Minat TI Rajuk, Ini Aturannya

by -

*DPE Himbau Hentikan Sementara Aktifitas Tambang Rajuk

foto A TI Rajuk

Meski dihimbau untuk berhenti sementara waktu, TI Rajuk masih beroperasi.

MANGGAR – Sektor pertambangan masih menjadi pilihan utama untuk menghidupkan perekonomian sebagian masyarakat. Sejak era 90-an, tambang timah yang semula dikuasai PT.Timah beralih menjadi pengusahaan oleh masyarakat.

Saat ini, tambang timah yang dilakukan penambang memasuki tahap kritis. Kolong-kolong berupa lubang besar yang telah digali sangat mudah ditemukan jika memasuki kawasan atau wilayah tambang. Penggunaan alat berat dan mesin-mesin modifikasi untuk aktifitas tambang menjadi pemandangan umum di lokasi tambang dengan kedalaman mencapai puluhan meter.

Ketika modal dan kemampuan penambang mengolah tambang dalam sulit dilakukan, muncul istilah Ponton Isap Produksi (PIP). Menggunakan sistem rajuk, PIP berproduksi dari atas permukaan air dengan cara memasukkan tombak menembus kedalaman air.

Ternyata cara tambang inkonvensional sistem rajuk atau lebih dikenal dengan sebutan TI Rajuk banyak diminati penambang. Mengalihkan biaya tambang darat yang relatif besar, penambang mencoba peruntungan dengan memanfaatkan kolong eks tambang sebagai lokasi tambang sistem rajuk.

Sayangnya, sistem kerja tambang rajuk yang minim memperhatikan keselamatan pekerja membuat perlunya regulasi. Atas dasar tersebut, Pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) membuat produk hukum berupa Peraturan Bupati nomor 59 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan pertambangan timah sistem rajuk menggunakan alat Ponton Isap Produksi (PIP).

Diatur sedemikian detilnya, Perbup dimaksudkan untuk memberikan aturan aktifitas tambang sistem rajuk. Persyaratan yang diatur dalam Perbup juga tergolong banyak. Misalnya, Pasal 2 ayat (1) menyatakan pemegang IUP wajib mengajukan permohonan tentang kegiatan penambangan timah menggunakan metode PIP sistem rajuk kepada Bupati.

Ayat selanjutnya menyebutkan pengajuan permohonan wajib melampirkan beberapa hal. Diantaranya (a) perubahan izin lingkungan, (b) perubahan dokumen rencana reklamasi tambang dan dokumen rencana penutupan tambang, (c) dokumen rencana kerja dan anggaran biaya dan RKTTL yang telah disetujui Bupati.

Huruf selanjutnya, (d) surat pernyataan tentang kesanggupan untuk melaksanakan peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup, (e) surat pernyataan kesanggupan mengikutsertakan pekerja di program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Terakhir, (f) data pekerja pada kegiatan penambangan sistem rajuk disampaikan kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan Dinas yang membidangi pertambangan tersebut harus diketahui oleh ketua RT, BPD, Kepala Desa dan Camat setempat.

Pengoperasian PIP sistem rajuk juga mengikuti ketentuan kegiatan wilayah yang diperbolehkan. Disebutkan dalam aturan, PIP sistem rajuk dilarang melakukan kegiatan pertambangan di tepi laut, sungai, laut, kawasan hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi serta sarana prasarana umum.

Pengoperasian PIP harus mengacu pada perencanaan tambang pemegang IUP Operasi Produksi. Operasional PIP tetap menjadi tanggungjawab pemegang IUP Operasi Produksi. Sebelum dioperasikan Kepala Teknik Tambang (KTT) harus membuat prosedur operasi standar tentang K3 serta perlindungan lingkungan sebagai acuan operasional yang disampaikan kepada KAIT untuk disetujui sesuai kewenangannya.

Waktu operasional tambang sistem rajuk dibatasi hanya dari jam 08.00 wib sampai dengan jam 16.00 wib. Dan dapat dihentikan sebelum waktu operasional jika terjadi gangguan cuaca.

Selain ketentuan dan persyaratan untuk menjalankan sistem rajuk, operasional juga harus diinspeksi dan diawasi. Hal tersebut diatur dalam pasal 9, 10, 11, 12, 13 dan pasal 14. Sedangkan sanksi, hanya pengenaan sanksi administratif yang diakomodir dalam pasal 18. Ayat 1 huruf (a) peringatan tertulis, (b) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan sistem rajuk atau (c) pencabutan izin terhadapkegiatan pertambangan dengan metode ponton isap produksi sistem rajuk.

Perbup nomor 59 tahun 2014 memang telah diundangkan oleh Pemerintah daerah. Namun permasalahan tidak sesederhana yang diatur dalam Perbup. Kenyataan dilapangan, meski PIP sistem rajuk banyak beroperasi namun tanpa legalitas dan memperhatikan aspek keselamatan.

Ditemui harian ini, belum lama ini, Plt Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (DPE) Beltim, Harli Agusta menegaskan bahwa pihaknya telah menghimbau agar seluruh aktifitas tambang sistem rajuk dihentikan sementara waktu. Alasan penghentian adalah menindaklanjuti hasil rapat koordinasi seluruh Kepala DPE Kabupaten/Kota se – Bangka Belitung dengan Dinas Pertambangan Provinsi Babel.

“Kita sudah menghimbau agar tambang rajuk dihentikan sementara sesuai instruksi inspektur tambang Provinsi pada saat rakor beberapa waktu lalu di Provinsi. Jika ada aktifitas, Kepala Desa setempat harus berkirim surat kepada pemegang IUP, dan pemegang IUP berkirim surat kepada kita (DPE) untuk kemudian ditindaklanjuti,” pesan Harli. (feb)