Nelayan Sungai Padang Butuh Jalan dan Dermaga, Taufik Mardin Tinjau Lokasi

by -
Nelayan Sungai Padang Butuh Jalan dan Dermaga, Taufik Mardin Tinjau Lokasi
Anggota Komisi III DPRD Babel sedang berada di lokasi yang digunakan nelayan Sungai Padang untuk menuju perahu mereka ketika air pasang.

belitongekspres.co.id, SIJUK – Masyarakat nelayan Dusun Sungai Padang, Desa Sungai Padang sangat membutuhkan sarana dan prasarana yang layak untuk memudahkan mereka melaut. Seperti jalan usaha nelayan yang layak dan adanya dermaga tambat labuh. Sebab, mereka harus mengarungi sungai terlebih dahulu ketika ingin menuju perahu mereka.

Menindaklanjuti hal itu, anggota DPRD Provinsi Babel H. Taufik Mardin bersama dua anggota Komisi III yaitu Eka Budiartha dan Rudi Hartono melakukan peninjauan ke lapangan. Peninjauan didampingi Kepala Dinas Kehutanan Wilayah Belitung UPTD KPHL Belantu Mendanau, Bambang Wijaya.

Mereka turun ke lokasi untuk melihat secara langsung rencana pembangunan jalan usaha nelayan dan dermaga tambat labuh nelayan di Dusun Sungai Padang RT 007 RW 003 Desa Sungai Padang Kecamatan Sijuk, Rabu (16/6) kemarin.

Kepala Desa (Kades) Sungai Padang Firdaus mengatakan, lingkungan masyarakat nelayan di desanya memang sudah lama meminta sarana dan prasarana jalan usaha dan tambat labuh untuk perahu mereka.

“Saya selaku Kades juga miris dengan keadaan pelabuhan mereka, kalau nuju perahu dan pulang melaut harus mengarungi sungai dengan menghadapi bahaya. Seperti hewan laut, atau karang dan lain sebagainya,” kata Firdaus.

Firdaus menambahkan sejauh ini pihak Desa Sungai Padang terus melakukan koordinasi dengan DPRD Provinsi Babel dan Dinas Kehutanan Babel untuk mengetahui seperti apa prosesnya hingga terealisasi usulan itu nantinya.

Kepala Dinas Kehutanan Wilayah Belitung UPTD KPHL Belantu Mendanau, Bambang Wijaya mengatakan, rencana pembangunan jalan dan dermaga tambat labuh itu menggunakan skema pinjam pakai, karena lokasi sudah hutan lindung. “Ini non komersil, di bawah 5 hektar itu Gubernur bisa menerbitkan izinya, dengan beberapa syarat juga, karena tidak langsung gubernur beri izin,” katanya.

Menurut Bambang, Hutan Lindung otomatis momeratorium, sehingga Peta Indikatif Pemberhentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) harus dibatalkan melalui prosesi klarifikasi. Lantas, tim kepala desa atau Bupati Belitung bermohon ke Direktorat Inventerisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH).

“Nanti beliau (Direktorat IPSDH) yang menugaskan tim untuk memverifikasi areal yang dimohon. Timnya BPKH Wilayah 13 Pangkalpinang dan anggotanya dari akademis,” jelasnya.

Adapun persyaratan yang harus diajukan yakni persyaratan teknis dan komitmen. Seperti peta, pernyataan-pernyataan dan secara teknis harus ada UPL-UKL, Amdal serta PIPIB dari Kementrian yang menyatakan itu boleh diberikan izin. “Kalau itu (PIPIB) gak keluar kita gak bisa lanjutkan, jadi itu yang harus dikejar dulu,” tukasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Babel H. Taufik Mardin mengatakan, apa yang menjadi keluhan masyarakat selama ini harus didukung. Apalagi masyarakat nelayan ini butuh sarana dan prasarana seperti pelabuhan tersebut. “Kita berharap kepada pemerintah daerah terutama Bupati untuk mengajukan pinjam pakai lahan itu,” sebutnya.

Menurut Taufik Mardin, sebenarnya di Desa Sungai Padang sudah ada berapa pelabuhan nelayan. Akan tetapi masyarakat yang menggunakan lokasi itu memang terlalu jauh jika harus ke pelabuhan yang ada.

Maka dari itu, jika sudah banyak nelayan yang berlabuh di lokasi tersebut, harus diperhatikan mereka juga. “Usulan masyarakat ini harus kita sambut dengan baik dan kita mendorong itu apa yang harus dijalankan,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Taufik Mardin, tentunya Komisi III DPRD Babel akan terus memantau sejauh mana proses rencana itu, baik dari pihak Dinas Kehutanan Wilayah Belitung UPTD KPHL Belantu Mendanau ataupun pihak desa sendiri. “Kita akan mendorong ke pak Gubernur , kita mengawal ini, karena ini untuk masyarakat,” sebutnya.

Senada dikatakan Anggota Komisi III DPRD Babel lainnya Eka Budiartha. Mereka mendorong Pemdes Sungai Padang untuk merealisasikan rencana pelabuhan dan jalan usaha nelayan. “Memang tanpa pelabuhan dan jalan yang memadai akan sulit bagi nelayan melakukan aktivitas untuk mencari nafkah dan itu dilakukan setiap hari,” sebutnya.

Kata dia, seharusnya Pemprov Babel untuk secepatnya memberikan izin pinjam pakai selama syaratnya sudah terpenuhi. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak memberikan izin pinjam pakai, asalkan syaratnya terpenuhi, karena untuk kebutuhan masyarakat.

“Kepala Desa harus berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Babel, dan kita akan pantau bagaimana progres dan realisasi pinjam pakai itu sejauh mana,” tandas Eka Budiartha. (dod)