Opini WDP Penyakit Lama Pemkot

by -

//Rusdi: Kalau Tak Ada Konsep, hanya Mimpi

PANGKALPINANG – Diraihnya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang terus diraih oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang beberapa tahun belakang membuat DPRD Kota Pangkalpinang gerah. Bahkan raihan tersebut dianggap sebagai penyakit lama yang tak kunjung sembuh. Untuk itu anggota DPRD Kota Pangkalpinang menantang Walikota Pangkalpinang untuk bisa menghadirkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ketua Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, M.Rusdi menegaskan, pihaknya sudah menduga di awal-awal bahwa Pemkota tidak akan mungkin mendapatkan opini WTP dan masih tetap di opini WDP. Itu dikarenakan tidak adanya konsep untuk mendapatkan WTP dari BPK RI.
“Pada rapat anggaran kemarin saya sudah sampaikan ke Sekertaris Daerah dan Kepala Dinas DPPKAD permasalahannya ada di aset, tolong lakukan sensus aset jika ingin menggapai opini WTP tersebut. Kitakan sudah tahu penyakitnya apa akan tetapi bila dibiarkan ya tidak akan sembuh, ” katanya Selasa (28/7) kemarin.
Lanjut Rusdi, oleh sebab itu pihaknya menginginkan kepada Pemkot Pangkalpinang untuk melakukan kebijakan yang sporadis kepada kebijakan masalah aset dengan membentuk tim dan lakukan sensus keseluruhan aset yang ada di Kota Pangkalpinang.
“Permasalahannya sekarang ini ada aset tetapi tidak ada fisiknya, nah itu yang harus di sinkronisasikan dan mau tidak mau salah satunya harus dilakukan penghapusan aset sehingga kita bisa mendapatkan data aset yang benar-benar valid, ” cetusnya.
Ia menambahkan, pihaknya yakin jika sensus aset itu dilakukan dua atau tiga tahun akan clear. akan tetapi katanya, jika tidak dilakukan mimpi Walikota untuk mendapatkan opini WTP hanya sekedar slogan. “Harusnya diseluruh SKPD harus dibemtuk tim-tim kecil untuk mendata seluruh aset yang ada, jika ini dilakukan bukan sekedar mimpi dan slogan kita akan mendapatkan Opini WTP dari BPK-RI,” jelasnya.
Sementara Sekretaris Komisi I, Depati Gandhi menambahkan, kejadian masalah aset sudah berlarut-larut, seharusnya Pemkot melakukan pembuatan tim percepatan operasi aset agar masalah aset yang selama ini bisa terselesaikan dan tidak berlarut-larut seperti sekarang ini.
Tim percepatan tersebut diberi target yang pasti dan rentang waktu yang jelas, kalau perlu hadirkan tenaga ahli dari pusat yang memiliki kapasitas mempuni mengurusi inventarisasi aset. “Ingat, persoalan aset ini baru menyentuh ranah adminitratif, kita belum berbicara ranah subtantif mengenai inpect aset tersebut terhadap kebutuhan nyata masyarakat,” tegasnya.
“Kita berharap dengan terselesaikannya administrasi aset predikat keuangan Pemkot kedepan bisa mendapatkan opini WTP, bagaimana pun juga predikat WTP adalah gengsi daerah dan kita juga ingin meninggalkan kenang-kenangan yang baik dalam periode jabatan Walikota M. irwansyah dan DPRD Kota Pangkalpinang periode 2014-2015,” tukasnya. (tya)