu proses yang direncanakan atau tidak direncanakan yang wujudnya mengajak, membimbing, dan bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Sering juga disebut alat kontrol sosial. Pengendalian sosial menurut Wikipedia adalah suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang/membangkang. Joseph S. Roucek, mendefinisikan pengendalian sosial adalah segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku.

Tujuan lembaga pengendalian sosial jelas untuk menciptakan terwujudnya kedamaian dan ketertiban dalam sebuah kelompok masyarakat. Banyak lembaga pengendalian sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Namun, apa yang akan terjadi bila lembaga pengendalian sosial itu tidak berfungsi dengan baik ? berbagai kemungkinan yang terjadi adalah:

  1. Terganggunya keseimbangan sosial. Masyarakat merupakan struktur sosial. Oleh karena itu, bila proses pengendalian sosial tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk mencegah dan menanggulangi perilaku menyimpang, pasti akan berdampak terhadap masyarakat secara langsung yaitu terganggunya keseimbangan sosial; seperti terjadi berbagai pelanggaran hukum, ketidak adilan, ketidak tertiban, dsb.
  2. Pudarnya nilai dan norma sosial. Oleh karena perilaku menyimpang tidak mendapatkan sanksi yang tegas dan jelas, muncullah sikap apatis pada pelaksanaan nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Karena nilai dan norma sosial adalah ’pusat kewibawaan’ untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat.
  3. Maraknya tindak kejahatan dan kekerasan. Seiring memudarnya nilai dan norma, tindak kejahatan pun semakin marak terjadi. Kejahatan, konflik dan kekerasan juga sangat mungkin berkembang menggantikan bahasa verbal dan menjadi alat komunikasi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Selain itu tindakan melawan hukum seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) merajalela, dan sulit diberantas dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah.
  4. Krisis sosial. Krisis sosial dimulai dengan terjadinya disharmoni sosial dan bermuara pada meletusnya konflik-kekerasan di antara kelompok-kelompok masyarakat (suku, agama, dan ras). Dalam situasi seperti ini, hukum akan terancam supremasinya dan ’kohesi sosial’ terancam pula. Suasana kebersamaan akan pupus dan rasa saling percaya akan terus menipis. Saling curiga mencurigai antarkelompok dan golongan sosial akan semakin tinggi.
  5. Munculnya disintegrasi dan disorganisasi sosial. Situasi yang ”anomi” yaitu masyarakat tanpa norma, dan tanpa adanya pengendalian sosial yang efektif pada akhirnya akan mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat dan terbelahnya kesatuan sosial menjadi unit-uni kecil yang rapuh serta rawan terjadinya konflik sosial. Dengan adanya pengendalian sosial yang baik diharapkan mampu ‘meluruskan’ anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang dan anti sosial dapat ditekan.

Secara umum pengendalian sosial dapat dibedakan dengan dua cara yaitu, pengendalian sosial secara formal dan pengendalian sosial secara informal adalah:

(a) Pengendalian sosial secara formal yaitu: 1)   Pengendalian sosial melalui hukuman fisik. Pengendalian sosial cara ini dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi atau yang diakui keberadaannya. Contohnya penembakan pelaku teroris yang menyerang aparat kepolisian. 2) Pengendalian sosial melalui lembaga pendidikan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang memiliki fungsi pendidikan dan pengajaran. Para guru berkewajiban mendidik dan mengajar kepada para muridnya. Mendidik tidak hanya mengajar, artinya dalam mendidik guru dapat memberikan contoh, memberi nasihat, memberi teguran, bahkan ’menghukum’ anak yang melanggar norma-norma yang berlaku di sekolah. Maka, tidak mengherankan jika di sekolah sering berlaku skorsing dan mengembalikan siswa kepada orang tuanya.

Pendidikan merupakan pengendalian sosial secara terencana dan berkesinambungan agar terjadi perubahan-perubahan positif dalam perilaku seseorang. Dengan hal itu, diharapkan perilaku tersebut tidak menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. 3) Pengendalian sosial melalui ajaran agama. Setiap pemeluk agama akan berusaha sedapat mungkin menjalankan ajaran agamanya tersebut dalam tingkah lakunya sehari-hari. Ajaran agama mempunyai sanksi mutlak. Hal ini membuat ajaran agama sebagai media pengendalian sosial yang cukup besar pengaruhnya dalam menjaga stabilitas masyarakat.

(b) Pengendalian sosial secara informal adalah berbagai cara pengendalian yang terdapat dalam masyarakat, antara lain melalui: 1) Cemoohan; masyarakat akan mencemooh atau mengejek individu atau kelompok yang melakukan penyimpangan. Adakalanya cemoohan justru merupakan hukuman yang sangat berat bagi si pelaku penyimpangan, bahkan dapat lebih menyakitkan dibanding-kan dengan hukuman fisik. Bisa jadi akibat yang ditimbulkan juga dirasakan oleh keluarga dan kerabat atau kelompoknya. Jadi, cemoohan atau ejekan di sini bertujuan untuk menghentikan atau mengendalikan penyimpangan-penyimpangan sosial.

2) Gosip; sering disebut juga desas-desus atau kabar burung. Gosip merupakan berita yang menyebar belum tentu/tanpa berlandaskan pada kenyataan atau fakta. Dengan demikian, gosip bisa saja benar, namun bisa pula salah. Jadi, berita dalam gosip masih diragukan kebenarannya. Pada umumnya, gosip muncul bila pernyataan secara terbuka tidak mungkin dilontarkan. Setiap orang, tidak senang bila menjadi sasaran gosip. Sebab, gosip menyebabkan perubahan sikap masyarakat terhadap orang yang menjadi sasaran gosip. Oleh karena itu, orang akan berusaha agar tidak menjadi sasaran gosip. Gosip menjadikan seseorang menyadari kesalahannya, lalu berusaha bertindak sesuai norma yang berlaku. Dengan demikian, gosip bisa menjadi salah satu cara pengendalian sosial.

3) Ostrasisme (pengucilan); Ostrasisme adalah suatu tindakan pemutusan hubungan sosial dari sekelompok orang terhadap seorang anggota masyarakat yang menyimpang. 4) Fraundulens; Fraundulens merupakan bentuk pengendalian sosial yang umumnya terdapat pada anak kecil. Misalnya, A bertengkar dengan B. Jika si A lebih kecil dari B, maka si A mengancam bahwa dia mempunyai kakak (beking) yang berani yang dapat mengalahkan B. 5) Teguran; teguran merupakan cara pengendalian sosial melalui perkataan atau tulisan secara langsung. Teguran dilakukan agar pelaku perilaku menyimpang segera menyadari kekeliruannya dan memperbaiki dirinya. 6) Intimidasi; Intimidasi merupakan cara pengendalian sosial yang dilakukan dengan paksaan, biasanya dengan cara mengancam atau menakut-nakuti. Aparat penegak hukum sering menggunakan cara ini untuk mengorek keterangan dari orang yang dimintai keterangannya.

Perlu diketahui bahwa lembaga pengendalian sosial dalam masyarakat tidak hanya di Kepolisian. Masih banyak lagi lembaga pengendalian sosial di masyarakat bisa menyelesaikan beberapa masalah penyimpangan atau pelanggaran baik di lembaga formal maupun non-formal seperti;

  1. Lembaga Kepolisian: Polisi merupakan aparat resmi pemerintah untuk menertibkan keamanan. Tugas-tugas  polisi, antara lain memelihara ketertiban masyarakat, menjaga dan menahan setiap anggota masyarakat yang dituduh dan dicurigai melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat, misalnya pencuri, perampok dan pembunuh.
  2. Pengadilan; Pengadilan lembaga resmi yang dibentuk pemerintah untuk menangani perselisihan atau pelanggaran kaidah di dalam masyarakat. Pengadilan memiliki unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Unsur-nsur yang saling berhubungan dengan pengadilan adalah hakim, jaksa dan pengacara. Dalam proses persidangan, jaksa bertugas menuntut pelaku untuk dijatuhi hukuman sesuai peraturan yanag berlaku. Hakim bertugas menetapkan dan menjatuhkan putusan berdasarkan data dan keterangan resmi yang diungkapkan di persidangan. Pengacara atau pembela bertugas mendampingi pelaku dalam memberikan pembelaan.
  3. Tokoh Adat; adalah pihak yang berperan menegakkan aturan adat. Peranan tokoh adat adalah sangat penting dalam pengendalian sosial. Tokoh adat berperan dalam membina dan mengendalikan sikap dan tingkah laku warga masyarakat agar sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
  4. Tokoh Agama; adalah orang yang memiliki pemahaman luas tentang agama dan menjalankan pengaruhnya sesuai dengan pemahaman tersebut. Pengendalian yang dilakukan tokoh agama terutama ditujukan untuk menentang perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma agama, sekaligus mengarahkan umatnya ke jalan yang benar.
  5. Tokoh Masyarakat; adalah setiap orang yang memiliki pengaruh besar, dihormati, dan disegani dalam suatu masyarakat karena aktivitasnya, kecakapannya dan sifat-sifat tertentu (karisma) yang dimilikinya.

Aman – tertib dan kondusifnya suatu masyarakat, sangat dipengaruhi oleh berfungsinya lembaga pengendalian sosial yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri? Kita semua mengharapkan Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur ke depan semakin kondusif. Hal yang harus disadari bersama; sebagai destinasi pariwisata “Negeri Laskar Pelangi” harus bebas dari gangguan kantibmas! Wallahu A’lam (*)