Noviar Ishak Lengser

by -

PANGKALPINANG – Setelah tidak lolos mengikuti lelang jabatan Sekda Bangka Barat (Babar) beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Babel, Noviar Ishak harus rela lengser dari jabatannya dan digantikan oleh Suharto yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Babel.

Terkait hal ini, Anggota Komisi I DPRD Babel Deddi Wijaya mengungkapkan jika pengukuhan pejabat eselon telah dilakukan oleh Plt Gubernur Babel beberapa waktu lalu”Kalau tidak salah yang mengantikan Noviar Ishak itu pak Suharto mantan Sekwan DPRD Babel. Kita berharap kedepan hubungan harmonis antara Dinas Kominfo dan media berjalan harmonis, jangan sampai ada perumpamaan anak tiri,”cetus anggota legeslatif asal dapi Babar ini, Senin (2/1), kemarin.

Dijelaskanya, rekam jejak Suharto selama di Sekwan Babel dengan media cukup baik, meski dengan jabatan yang baru nantinya dia emban, diharapkan dapat mengakomodir media-media yang dinilai aktif. Terlebih lagi Dinas Kominfo merupakan salah-satu Dinas rekanan Komisi I DPRD Babel. “Saya yakin pak Suharto dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Saya berharap dapat menjaga hubungan baik dengan media, dan jangan ada sikap tebang pilih antara satu dengan yang lain khususnya bagi media yang aktif,”tegasnya.

Sementara mantan sekretaris DPRD Suharto, sampai saat ini belum mendapatkan bayangan terkait posisi barunya di Diskominfo Babel. Namun katanya, ia segera berkoordinasi dengan Biro Humas Provinsi Babel yang baru saja dibentuk. “Saya akan bersinergi dengan biro humas. Mungkin nanti akan ada pembagian tugas, untuk publikasi. Apa yang menjadi persoalan akan kita usahakan diselesaikan. Kita upayakan maksimal. Seperti arahan pak Plt Gubernur tadi, menyarankan kita untuk terus berkoodinasi,” ujar Suharto, Jumat lalu.

Sebelumnya, Plt Gubernur Bangka Belitung, Yuswandi A Temenggung menegaskan pengukuhan ratusan pejabat eselon II, III dan IV di GOR Sahabudin Pemprov Babel sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pilkada. Hal ini ia tegaskan usai melakukan pengukuhan ratusan pejabat yang terkena pergeseran jabatan. Untuk yang dikukuhkan akan mulai berjalan pertanggal 2 Januari yang kemudian segera dilakukan penyerahan DPA kepada para Kepala SKPD-SKPD.

“Akan berjalan pertanggal 2 Januari, diserahkan juga DPA kepada SKPD-SKPD agar tidak ada alasan tunggu menunggu atau stagnan. Pengisian orang ini yang kita lakukan berupaya di akhir tahun 2016,” terangnya. Dia kembali menegaskan, untuk pengukuhan ini sesuai dengan amanat UU nomor 23. Juga merujuk pada tanggungjawab sesuai dengan PP nomor 18 menyesuaikan terhadap urusan yang diamanatkan untit Provinsi maupun unit Kabupaten/Kota.

“Tidak ada hubungan dengan Pilkada. Diamanatkan UU nomor 23 kewenangan diatur siapa bekerja apa kabupaten/kota dan Provinsi. Urusan menjadi tanggungjawab itu harus dilembagakan sesuai PP 18 menyesuaikan terhadap urusan yang diamanatkan unit Provinsi maupun unit Kabupaten/Kota, dalam perjalanannya sudah selesai,”urainya.

Sementara, sebelumnya diberikan tenggat waktu diselesaikan paling lama tahun 2017 awal. Karena UU Nomor 23 yang diberlakukan harus setelah 2 tahun dari penetapan. “Malah kita diberikan tenggat waktu 2017 awal. Makanya hari ini kita lakukan. Karena UU 23 diberlakukan setelah 2 tahun dari penetapan, penetapan Oktober 20014. Tapi APBD tidak bisa dimulai bulan segitu,”katanya.

“Tidak ada politik-politiknya kita lihat kompetensinya sesuai nomenklatur. Kalau strukturnya ada dinas yang dirampingkan harus ada pergeseran. Semua menghendaki kita untuk mencermati kompetensi pejabat yang ada,”yakin Yuswandi. “Seluruhnya sudah terakomodir, kita menunggu proses rekrutmen promosi. Kita cepat proses itu untuk melakukan atau mencari kandidat terbaik,”tandasnya.(wah)