OPD Teknis Rapat Bahas Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan

by -
OPD Teknis Rapat Bahas Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan
Wakil Bupati Beltim Burhanudin.

Jalan Existing Dalam Kawasan Diusulkan Peningkatan

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Sejumlah OPD teknis Pemkab Beltim menggelar rapat bersama membahas sinkronisasi revisi usulan perubahan kawasan hutan di Kabupaten Beltim untuk kebutuhan tata ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (7/8).

Adapun pokok permasalahan yang menjadi kendala pengajuan usulan adalah status kawasan hutan yang kebanyakan telah memiliki peruntukkan.

Hal tersebut diakui Wakil Bupati Beltim Burhanudin yang ikut menghadiri rapat sinkronisasi revisi usulan perubahan kawasan hutan di Kabupaten Beltim. Menurutnya, banyak jalan-jalan existing (sudah ada) sulit ditingkatkan karena status kawasan hutan.

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 2 tahun 2006 tentang penataan ruang, dijelaskan bahwa segala sesuatu harus mengacu pada tata ruang wilayah. “Sementara infrastruktur jalan yang ada itu dibangun bukan zaman sekarang. Sebelum ada Pemda sudah terbangun jalan itu,” ujar Wabup Beltim.

Jalan-jalan tersebut kebanyakan dipergunakan masyarakat untuk berbagai keperluan menuju akses perekonomian seperti nelayan, pariwisata dan lainnya. Hal inilah kemudian menjadi penting dilakukan upaya peningkatan jalan agar akses tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat.

“Contoh jalan Selindang (Kelapa) Kampit, itu sudah berapa kali kita usulkan untuk di aspal. Tapi terbentur dengan kawasan, nah (sekarang) kita usulkan kembali untuk direvisi dalam tata ruang. Dengan usul ini bisa mempercepat pembangunan di daerah,” ujarnya.

Menurut Wabup Beltim, permintaan Provinsi yang menginginkan sinkronisasi tentu harus disambut baik dan segera diusulkan. Apalagi usulan peningkatan jalan tidak berarti mengubah kawasan hutan menjadi Areal Pemanfaatan Lainnya (APL).

“Tapi ada beberapa tempat yang bisa kita pinjam pakai untuk pembangunan daerah sehingga industri, ekonomi bisa bergerak di wilayah apabila tata ruang clear. Tidak usah kita persulit, yang mudah kita beri kemudahan,” harap Aan sapaan karib Wabup Beltim.

Aan menginginkan agar sinkronisasi yang melibatkan OPD teknis bisa saling melengkapi dalam perencanaam pengembangan wilayah Kabupaten Beltim kedalam tata ruang wilayah.

“Sehingga apa yang akan mereka usulkan terkait dengan tata ruang bisa tercover dalam tata ruang dan tidak lagi dipersulit karena sudah sesuai dengan peruntukkan tata ruang wilayah yang ada,” katanya.

Dia menambahkan, dengan cakupan luas hutan mencapai 40 persen, opsi pinjam pakai cukup sulit. Sebab mengubah status kawasan perlu persetujuan Kementerian dan DPR RI. “Jadi bukan hal gampang mengubah, kita sudah lama mengusulkan tapi tidak bisa. Satu-satunya jalan ya pinjam pakai,” kata Wabup.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Beltim Idwan Fikri menyatakan peningkatan jalan existing yang berada dalam kawasan sudah pernah dilakukan sejak tahun 2016. Saat itu, mereka berkirim surat ke Kementerian LH dan Kehutanan dan dijawab dengan pemanfaatan bersama. Meski demikian, upaya merealisasikan diakui masih sulit untuk dilaksanakan.

“Kita cukup pemanfaatan bersama tapi harus membuat suat ke perusahaan maupun laporan ke Kementerian untuk pemanfaatan bersama. Kami itu boleh dikata sudah lengkap aturan-aturannya tapi realisasinya susah,” ujar Idwan.

Soal sinkronisasi usulan revisi perubahan kawasan hutan, Idwan membiarkan pembahasan berjalan terlebih dahulu dengan OPD teknis. Semua usulan yang pernah diajukan, akan dimasukkan kembali ke Provinsi Babel.

“Saya minta ke kawan-kawan tata ruang, dari semua yang kami ajukan baik pinjam pakai atau pemanfaatan bersama kita sampaikan ke Provinsi supaya jelas permasalahan kita dimana. Kalau mereka mensortir, silahkan mereka (Provinsi) yang penting beberapa yang diutamakan akses strategis,” tukas Idwan. (msi)