Menunggu Bukti PPDB Bebas Pungli

by -

Tugas belum selesai. Orangtua kembali harus berpikir keras. Mengurus pendidikan anak-anaknya yang baru menamatkan pendidikan di tingkatan masing-masing. Ya. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017 telah dimulai secara nasional. Tingkat sekolah menengah atas (SMA) sederajat misalnya. Penerimaan siswa baru dibuka bulan ini.

Waktu yang sangat singkat. Kenyataan itu memaksa orangtua ‘’berlari’’ kencang. Memanfaatkan waktu yang ada. Tidak boleh terlambat. Sabar berdesakan mendapatkan kesempatan mendaftarkan anaknya. Berhasil mendaftarkan anaknya, orangtua juga pasti belum bisa beristirahat dan tidur dengan nyaman. Hati masih berdebar-debar menunggu pengumuman hasil. Memikirkan apakah anaknya lolos di sekolah pilihan, atau harus mencari sekolah swasta.

Setelah lolos, ternyata orangtua juga masih harus berpikir. Berbagai biaya harus disiapkan. Mulai dari pembelian buku dan alat tulis, seragam sekolah dan dana lainnya. Praktis orangtua harus menyiapkan uang jutaan rupiah. Apalagi jika sampai sang anak tidak lolos. Orangtua terpaksa mengeluarkan dana lebih besar lagi.

Biaya masuk sekolah dari tahun ke tahun memang menjadi masalah. Terlalu besar dana yang harus disiapkan. Tahun ini malah lebih berat, karena PPDB berbarengan dengan perayaan Idul Fitri. Tidak dipungkiri, sebagian besar dari kita juga mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk menyambut hari kemenangan melawan hawa nafsu, Idul Fitri.

Di tengah situasi berat seperti ini, para orangtua sedikit mendapatkan ‘’angin’’ segar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia berkomitmen menghentikan semua pungutan penerimaan peserta didik baru. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy telah menegaskan, bahwa tidak ada biaya dalam proses PPDB. Ia malah menyarankan, jika ada yang menemukan pungutan liar agar melaporkan ke Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli).

Ketegasan Mendikbud tersebut memang wajar. Sebab biaya pendidikan telah ditanggung pemerintah. Terutama bagi masyarakat kurang mampu. Jadi tidak ada alasan sekolah, atau pihak lain membuat kebijakan menarik biaya dari orangtua peserta didik baru. Apalagi untuk kepentingan pribadi.

Setiap penerimaan peserta didik baru ada saja orangtua yang mengeluhkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Banyak hal yang dijadikan dasar untuk menarik dana dari orangtua anak baru. Paling umum dan mungkin paling besar, adalah biaya seragam. Inilah yang menjadi masalah. Dilema bagi orangtua. Tidak diambil, anak perlu. Mau diambil, dana kurang. Serba salah. Sebab itu perlu langkah bijak dari pihak sekolah, atau dinas pendidikan setempat.

Memaksa orangtua peserta didik membayar sekaligus dalam jumlah besar rasanya bukanlah tindakan yang dianggap bijak. Sistem angsuran akan lebih membantu. Dua kali, tiga kali, atau berapa kali angsuran. Sehingga orangtua bisa mengatur ”napas’’.

Lebih penting lagi, pihak sekolah jangan lagi menarik keuntungan dari pengadaan seragam peserta didik. Sekolah harus bisa menekan harga. Mencari penjahit yang menawarkan harga paling rendah. Bisa saja harganya lebih rendah dibandingkan dengan yang dijual di pasar. Tidak mustahil. Asal tidak ada lagi pihak yang mencari keuntungan pribadi di tengah kesusahan orangtua.

Semua harus mengambil peran. Memberantas pungutan liar di penerimaan peserta didik baru. Orangtua bisa melaporkan ke Saberpungli, jika mengetahui ada pihak yang berupaya melakukan pungutan liar. Satgas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 87/ 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan No78/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Tugas utamanya memberantas pungutan liar secara efektif dan efisien. Tidak perlu merasa takut membuat laporan, karena Satgas komitmen merahasiakan identitas pelapor. Mari sama-sama mengawasi proses PPDB. Semoga PPDB tahun ini tidak lagi memberatkan orangtua.***