Nah! Ada Proyek Bangunan Tanpa IMB

by -

KOBA-Sebagai sebuah legalitas akan sebuah bangunan adalah izin mendirikan bangunan (IMB), namun faktanya bebrapa bangunan proyek di Bangka Tengah (Baten) yang dibangun justru tanpa adanya IMB. Padahal dari sektor IMB itu sendiri, tentunya ada income yang masuk ke PAD (Pendapan Asli Daerah).

Pantauan RB disejumlah bangunan proyek pemerintah yang dikerjakan oleh para kontraktor diantaranya proyek bangunan kantor arsip dinas PU yang berlokasi disebelah kantor PU Bateng dengan nilai kontrak Rp.381.000.000,-, kemudian proyek pengembangan balai benih ikan dengan nilai kontrak Rp.1.175.650.000,-, selanjutnya pembangunan gedung kantor disamping Disparbudpora Bateng dengan nilai kontrak Rp.583.804.000,-, dari ketiga proyek bangunan yang telah berjalan tersebut diduga tidak memiliki IMB.

Pihak PU Cipta Karya Bateng, Muhammad Murtadho mengakui kealpaan pihaknya dalam pengontrolan IMB tersebut. Padahal, sebelumnya kata dia, pihaknya telah meminta agar pemohon pembangunan atau kontraktor pemenang tender untuk membuat IMB. Hanya saja, kesadaran kontraktor masih kurang.

“Kami sangat berterima kasih atas masukannya, hari ini (kemarin-red) juga kami akan menegaskan agas para kontraktor segera membuat IMB atas bangunan yang sedang atau telah dikerjakan,” ujar Murtadho kepada RB di lokasi proyek bangunan yang bersebelahan dengan kantor dinas PU Bateng, Selasa (31/5) siang kemarin.

Sementara Kepada KTPSP Bateng, Zainal menegaskan, bahwa pada intinya IMB bagi suatu bangunan termasuk proyek adalah wajib. Dalam pengurusannya, IMB bisa diurus sebelum dimulainya pembangunan sebuah bangunan ataupun proyek. “Akan tetapi ada proses yang harus dilengkapi oleh pemohon diantaranya, gambar rencana bangunan lengkap yang tercantum jelas ukurannya berikut konsep yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Dinas PU, baru setelah persyaratannya lengkap kita keluarkan IMB nya,” ujar Zainal kepada RB di kantor KTPSP Bateng siang kemarin.

Lanjutnya, sejauh ini pihaknya hanya berwenang dalam proses perizinan saja dan pihaknya menunggu pengajuan dari pemohon terkait IMB yang telah melengkapi persyaratan. “Sejauh ini kita belum ada aturan sanksi tegas yang mengatur bagi bangunan yang belum mengurus IMB. Kendati demikian kita mewacanakan akan menerapkan sistem jemput bola ke lapangan terhadap bangunan atau proyek yang belum melengkapi IMB,”tegas Zainal.

Menanggapi hal tersebut pemerhati kebijakan publik Bateng, Andre Rystian, MIP mengatakan, bahwa dari IMB adalah salah satu sumber PAD Kabupaten Bateng. Jikalau banyak bangunan gedung, proyek-proyek bangunan yang nilai kontraknya ratusan juta hingga miliaran rupiah berjalan tanpa adanya IMB patutlah disesalkan. Karena dalam hal ini, Pemerintah pun tentunya akan dirugikan dari sektor PAD. “Tentunya dalam hal ini, mulai dari Dinas PU hingga KTPSP Bateng harus gesit. Karena kalau permasalahan ini tidak segera dipangkas dan dibiarkan berlarut, tentunya Pemda akan rugi dari segi PAD,” ujar Andre kepada RB kemarin.

Lanjutnya, selama ini fakta di lapangan memang kebanyakan proyek-proyek bangunan di Bateng ini berjalan tanpa adanya IMB terlepas apakah hal tersebut memang kontraktornya yang bandel ataupun pihak yang berwenangnya yang lalai dan terkesan membiarkan serta hanya duduk manis dibalik meja kerjanya.

“Dalam hal ini, apakah kontraktor yang malas dan tidak mengerti mengurus IMB. Ataukah kelalaian dari dinas berwenang, jika demikian endingnya Pemda melanggar aturannya sendiri,” tegasnya.

Kedepan, menyikapi permasalahan IMB ini. Maka Dinas PU dan KTPSP Bateng harus gesit dalam mengecek bangunan dan proyek-proyek yang ada di Bateng ini. Tentunya, harus ada keadilan antara proyek Pemda yang digarap oleh swasta (kontraktor) dengan proyek swasta yang dikerjakan oleh swasta itu sendiri. “Semua pihak harus kawa (mau-red) mengurus IMB, sementara KTPSP dan PU sendiri harus juga intropeksi diri apakah mengurus IMB ini cukup sulit dan berbelit-belit sehingga orang menjadi sungkan mengurus IMB itu sendiri,”tandas Andre. (and)