Mencari Calon Gubernur yang Pro Pendidikan, Namun Bukan Cuma Slogan

ilustrasi-cinta-pendidikan

ilustrasi pendidikan. Foto : pixabay

Oleh: M. IKHSAN, S.Pd*
(Guru Bahasa Inggris, di SMAN 1 Damar kab. Belitung Timur)

RajaBackLink.com

Hari-hari terakhir ini baik media cetak maupun media elektronik banyak yang memberitakan siapa yang akan terpilih Menjadi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Semakin hari semakin menarik untuk diikuti pemberitaan ini. Namun, tepatnya tanggal 15 Februari 2017 Masyarakat Kepulauan Bangka Belitung Sudah bias menentukan hak pilihnya. Empat pasangan calon Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tersebut adalah, Yusron berpasangan dengan Yusroni, Rustam Efendi berpasangan dengan Irwansyah, Hidayat Arsani berpasangan dengan Sukirman dan yang terakhir Erzaldi berpasangan dengan Abdul Fatah.

Dari keempat pasangan tersebut dan patut kita jajaki visi dan misinya, pasangan mana yang sangat pro pada dunia pendidikan. Penulis sebagai orang yang bergulat dengan dunia pendidikan sangat mendambakan pasangan calon gubernur yang akan memimpin di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung  5 tahun mendatang yang sangat pro pada dunia pendidikan, namun bukan cuma sekedar slogan.

Ada banyak hal yang sangat menarik untuk didiskusikan tentang kebijkan politik yang pro dunia pendidikan yang tak sekedar pemberian biaya pendidikan gratis bagi siswa dan siswi di semua tingkat satuan pendidikan, yang pada akhirnya hanya menjadikan kebijakan pendidikan gratis tersebut sebagai komoditi politik. Lebih dari itu, para calon gumernu harus benar-benar memperhatikan kebijakan pendidikan secara komprehensip dan menyeluruh sehingga mutu pendidikan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung benar-benar dapat dibanggakan baik di tingkat regional, nasional atau bahkan pada tingkat internasional.

Pemenuhan Delapan Standar Pendidkan
Sesungguhnya tidak sulit bagi para calon gubernur, untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah Kepulauan Bangka Belitung. Paling tidak ada delapan standar pendidikan yang sudah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan untuk mengukur mutu atau kualitas pendidikan disetiap satuan pendidikan baik tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA.

Delapan standar yang dapat dijadikan pijakan dalam membenahi pendidikan di daerah Kepulauan Bangka Belitung oleh para calon gubernur tersebut adalah pertama standar isi. Standar ini merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kedua, Standar proses, merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Lantas, ketiga Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Keempat, Standar pendidik dan tenaga kependidikan, merupakan kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

Kelma, Standar sarana dan prasarana, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekspresi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Baca Juga:  Menjadi Guru Inspiratif

Keenam, Standar pengelolaan, merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional, agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Ketujuh, Standar pembiayaan, adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Kedelapan Standar penilaian pendidikan, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

SNP yang mendesak untuk diperhatikan gubernur
Paling tidak ada 3 (tiga) standar nasional pendidikan (SNP) yang gubernur dapat masuk dan mencurahkan perhatiannya dalam merumuskan kebijakan pendidikan di daerahnya. Antara lain, pertama standar pendidik dan tenaga kependidikan. Dimana seorang pendidik harus memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini, yaitu: kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan tersebut yang perlu dicarikan jalan keluarnya oleh calon gubernur  adalah langkah-langkah kebijakan pendidikan apa yang akan diambilnya, itu yang perlu dipertanyakan kepada para calon gubernur saat ini, mengingat pendidik dan tenaga kependidikan di Kepulauan Bangka Belitung masih relatif rendah dan belum merata kualitasnya.

Kedua, standar sarana dan prasarana, para calon gubernur sangat penting untuk mengetahui keadaan sarana dan prasarana pendidikan di daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Misalnya, bagaimana keadaan ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekspresi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terutama komputer dan jaringan internet.

Standar sarana dan prasarana ini masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR / Home work) yang besar bagi para calon gubernur saat ini, dimana sarana dan prasana pendidikan di beberapa daerah di Kepulauan Bangka Belitung ini masih sangat memprihatinkan. Oleh karena itu apa kebijakan para calon gubernur tersebut jika benar-benar menjabat nanti?

Ketiga, Standar biaya, standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Ada ungkapan jika mau berpendidikan yang berkualitas maka dibutuhkan biaya yang tidak sedikit atau relatif sebanding dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Ungkapan ini tidak salah karena pendidikan berkualitas memang membutuhkan biaya yang relatif cukup besar terutama untuk membiayai operasional atau kegiatan-kegiatan yang mendukung terlaksananya proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif efektif, dan menyenangkan (PAIKEM).

Tentunya pembelajaran disekolah tidak hanya berkutat pada pendidikan yang bersifat akademik (kurikuler / pembelajaran di kelas) namun juga ada pembelajaran yang bersifat non akademik (ekstra kurikuler), yaitu pembelajaran yang dapat membantu mengembangkan minat dan bakat para siswa. Kesemua kegiatan akademik dan non akademik ini sangat penting untuk dilaksanakan, dan semuanya membutuhkan biaya agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diharapkan.

Baca Juga:  Berlatih Menulis Cara Cerdas untuk Belajar

Bagaimana semua kegiatan ini dapat dilaksankan dengan baik? maka perlu bantuan pemerintah daerah. Memang selama ini sudah ada biaya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) namun ternyata menurut beberapa teman kepala sekolah dan guru, BOS belum mencukupi untuk membiayai banyaknya kegiatan di sekolah/madrasah. Oleh karena itu sekarang waktunya kita membuat komitmen kepada para calon gubernur siapa yang siap mencurahkan APBD yang cukup untuk membantu kekurangan biaya operasional sekolah/madrasah tersebut?

Pendidikan Investasi Masa Depan
Disamping itu para calon gubernur tidak akan rugi jika mencurahkan perhatiannya pada dunia pendidikan dalam merumuskan program-programnya ketika benar-benar menjabat nanti, karena pendidikan merupakan investasi masa depan yang sangat berharga dan bernilai tinggi. Dengan demikian selama masa jabatannya nanti para gubernur termasuk masyarakat luas juga dapat berharap kepada stakeholders pendidikan untuk benar-benar mampu mencetak calon-calon pemimpin daerah dan bangsa di masa yang akan datang.

Kualitas pendidikan saat ini juga sangat menentukan nasib daerah dan bangsa kita di masa yang akan datang, mau maju atau bahkan malah mundur ke belakang. yang tak kalah pentingnya juga, pendidikan sekarang hendaknya jangan hanya berkutat pada peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan fisik (skill) saja, tetapi juga yang jauh lebih penting adalah peningkatan kompetensi / kecerdasan spiritual.

Hal ini penting penulis ungkapkan, karena saat ini banyak pemimpin-pemimpin kita yang sudah jauh dari harapan masyarakat dalam memimpin daerah dan bangsanya, yang disebabkan oleh pendidikan selama ini hanya bertumpu pada peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan fisik saja namun pada kesempatan yang sama juga telah mengabaikan kecerdasan spiritual (spiritual quotient) untuk ditingkatkan.

Dengan mengabaikan kecerdasan atau kompetensi spiritual maka lahirlah pemimpin-pemimpin daerah dan juga bangsa saat ini yang hanya pandai beretorika, mendahulukan kepentingan pribadi, kelompok dan golongannya. Karena mereka telah lupa dengan sumpah dan janji mereka ketika dilantik untuk mendahulukan kepentingan umum, masyarakat, bangsa dan negara ketika telah menjabat sebagai seorang gubernur dan jabatan lainnya. Maka disinilah pentingnya peningkatan kecerdasan spiritual bagi siswa dan siswi ketika masih menempuh pendidikan di sekolah dasar, menengah dan bahkan perguruan tinggi. Kecerdasan spiritual akan berfungsi untuk menyeimbangkan kemampuan inetelektual dan keterampilan fisik.

Kecerdasan spiritual juga akan membentuk seseorang menjadi manusia seutuhnya sebagai mana amanat undang-undang sisdiknas nomor 20 tahun 2003, karena kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang menyangkut moral yang mampu memberikan pemahaman yang utuh untuk membedakan sesuatu yang benar dengan yang salah. Kecerdasan spiritual merupakan senjata pamungkas untuk tidak melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji termasuk tindak pidana korupsi bagi para pemimpin dimasa depan yang berasal dari anak-anak didik kita saat ini. Amin.. Semoga bermanfaat..(***) 

Tags:
author

Author: