Mutasi Pejabat Baru Dilantik Jadi Sorotan

by -
Pelantikan Pejabat Beltim
Pelantikan Pejabat Beltim
Pelantikan Pejabat Beltim
Pelantikan Pejabat Beltim, Senin (4/3) yang lalu.

*Dinilai Akan Ganggu Pelayanan Masyarakat

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Pelantikan pejabat beberapa waktu lalu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menjadi sorotan masyarakat. Terutama, dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Fakta Beltim, Ade Kelana.

Dia sangat menyayangkan sekali jika pejabat yang mengikuti lelang jabatan ikut dilantik. Yakni, dalam artian baru saja dilantik, kini dipindah dan dilantik lagi. Menurutnya, itu sangat nampak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Pasalnya, baru saja pejabat tersebut mulai berbenah program dan perencanaan kerja, ini malah akan dipindah lagi, seperti Camat Gantung. “Jelas-jelas sudah mempersiapkan rencana pembenahan Kota Gantung, baru sebulan menjabat, kini sangat tak efisien dan aneh jika dipindah lagi,” kata Ade Kelana kepada Belitong Ekspres, Senin (18/3).

Oleh sebab itu, Ade berharap perlu adanya Perbup yang mengatur tentang itu. “Akhirnye, akan terbukti kalok dak diatur dengan Perbup, yang mengatur tentang pejabat minimal 2 tahun dilantik dari jabatannya baru boleh ikut lelang jabatan,” ujarnya.

“Ini tentu akan mengakibatkan pemborosan anggaran, artinya efisiensi, efektivitas dan profesionalitas pejabat tidak terjadi. Juga akan mengganggu pelayanan terhadap masyarakat,” imbuh Ade.

Menurut Ade, perbup itu perlu untuk menghindari pindah-pindah jabatan di Beltim. Peraturan untuk pengisian JPT yang kosong melalui Lelang jabatan ternyata, juga menimbulkan efek terhadap pemborosan keuangan daerah.

“Adanya pejabat ASN yang baru dilantik, namun ikut kembali dilelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lain di Lingkup Kabupaten Belitung Timur seharusnya tidak boleh terjadi,” ungkapnya.

Di dalam Perbup tersebut, lanjut Ade juga harus diatur tentang masalah sanksi, dan pejabat yang dilantik setelah melalui lelang jabatan, setidaknya minimal 2 tahun.

“Atau lebih menjabat baru diperbolehkan mengikuti kegiatan lelang JPT kembali. Ini agar efisiensi, efektivitas dan profesionalitas pejabat betul-betul terjaga,” tandasnya. (dny)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *